Wujudkan Pilkada Manggarai yang Damai, Bupati: Cegah Black Campaign | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Wujudkan Pilkada Manggarai yang Damai, Bupati: Cegah Black Campaign


Bupati Manggarai, Deno Kamelus. (FOTO: Fansi Runggat/Timex)

POLITIK

Wujudkan Pilkada Manggarai yang Damai, Bupati: Cegah Black Campaign


RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Bupati Manggarai, Deno Kamelus mengimbau kepada semua pihak atau lapisan masyarakat untuk menciptakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Manggarai tahun 2020 yang aman dengan mencegah terjadi kampanye hitam (Black campaign) di wilayah itu.

“Saya mengimbau agar semua lapisan masyarakat di Manggarai bersama-sama mencegah black campaign pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Mari kita antisipasi penyebaran isu SARA, dan berita bohong atau hoax,” pinta Deno Kamelus dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai, di Ruteng, Senin (10/2).

Deno dihadapan forum rapat dewan itu juga menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN atau pegawai kontrak di Manggarai untuk memegang teguh netralitas pada masa-masa menjelang dan selama pesta demokrasi ini.

Deno meminta seluruh aparatur di Manggarai untuk fokus pada pekerjaan atau tugas yang ada, sebab Undang-Undang sudah mengatur lama agar ASN harus tetap menjaga netralitas dalam setiap perhelatan politik.

Bupati Deno Kamelus menyebutkan, ada empat hal yang perlu diketahui dalam sidang berkaitan materi pembahasan sidang II DPRD, yakni pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan implementasi fungsi legislasi yang diemban DPRD sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Selain itu lanjut Bupati Deno, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, merupakan salah satu wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Spirit yang ada dibalik penyampaian LKPj Kepala Daerah adalah spirit kebersamaan, spirit keterbukaan, dan spirit keseimbangan.

Bupati Deno menambahkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi tolok ukur dalam melihat apakah visi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terwujud.

Terkait KUA PPAS yang diajukan pada masa sidang II DPRD itu, demikian Deno, merupakan simpul kebutuhan masyarakat Manggarai karena sudah melalui beberapa tahapan atau proses yang panjang.

“Tentu yang tidak kalah penting bahwa KUA PPAS berpijak pada RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021, dengan memperhatikan program prioritas Kabupaten Manggarai tahun 2021,” paparnya.

Sementara itu, Sekertaris DPRD Manggarai, Drs. Hendrikus D. Amal, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan sidang II DPRD Kabupaten Manggarai tahun dinas 2020, itu dimulai pada 10 Februari 2020 dan berakhir pada pada 29 Juni 2020. Sidang itu akan membahas sejumlah materi. Antara lain pembahasan rancangan Perda, pembahasan LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, Ranperda Kabupaten Manggarai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, pengesahan risalah sementara setiap paripurna DPRD pada masa Sidang II Tahun Dinas 2020, dan pengesahan risalah dari hasil-hasil Sidang I Tahun Dinas 2019.

Sementara Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir, dalam sambutannya berpesan agar pembahasan seluruh materi-materi sidang II, perlu dikaji dan dicermati bersama mitra eksekutif sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang bermutu dan dapat dimplementasikan pada masyarakat.

“Pembangunan yang terus kita laksanakan pada hakekatnya untuk mencapai satu kondisi yang ideal, dimana semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik, merata dalam penyebaranya, baik program dan kegiatanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas,” kata Masir.

Atas dasar itu lanjut Masir, perlu mengkaji, mencermati dan mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk memberikan melegitimasi terhadap Panca Program yang dicanangkan oleh Pemkab Manggarai. Lanjut dia, pihak Eksekutif maupun Legislatif untuk lebih kreatif inovatif dalam menggali potensi penerimaan daerah.

“Disamping itu harapan kita, apa yang telah diestimasikan dalam anggaraan dan pendapatan tahun 2020 tentang pendapatan, kiranya dapat menjadi kenyataan,” ungkapnya.

Hadir dalam sidang II DPRD itu, Wakil Bupati Manggarai Victor Madur, unsur Forkopimda, Sekda Jahang Fansi Aldus, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Manggarai, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, dan undangan lainya. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top