DPR Desak Pemerintah PNS-kan Honorer K2, Begini Jawaban MenPAN dan RB | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPR Desak Pemerintah PNS-kan Honorer K2, Begini Jawaban MenPAN dan RB


RAKER HONORER. MenPAN & RB, Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana (batik) saat Raker dengan Komisi II DPR di Senayan, Senin (20/1). (FOTO: Ricardo/JPNN.com)

NASIONAL

DPR Desak Pemerintah PNS-kan Honorer K2, Begini Jawaban MenPAN dan RB


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB), Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana sepakat tidak ada lagi honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS di instansi pemerintah.

Kesepakatan itu dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan pemeritah, di Senayan, hari ini (20/1).

“Poin dua, tidak ada lagi namanya tenaga honorer, pegawai non PNS, pegawai tidak tetap di instansi pemerintah ya. Yang ada hanya PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sepakat semua,” kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo saat memimpin rapat.

Pertanyaan itu dijawab kompak seluruh peserta raker. Politikus PDIP itu menambahkan, dengan tidak adanya honorer dan istilah lainnya, otomatis pemeritah wajib menyelesaikan masalah tersebut. Apakah akan diangkat PNS atau PPPK.

“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk honorer dan lain-lainnya itu,” tegasnya.

Senada itu Hugua, anggota Komisi II kembali mendesak pemerintah untuk segera mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Tidak usah banyak pertimbangan karena sejatinya sudah kuat dasar hukumnya.

“Kalau yang lain-lain itu mungkin harus dicarikan solusinya tetapi honorer K2 sudah jelas kok. Tinggal kemauan pemerintah saja yang ditunggu,” tandas mantan Bupati Wakatobi ini.

Dia menyebutkan, jumlah honorer K2 tinggal 300-an ribu, jadi lebih mudah diselesaikan.

Sedangkan bila digabungkan dengan lainnya jumlahnya tidak hanya jutaan tetapi bisa puluhan juta karena sampai saat ini perekrutan pegawai non-PNS masih terus berlangsung.

Anggota Komisi II DPR lainnya, Cornelis meminta pemerintah memprioritaskan pengangkatan guru honorer K2, terutama yang puluhan tahun mengabdi di daerah terluar atau terpencil, menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Mantan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dua periode ini menegaskan, negara tidak akan bangkrut mengangkat honorer menjadi PNS.

BACA JUGA: Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2020, Kabar Gembira Buat Honorer K2

“Kalau bisa guru-guru honorer yang sudah bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun yang mengabdi di daerah terpencil, daerah terluar, kalau bisa diberikan (hak) istimewa diangkat (jadi PNS) deh. Saya yakin negara tidak akan bangkrut,” kata Cornelis.

Dia mencontohkan guru SD Inpres tahun 1978 dari Jawa Tengah (Jateng), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dimasukkan Presiden Soeharto ke Kalbar, itu 11 ribu yang pensiun.

“Dan saya sudah lihat sendiri bergaji Rp 100 ribu (per bulan) dari dana BOS, seperti yang dikatakan Pak Arif (Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo) tadi, memang benar itu pimpinan,” katanya.

Mantan Bupati Landak, Kalbar, itu mengatakan tenaga honorer seperti petugas penyuluh lapangan (PPL), guru dan kesehatan, dibanding yang bidang administrasi, harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS.

“Kalau tenaga administrasi, seperti yang dikatakan Pak Menteri (Tjahjo) saya sependapat, tetapi PPL, kesehatan, guru, bagaimana mau membangun SDM sesuai visi misi presiden kalau makan tidak cukup, kesehatan jelek, dan lainnya?” ujarnya.

“Kalau bisa diangkat saja Pak, tidak usah tes-tes. Saya yakin negara tidak akan bangkrut,” tegas Cornelis.

Syamsurizal, anggota Komisi II dari Fraksi PPP mendesak agar pemerintah mengangkat saja honorer K2 menjadi PNS tanpa tes.

“Angkat saja honorer K2 itu jadi PNS. Mereka sudah mengabdi lama. Toh gaji yang diberikan kepada honorer K2 akan dibelanjakan dan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi,” kata Syamsurizal dalam raker tadi.

Sama halnya dengan Agung Widyantoro, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar. Menurut dia, dari perampingan birokrasi, dananya bisa dialihkan untuk honorer K2.

Honorer K2 harus diangkat menjadi PNS karena mereka sudah bekerja dan menyumbangkan tenaganya untuk negara. Belasan tahun juga mereka digaji sangat rendah.

“Apa salahnya sih dana dari perampingan birokrasi buat honorer K2, kalau negara misalnya kesulitan uang. Jangan dipersulit lagi mereka,” ucapnya.

Mendapat desakan seperti itu, MenPAN dan RB, Tjahjo Kumolo menjawab bahwa prioritas kerja 2020 Presiden Jokowi adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM.

“Menteri tidak punya visi, menteri hanya menjalankan misi presiden. Nah, di 2020 ini, visi misi presiden adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM,” tandas Tjahjo.

Terpisah, Ketua ADKASI NTT, NTB, Bali, Yohanis Masse menegaskan, dirinya akan terus mengawal agar pegawai honorer yang tergabung dalam empat nomenklatur yang sudah berumur 35 tahun ke atas, dan telah mengabdi di atas 5 tahun supaya segera diangkat menjadi ASN setelah perubahan UU Nomor 5 tahun 2014 yang dalam waktu dekat akan dibahas oleh DPR.  (esy/boy/jpnn/aln)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top