Iuran Naik, Ini Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Iuran Naik, Ini Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan


NASIONAL

Iuran Naik, Ini Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kenaikan terjadi di seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), terhitung mulai 1 Januari 2020.

Iuran BPJS Kesehatan peserta kelas III yang tadinya Rp 25.500 ribu naik menjadi Rp 42 ribu. Sedangkan iuran peserta kelas II yang tadinya 51.000 meningkat menjadi Rp 110 ribu. Hal yang sama juga terjadi pada peserta BPJS Kesehatan kelas I, yang tadinya Rp 80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Iuran BPJS Kesehatan yang naik mesti berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan Anda terhadap asuransi yang satu ini. Anda dituntut untuk tahu mengenai daftar penyakit yang ditanggung BPJS.

Semua daftar penyakit dan operasi yang ditanggung oleh sistem tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014.

Penyakit yang umumnya menyerang kesehatan masyarakat Indonesia dan ditanggung oleh BPJS, yaitu:

Kanker
Stroke
Jantung
Hipertensi
Kusta
Tumor
Diabetes tipe 1 dan 2
Malaria
Asma
Bronkitis
Tuberkulosis
Sirosis hepatitis
Leukemia
Gagal ginjal
Hemofilia
Thalasemia
Kondisi medis dari kecelakaan lalu lintas

Perlu diketahui juga bahwa empat besar penyakit berat yang cukup membebani anggaran pemerintah adalah penyakit jantung, kanker, stroke dan gagal ginjal. Bahkan pada 2018 lalu, BPJS menggelontorkan 10,4 triliun rupiah hanya untuk penyakit jantung saja.

Terkait fakta itu, dr. Sepriani Timurtini Limbong dari KlikDokter mengatakan bahwa tingginya biaya untuk mengobati penyakit jantung memang bukan suatu hal yang mengejutkan.

“Biaya pengobatan penyakit jantung yang mahal tak hanya terjadi di Indonesia. Kalau ditanya mengapa, hal itu kembali lagi pada gaya hidup masyarakat. Aktivitas fisik yang kurang, pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok, lalu kontrol kesehatan tahunan yang juga jarang dilakukan,” jelas dr. Sepriani.

Lalu, mengenai tindakan operasi yang biayanya juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dilansir JPNN.com adalah sebagai berikut:

Operasi jantung
Operasi Caesar
Operasi kista
Operasi miom
Operasi tumor
Operasi odontektomi
Operasi bedah mulut
Operasi usus buntu
Operasi batu empedu
Operasi mata
Operasi bedah vaskular
Operasi amandel
Operasi katarak
Operasi hernia
Operasi kanker
Operasi kelenjar getah bening
Operasi penggantian sendi lutut
Operasi tubektomi

Imunisasi dasar seperti baccile calmett guerin (BCG), difteri-pertusi-petanus, dan hepatitis B (DPT-HB), polio dan campak juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan skrining kesehatan tertentu seperti pemeriksaan gula darah, pap smear, dan IVA pun demikian.

Tidak terbatas pada hal tersebut, BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya untuk kondisi berikut ini:

Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas atau gangguan kesuburan.
Pelayanan meratakan gigi (ortodontik), Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu.
Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat
kejadian luar biasa atau wabah.
Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
Pelayanan kesehatan pada kejadian yang tak diharapkan dan dapat dicegah (kesalahan/kelalaian penatalaksanaan medis).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen diharapkan bisa berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama menuai keuntungan.

Sebagaimana diberitakan sebelum, Presiden Jokowi telah memutuskan kenaikan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berlaku per 1 Januari 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Peraturan Presden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2018.

Aturan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019 itu mengubah ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Perpres 82 Tahun 2018.

Perpres baru itu mengubah Pasal 29 Perpes 82 Tahun 2018 menjadi berbunyi: 1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.

Selanjutnya besaran iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa beserta perangkat desa, dan pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud adalah sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1 persen dibayar oleh Peserta,” demikian bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres 75/2019 ada dilaman Sekretariat Kabinet.

Perpres itu juga memerinci kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran. Rinciannya adalah pemerintah pusat untuk iuran bagi pejabat negara, PNS pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan pekerja/pegawai instansi pusat.

Selanjutnya adalah pemerintah daerah sebagai pembayar iuran bagi kepala daerah dan wakilnya, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, serta pekerja/pegawai instansi daerah.
(NB/RH/klikdokter/jpnn)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top