Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2020, Kabar Gembira Buat Honorer K2 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2020, Kabar Gembira Buat Honorer K2


BERJUANG TAK HENTI. Perwakilan honorer asal NTT, NTB, Papua dan Jawa Barat foto bersama usai beraudiens dengan Ketua DPR RI yang difasilitasi politisi PDIP asal NTT, Herman Herry di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin, 18 Maret 2019 lalu. (FOTO: Marthen Bana/Timex)

NASIONAL

Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2020, Kabar Gembira Buat Honorer K2


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com – Tahapan penting perjuangan honorer kategori dua (K2) untuk mendapatkan kejelasan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) menuju titik terang. Ini karena perjuangan merevisi UU ASN telah diketuk palu untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Revisi UU ASN ini masuk dalam daftar 50 rancangan undang-undang (RUU) untuk Prolegnas Prioritas tahun 2020.

“Pada prinsipnya 50 RUU sudah ditetapkan masuk Prolegnas prioritas 2020,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).

Supratman mengatakan, dari 9 fraksi di DPR RI, sebanyak 6 fraksi menyatakan bulat mendukung dan tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.

Fraksi NasDem memberikan catatan terkait RUU carry over seperti RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), Fraksi Golkar memberikan catatan tentang RUU Penyadapan, dan F-PDIP berikan beberapa catatan.

“Lalu keputusan terkait RUU yang carry over ada empat yaitu RUU KUHP, RUU Bea Materai, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Minerba,” ujarnya.

Supratman menjelaskan, dalam Prolegnas yang disetujui ada beberapa poin yang mengemuka. Pertama, RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi prioritas usulan pemerintah. Kedua, RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi usulan pemerintah, RUU Komisi Yudisial yang menjadi usulan Baleg DPR didrop, dan RUU TNI yang sebelumnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg DPR RI.

Anggota Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan fraksinya mengusulkan agar RUU Minerba tidak masuk dalam list RUU carry over karena belum ada pembahasan yang cukup.

Karena itu menurut dia, RUU Minerba tidak bisa selesai sehingga butuh masukan masyarakat sejak awal.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan fraksinya mengusulkan agar draf dan naskah akademik RUU Penyadapan segera disiapkan. “Lalu kami minta revisi UU KY dikeluarkan dari Prolegnas 2020 lalu dimasukan dalam Prolegnas long list 2020-2024,” ucapnya.

Perjuangan KN-ASN NTT, NTB, Papua, Jabar

Kabar masuknya RUU ASN dalam Proglegnas Prioritas 2020 tentu menjadi kabar menggembirakan bagi para honorer asal NTT, NTB, Papua dan juga Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN). Bagaimana tidak, setahun lalu, tepatnya Senin, 18 Maret 2019 lalu, perwakilan para honorer asal empat provinsi ini yang difasilitasi politisi PDI Perjuangan, Herman Herry, bertemu Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Senayan, Jakarta.

Dipimpin Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Zona Bali, NTT, NTB, Yohanis Mase, puluhan perwakilan honorer ini beraudiens dengan Ketua DPR RI saat itu, Bambang Soesatyo.

Bamsoet –sapaan akrab Bambang Soesatyo- didampingi Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI, Herman Hery dan Anggota Komisi XI (Bidang Keuangan/Perbankan), Mukhamad Misbakhun.

Ketika itu Bamsoet menegaskan bahwa perjuangan merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tak akan pernah surut. “Saya berjanji bahwa perjuangan untuk merevisi UU ASN ini tak akan pernah surut dan tak pernah berhenti sampai titik darah penghabisan tanggal 1 Oktober 2019 (Akhir periodesasi DPR RI 2014-2019, Red),” kata Bamsoet.

Bamsoet mengaku, dirinya dapat memahami seluruh kegalauan para honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Ini pengabdian yang luar biasa dalam ketidakpastian kejelasan nasib masa depan. Semua orang menginginkan pengabdian akan berujung pada penghargaan yang akan diterimanya ketika pensiun atau usia lanjut.

“Kalau kita lihat dari data honorer di Indonesia yang mencapai 300 ribu lebih orang, yang boleh dikata kurang beruntung ini tentu menjadi perhatian dan tanggung jawab kami di DPR untuk menyelesaikan permasalahannya,” jamin Bamsoet.

Menurut Bamsoet, apa yang disampaikan Herman Hery dan Misbakhun merupakan gambaran dari kondisi perjuangan yang ada. “Kita tetap harus berjuang. Revisi UU ASN ini sudah masuk dalam Proglegnas (Program Legislasi Nasional) dan sudah mengalami perpanjangan beberapa kali, dan kita sudah mengagendakan di Komisi II dan Pemerintah terutama di panja revisi UU ASN.

Beberapa solusi sudah dilahirkan, namun belum memuaskan semua pihak seperti formula P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak),” beber Bamsoet.

“Tetapi kita tetap berkomitmen untuk para honorer yang melebihi 35 tahun. Tetap kita perjuangkan seluruh permasalahan honorer K2 dan non K2 di NTT maupun daerah lain di Indonesia. Intinya target untuk menjadi ASN tanpa batas umur masuk dalam semangat perjuangan di DPR melalui proses merevisi UU ASN,” tambah salah satu politisi yang vocal di Senayan ini.

Mengenai harapan dari perjuangan para honorer ini, Ketua Umum KN ASN, Yohanis Mase menyebutkan, para honorer menginginkan agar tidak ada pembatasan usia dalam pengangkatan honorer semua kategori tanpa pengkotak-kotakan, khususnya bagi mereka yang memiliki masa kerja hingga 15 Januari 2014.

Para honorer, demikian Yohanis Mase menginginkan revisi UU ASN yang berkeadilan dengan menambah satu pasal dalam UU tersebut, yakni pasal 131A poin 1 yang berbunyi: Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pension sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.

“Ini yang diinginkan dan diperjuangkan oleh ADKASI bersama teman-teman honorer di seluruh Indonesia,” kata Mase.

Harapan yang sama juga diungkapkan Ketua KNASN NTT, Jefri Toepoe. “Harapan saya kita punya aspirasi ini bisa ditindaklanjuti karena kami benar-benar dilema, dimana kami rata-rata mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun untuk jadi PNS harus tes dengan batas usia maksimal 35 tahun,” kata guru honor di Kota Kupang ini.

Sukriati Sensus, Ketua KN ASN NTB, menambahkan, dalam UU No 5 Tahun 2014 itu, hanya dua komponen yang diakui, yakni ASN yang sudah berjalan sejak 2017 dan P3K (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak) atau pegawai outsourching seumur hidup. Nah honorer tidak disebutkan dalam UU ini, berarti honorer tidak diakui.

“Tenaganya mau dipakai, orangnya ada tapi tidak diakui statusnya. Ini yang sedang kita perjuangkan agar kita bisa diakui dan diakomodir dalam UU. Tujuan kita adalah memperjuangkan revisi UU dengan menambahkan beberapa poin misalnya untuk pengangkatan menjadi ASN tidak hanya terbatas pada Honorer K2, tapi semua pegawai honorer tanpa terkecuali dengan masa kerja hingga 15 Januari 2014. Yang kedua adalah tidak menerapkan batas usia dalam pengangkatan. Ini yang kita perjuangkan saat ini,” harapnya.

50 RUU Prolegnas Prioritas

Untuk diketahui, 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020 hasil keputusan dalam raker Baleg DPR RI, Menkumham dan DPD RI, yaitu:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)
30. RUU tentang PKS
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikologi
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla. (jpnn/aln)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top