Setahun Ada 270 Janda Baru di Kota Kupang, Medsos jadi Pemicu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Setahun Ada 270 Janda Baru di Kota Kupang, Medsos jadi Pemicu


ILUSTRASI: Buku Nikah. (GRAFIS: Ama Lado/Timexx)

KABAR FLOBAMORATA

Setahun Ada 270 Janda Baru di Kota Kupang, Medsos jadi Pemicu


Menelisik Kasus Perceraian di Kota Kupang

PERCERAIAN masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Hal ini membuat keluarga menjadi tidak berkualitas serta berdampak pada sumber daya manusia yang dihasilkan ikut menurun.

Perceraian di Kota Kupang terbilang tinggi. Tercatat sepanjang tahun 2019, Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang mengadili dan memutuskan bercerai terhadap 178 pasangan suami istri. Sementara di Pengadilan Agama Kupang terdapat 92 pasutri yang bercerai di tahun 2019, sehingga totalnya 270 pasutri yang bercerai dalam setahun.

Terhadap pengaduan perceraian, terlebih dahulu dimediasi untuk mempersatukan kembali. Namun dari kasus yang diadukan semuanya tidak berhasil dimediasi, sehingga dilanjutkan kepada proses pembuktian dan memutuskan untuk berpisah.

Dari fakta persidangan menunjukan bahwa permohonan perceraian tersebut akibat ketidak cocokan dalam rumah tangga.

Ketua PN Kelas 1A Kupang, Dju Jhonson Mira Manggi, saat diwawancarai Timor Express, Jumat (10/1), mengatakan, pihaknya menerima permohonan perceraian di tahun 2019 dengan jumlah yang tidak sedikit.

“Kami hanya menerima permohonan perceraian dan terlebih dahulu dilakukan mediasi. Namun jika tidak berhasil maka dilanjutkan ke persidangan dan semua pihak bersitegang untuk berpisah,” ujar Dju Jhonson.

Dikatakan, dari pengaduan yang diterima juga semuanya telah mendapat putusan tetap dari pengadilan. “Dalam satu bulan, paling sedikit kami menyidangkan 10 perkara,” sebutnya.

Hal senada juga di sampaikan Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Luis Balun. Luis menegaskan bahwa kasus percerain yang didampingi tim Posbakum PN Kupang dalam tahun 2019 paling banyak disebabkan penggunaan media sosial (Medsos).

“Kasus perceraian ditangani oleh Posbakum, banyak pasangan yang menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti facebook dan lainnya. Ada baiknya jika para pasangan yang sudah berkeluarga menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial secara bijak dan sehat,” ujar Luis.

Lanjut Luis, dari penggunaan sosmed berlanjut ke perselingkuhan hingga mengakibatkan KDRT, lalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan akhirnya memutuskan untuk bercerai.

“Kasus percerain di Kota Kupang didominasi adanya cekcok oleh salah satu pasangan, karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL) karena sosmed. Banyak yang berkonsultasi dan paling banyak masalah sosmed,” beber advokat senior di Kota Kupang itu.

Ketika disinggung terkait usia perceraian, dirinya mengaku paling banyak kasus yang ditangani itu, usia pernikahan sudah lebih dari 10 tahun ke atas.

“Untuk perceraian di usia muda itu sangat minim, tapi paling banyak itu mereka yang sudah lama berumah tangga. Bahkan sudah memiliki banyak anak,” imbuhnya.

Lebih lanjut Luis menyebutkan pasangan suami istri yang bercerai tersebut juga memiliki ekonomi keluarga yang sangat mapan. “Ada yang sudah PNS, swasta dan lain-lainnya,” tutupnya.

Informasi lain yang dihimpun koran ini, menyebutkan dari kasus perceraian itu, banyak janda yang memilih untuk tidak menikah lagi sehingga memiliki kesulitan dalam ekonomi dan menjadi keluarga yang tidak berkualitas.

Oleh karena itu, pentingnya pemerintah melalui instansi teknis terkait menekan angka perceraian tersebut dengan penyuluhan soal membangun keluarga yang berkualitas.

Penyuluh keluarga berencana agar bisa lebih efektif dan mengena di hati masyarakat dalam menjalankan tugas kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

LAYANAN. Suasana di ruang pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Jumat (10/1). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

Kasus KDRT

Direktris Rumah Perempuan Kupang, Libby Sinlaloe, mengatakan, tingginya angka perceraian di Kota Kupang juga diakibatkan oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan.

Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di rana publik dan rana domestik.

“Fenomena maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Berdasarkan catatan pendampingan Rumah Perempuan tiga tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 497 kasus. Jumlah ini tentu saja bukan merupakan representasi dari kasus yang terjadi dalam masyarakat, karena kasus kekerasan terhadap perempuan ibarat fenomena gunung es,” kata Libby Sinlaloe kepada wartawan belum lama ini.

Libby menjelaskan, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kekerasan, aparat penegak hukum, gereja dan lainnya.

Libby menyebutkan, pihaknya terus menggelar berbagai kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang responsif gender.

GMIT Tingkatkan Pastoral dan Pendampingan

Sementara itu, Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon, mengaku prihatin dengan tingginya angka perceraian di NTT, khususnya di Kota Kupang.

Dia menjelaskan, penyebab perceraian bisa beragam, termasuk belum matangnya pasangan nikah dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi.

“Kita prihatin dengan meningkatnya angka perceraian di NTT. Penyebab perceraian bisa beragam. Termasuk belum matangnya pasangan nikah dalam mengelola rumah tangga,” kata dia.

Mery Kolimon menjelaskan, penyebab perceraian bisa juga diakibatkan karena menikah di usia dini, egoisme masing-masing pihak, macetnya komunikasi dan menganggap rendah pasangan.

“Biasanya jika pasangan menikah sendiri belum matang secara psikologi bisa menyebabkan pertengkaran yang sering terjadi, sehingga timbul rasa kejenuhan dan ketidaknyamanan dengan pasangan, akhirnya perceraian dirasakan sebagai jalan yang tepat,” ungkapnya.

Selain itu, keretakan suatu rumah tangga bisa juga diakibatkan karena kehadiran pihak ketiga, karena kurangnya kesetiaan, timbul berbagai perbedaan pendangan, dan orang ketiga masuk menjadi langkah pelarian. Akhirnya keretakan rumah tangga terjadi.

“Hadirnya pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor-faktor penyebab keretakan rumah tangga yang berujung perceraian. Hal ini perlu penanganan serius dan menjadi perhatian bersama. Rumah tangga adalah tempat dimana setiap pasangan harus benar-benar merasa nyaman dan saling mengasihi,” ujar Pdt. Mery.

Dia mengaku, GMIT menyadari hal tersebut. Dalam persidangan Sinode GMIT XXXIV pada bulan Oktober 2019, perhatian juga diberikan pada hal ini.

Untuk itu kata Mery Kolimon, upaya GMIT adalah meningkatkan pastoral bagi para calon mempelai, mendampingi keluarga-keluarga yang terancam perceraian untuk memperbaiki komunikasi dan relasi rumah tangga masing-masing, termasuk untuk mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurutnya, factor penyebab kasus perceraian sangat bervariasi, tentunya gereja harus hadir untuk meluruskan dan membuka semua komunikasi, saling bicara dan mencari solusi bersama.

“Kami juga menetapkan Bulan Keluarga, agar dalam ruamh tangga, baik istri, suami dan anak-anak dapat lebih mengasihi dan semakin meningkatkan persetuan dalam keluarga,” ungkapnya.

Pdt. Mery Kolimon juga meminta agar setiap pasangan menikah lebih meningkatkan persekutuan dalam keluarga, dengan meluangkan banyak waktu untuk keluarga dan menerapkan cinta kasih dalam keluarga.

“Jika dalam rumah tangga sudah ada kekerasan, maka tentunya itu akan menjadi pintu untuk pertengkaran terjadi dalam rumah tangga, sehingga perlu adanya pastoral agar lebih mengenal satu sama lain, mengenal kasih dan bagaimana memelihara persekutuan dalam keluarga,” tutup Pdt. Mery Kolimon. (intho herison tihu/imran liarian/fenti anin/obed gerimu)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top