Ketahui Alasan Warga Desa Oehalo Adukan Kades dan Ketua BPD ke Kejari TTU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ketahui Alasan Warga Desa Oehalo Adukan Kades dan Ketua BPD ke Kejari TTU


MENGADU. Perwakilan masyarakat Desa Oehalo, Kecamatan Insana Tengah didampingi Wakil Ketua BPD, Petrus Sito saat mendatangi Kejari TTU untuk mengadukan dugaan penyelewengan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018, Senin (13/1). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Ketahui Alasan Warga Desa Oehalo Adukan Kades dan Ketua BPD ke Kejari TTU


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Warga Desa Oehalo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengadukan oknum Kepala Desa Oehalo, Marselinus Hanoe dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Isak Bonibais ke Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU, Senin (13/1).

Kedatangan puluhan warga Desa Oehalo didampingi Wakil Ketua BPD, Petrus Sito tersebut ke Kejari TTU lantaran mereka menduga sang Kades dan Ketua BPD menyelewengkan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018 lalu.

Sebagaimana terpantau TIMEXKUPANG.com, kedatangan puluhan warga Desa Oehalo ke Kejari TTU, Senin (13/1) itu dengan membawa sejumlah dokumen berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD tahun 2018 lalu.

Nikolaus Lasa, perwakilan masyarakat Desa Oehalo kepada TIMEXKUPANG.com, Senin (13/1) menuturkan, pengelolaan dana desa di Desa Oehalo, diduga kuat syarat korupsi. Anggaran yang diluncurkan dari pusat untuk mempercepat pembangunan di desa itu diduga kuat diselewengkan oleh Kepala Desa Oehalo, Marselinus Hanoe.

Adapun sejumlah item kegiatan yang diduga kuat syarat korupsi diantaranya, pada 2018 tahap satu, proyek jalan rabat beton sepanjang 240 meter dengan alokasi anggaran senilai Rp 101.114.300 tidak terlaksana. Fisik pekerjaan di lapangan nihil, namun dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Kepala Desa, realisasi anggaran untuk pekerjaan ini 100 persen.

Ada juga item kegiatan lain yang dalam LPj realisasi 100 persen namun tidak terlaksana itu seperti, pelatihan pembuatan pakan ternak babi dengan anggaran senilai Rp 13.375.500, pelatihan penguatan kapasitas bagi LKMD dengan anggaran senilai Rp 10.050.000, pelatihan partisipatif dengan anggaran Rp 4.982.500.

Untuk tahap dua, tahun anggaran 2018, ada pengadaan meteran listrik dengan daya sebesar 900 VA sebanyak 96 unit dengan total anggaran sebesar Rp 243.168.000. Fisik dari meteran itupun hingga kini belum direalisasikan. Ada juga penyertaan modal BUMDes sebanyak Rp 15.055.900 pun tidak ada kejelasan.

Sedangkan untuk Dana Desa tahap tiga tahun anggaran 2018, jalan rabat beton sepanjang 234 meter dengan pagu anggaran sebesar Rp 101.503.200, pembangunan bronjong dengan pagu anggaran Rp 144.484.300, penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 34.944.100, dan insetif guru PAUD sebesar Rp 9.450.000 realisasi fisik di lapangan nihil. Namun dalam LPj Kades, beberapa item kegiatan itu realisasnya 100 persen.

“Tahun anggaran 2018 itu item kegiatan dari Dana Desa yang tercantum dalam APBDes sama sekali tidak terealisasi namun dalam LPj dari kepala desa realisasi anggaran dan realisasi fisik di lapangan 100 persen,” beber Nikolaus.

Menurut Nikolaus, dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa di Oehalo tersebut boleh dikata berjalan secara terstruktur dan masif, dimana dilakukan Oknum Kades bersama Ketua BPD Oehalo, Isak Bonibais.

Nikolaus bersama masyarakat Desa Oehalo berharap laporan pengaduan yang telah disampaikan ke pihak Kejari TTU dapat ditindaklanjuti secepat mungkin sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di desa tersebut.

“Kami berharap Kejaksaan bisa secepatnya tangani kasus ini dan ungkap siapa penyebab terjadinya kerugian negara dari pengelolaan dana desa di Desa Oehalo,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua BPD Desa Oehalo, Kecamatan Insana Tengah, Petrus Sito.

Menurutnya, mereka menduga korupsi yang terjadi di Desa Oehalo sudah dilakukan sejak empat tahun berturut-turut terhitung sejak 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Namun untuk tiga tahun terdahulu, dugaan kerugian negara tidak besar sedangkan untuk tahun anggaran 2018 seluruh program yang dibiayai melalui dana desa sama sekali tidak direalisasikan, fisik pekerjaan tidak ada, namun laporan realisasi anggaran 100 persen.

Tersidah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Bambang Sunardi ketika dikonfirmasi TIMEXKUPANG.com menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa di Desa Oehalo.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para pihak terkait yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa yang diduga kuat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Oehalo, Marselinus Hanoe.

“Cepat atau lambat akan kita tindaklanjuti laporan ini. Apapun hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada tindak pidana hukum maka akan kita proses secara hukum pula,” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top