Anggota Komisi III DPRD Malaka Temui Koordinator KKPPMP Region Sumatera | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Anggota Komisi III DPRD Malaka Temui Koordinator KKPPMP Region Sumatera


SILATURAHMI. Anggota Komisi III DPRD Malaka saat bertamu ke kediaman Romo Paschalis, Koordinator Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Region Sumatera di Kota Batam, Jumat (8/11). (FOTO: Pisto Bere/Timex)

KABAR FLOBAMORATA

Anggota Komisi III DPRD Malaka Temui Koordinator KKPPMP Region Sumatera


Diskusikan Masalah Pekerja Migran Asal Malaka

BATAM, TIMEXKUPANG.com-Anggota Komisi III DPRD Malaka yang melakukan kegiatan Kaji Banding ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga sempat berkunjung ke Sekretariat Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Region Sumatera, Jumat (8/11). Kunjungan ini memang di luar agenda resmi kegiatan Kaji Banding anggota Komisi III DPRD Malaka di Batam, namun karena merasa hal ini penting, para legislator dipimpin Ketua Komisi, Felix Bere Nahak menemui Koordinator KKPPMP, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, Pr, dikediamannya, di Batam.

“Ini kunjungan silaturahmi karena di luar agenda resmi kegiatan kaji banding. Namun kami menganggap ada hal yang sangat penting yang perlu kami tahu terkait dengan isu perdagangan orang yang kerap dialami warga perantau asal NTT, khususnya warga Malaka di Batam ini, maka kami memutuskan untuk bersilaturahmi dengan Romo Paschalis untuk berdikusi,” ungkap Felix Bere Nahak kepada wartawan usai pertemuan silaturahmi itu di Batam, Jumat (8/11).

Felix menjelaskan, niat menemui Romo Paschalis karena setelah pihaknya bertemu dengan para perantau asal Malaka di Batam, mereka menyampaikan bahwa Romo Chrisanctus-lah yang sering membantu jika mereka mengalami persoalan ketenagakerjaan di Kepri.

“Kebetulan dari ceritera yang kita dengar dari anak-anak Malaka yang ada di sini (Batam, Red), bahwa Romo Paschalis bersama Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau sering membantu anak-anak kita yang mengalami masalah ketenagakerjaan di sini. Maka, secara spontan kita berinisiatif untuk bertemu dan berdiskusi tentang hal itu,” jelas Felix Bere.

Felix menjelaskan, pertemuan bersama para perantau asal Malaka juga Romo Paschalis akan menjadi catatan tersendiri dalam rangkaian kegiatan Kaji Banding di Batam saat kembali ke Betun, khususnya dalam forum rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka agar bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan anak-anak Malaka di perantauan, khususnya di Kepri.

Menurut Felix, apa yang mereka lakukan di Batam itu, meskipun di luar agenda, tapi itu merupakan salah satu bentuk peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, apalagi persoalan ini urusannya berkaitan dengan masalah kemanusiaan.

“Maka kita punya kewajiban menjadi agen untuk menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita di Malaka, supaya kalau mau bekerja di luar daerah atau luar negeri harus punya bekal,” jelasnya.

Felix mengatakan, dari dua pertemuan dengan para perantau asal Malaka di Batam dan Romo Paschalis, ada satu hal yang menjadi catatan bahwa, menjadi pekerja migran, tidaklah mudah. Penuh risiko jika dilakukan secara ilegal.

“Kita akan ajak saudara-saudara kita untuk mengembalikan martabat kita sebagai manusia, karena mencari kerja di negeri orang sangat berisiko, apalagi tanpa ketrampilan dan berangkat secara ilegal. Akan lebih bermartabat kalau bekerja di daerah sendiri,” tandas Felix.

Ia menuturkan, salah satu kebijakan yang dipandang positif terkait persoalan ketenagakerjaan yang kerap dialami para pencari kerja di NTT, khususnya di Malaka adalah ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK). Padahal wadah ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan atau memberikan bekal kepada para pencari kerja sebelum terjun di dunia kerja.

Anggota Komisi III DPRD, Petrus Nahak menambahkan, dalam pertemuan silaturahmi itu, Romo Paschalis menyampaikan bahwa ia telah membantu lebih kurang 50 anak Malaka yang mengalami masalah di Batam

Dari diskusi bersama Romo Paschalis, kata Petrus, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Naketrans Malaka untuk bersama mencari solusi penyelesaian masalah ketenagakerjaan agar tidak ada lagi warga Malaka yang susah ketika bekerja di daerah lain atau luar negeri.

“Mungkin satu solusi adalah bangun BLK di Malaka agar bisa melatih warga menjadi terampil dengan ketrampilan yang memadai,” katanya.

Apalagi lanjutnya, dalam pertemuan itu juga Romo Paschalis menyampaikan ada semacam surat edaran dari Keuskupan Pangkal Pinang untuk menyampaikan kepada seluruh pastor agar bisa mengumumkan atau memberi pencerahan kepada umat disetiap gereja maupun lembaga pendidikan agar apabila ada yang mau bekerja di luar negeri, benar-benar harus siap. Dalam arti siap bekerja, baik dari segi usia, kelengkapan administrasi kependudukan, serta dokumen lainnya. “Sekarang kan banyak mafia perekrut TKI. Mereka datangdengan janji yang manis, namun begitu sampai di tempat tujuan mereka ditelantarkan bahkan dikurung atau disiksa. Bahkan ada yang meninggal tapi tidak jelas identitas karena tidak miliki dokumen kependudukan,” ungkap Petrus.

Menurut Petrus, Pemkab Malaka sekarang ini fokus membangun pertanian dengan program Revolusi Pertanian Malaka (RPM). Ini merupakan satu bentuk kepedulian pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak tergiur bekerja di luar. “Masih banyak lahan pertanuan yang kosong. Ini harus bisa diolah oleh masyarakat. Kalau ini dilakukan dengan serius dan maksimal, pasti akan dapat hasil. Daripada pergi kerja ke luar negeri, jalan ilegal tanpa dokumen yang resmi, kalau bermasalah pasti menyusahkan keluarga,” tegasnya.

Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, Pr mengatakan kepada media ini mengatakan, sejak ia ada di Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP), tercatat sudah ada 150an anak Malaka yang dibantu bahkan difasilitasi pemulangannya karena bermasalah, artinya bekerja tanpa dokumen yang jelas.

Walau demikian, lanjut Romo Paschalis, tak sedikit di antara mereka yang sudah difasilitasi untuk kembali ke Malaka, balik lagi ke Batam dan kembali bermasalah juga. “Langkah ini (Fasilitasi pemulangan, Red) kami anggap tidak terlalu efektif karena kebanyakan tenaga kerja yang dipulangkan ke daerah asal selalu kembali lagi dan mengalami masalah seperti yang dialami sebelumnya,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Romo Paschalis, solusi yang lagi dipikirkan saat ini adalah bagaimana daerah membangun Balai Latihan Kerja (BLK), baik di daerah asal tenaga kerja atau di daerah transit seperti Batam, yang bertaraf nasional dan internasional untuk mempersiapkan para tenaga kerja, mengingat tingginya angka pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja yang berubah dengan sangat cepat.

Romo Paschalis juga mengingatkan pentingnya pendampingan khusus kepada para remaja atau masyarakat umum yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan melalui kampanye anti perdagangan orang melalui berbagai institusi, baik lembaga pendidikan, lembaga agama atau institusi lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. (mg30)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top