Seperti Apa Hak Veto dari Jokowi untuk Menko? Begini Penjelasan Mahfud MD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Seperti Apa Hak Veto dari Jokowi untuk Menko? Begini Penjelasan Mahfud MD


Mahfud MD, Menko Polhukam saat diwawancarai wartawan di Istana Negara pekan lalu. (FOTO: Istimewa)

NASIONAL

Seperti Apa Hak Veto dari Jokowi untuk Menko? Begini Penjelasan Mahfud MD


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan hak veto yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menko untuk menghentikan kebijakan seorang menteri yang dianggap bertentangan.
Menurutnya, hak veto tersebut hanya berupa kewenangan untuk mengendalikan agar kebijakan satu kementerian/lembaga tidak bertabrakan dengan yang lain.

Mahfud menuturkan, pengendalian tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015. Hak veto ini juga digunakan supaya kebijakan menteri tidak terlepas dari visi-misi Presiden.

“Kalau istilah hukumnya pengendalian. Istilah veto itu istilah politis yang digunakan oleh Presiden. Jadi, tidak ada kaitannya dengan persoalan, ‘Wah ini tidak dikenal veto dalam sistem ketatanegaraan.’ Memang itu bukan veto dari arti hukum. Itu veto dalam arti politis,” ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, sebagaimana dilansir JawaPos.com Kamis (31/10).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 43/2015, Kementerian Koordinator memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pengendalian itulah yang disebut oleh Presiden Jokowi sebagai hak veto.

“Pengendalian itu artinya dia bisa mendorong sesuatu institusi yang terlalu lambat, menarik yang terlalu cepat, sehingga sinkron dan mempertemukan dari titik itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, apabila ada kebijakan yang bertentangan antara satu dan lain menteri, maka Menko bisa menggunakan hak vetonya. Seorang Menko akan mencari jalan tengah supaya ada kepastian.

“Maksudnya Presiden mengarahkan, kalau satu program tidak jalan karena terjadi benturan, karena terjadi persaingan dan sebagainya, maka harus diselesaikan oleh Menko atas nama Presiden,” terangnya.

Ia menyontohkan, dalam membatalkan suatu kebijakan, seorang Menko harus tetap melapor dan meminta persetujuan Presiden. “Tentu kalau harus membatalkan suatu program suatu kementerian tentu tidak bisa langsung. Menkonya ya ke Presiden, ‘ini terjadi sesuatu begini.’ Sehingga semuanya lancar,” tambahnya. (jpg)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top