Wujudkan Pilkada 2020 Damai di Malaka, Begini Imbauan Sekda, KPU dan Bawaslu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Wujudkan Pilkada 2020 Damai di Malaka, Begini Imbauan Sekda, KPU dan Bawaslu


Sekda Malaka, Donatus Bere, SH. (FOTO: Pisto Bere/TIMEX)

POLITIK

Wujudkan Pilkada 2020 Damai di Malaka, Begini Imbauan Sekda, KPU dan Bawaslu


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah agenda dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) serentak tahun 2020 sudah dilakukan KPU Malaka beberapa waktu. Saat ini, hal yang sedang menjadi perhatian adalah bagaimana menyiapkan masyarakat atau pemilih untuk dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan, menjadi pemilih cerdas demi menghasilkan pemimpin yang berkualitas di Malaka. Hal yang paling menjadi perhatian adalah bagaimana mewujudkan Pilkada yang aman dan damai Malaka.

Salah satu hal yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka adalah mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tetap fokus pada pekerjaannya, tidak terjerumus atau terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Malaka, Donatus Bere, SH, kepada sejumlah awak media di Betun, kemarin.

Menurut Sekda, sejak 31 Januari 2020 lalu, dirinya sudah menyampaikan langsung kepada para ASN Malaka agar dapat menahan diri dan kontrol serta tidak terjun secara langsung dalam kegiatan politik praktis pada Pilkada Malaka 2020 ini.

Donatus berkeyakinan bahwa Pilkada Malaka bakal terlaksana dengan baik dan aman sesuai dengan amanat Undang-undang, sebab, menurutnya pada Pilkada perdana tahun 2015 silam, semuanya berjalan dengan baik dan aman.

Sekda berharap, Pilkada Malaka kali ini dapat berlangsung aman dan damai sebagaimana pelaksanaan Pilkada kali pertama dalam sejarah Malaka resmi menjadi daerah otonom tahun 2015 silam.

Pemkab Malaka, demikian Sekda, telah berkomitmen untuk mendukung penyelenggara Pilkada menyukseskan segala tahapan Pilkada tanpa ada riak di masyarakat. Dukungan untuk KPU dan Bawaslu juga sudah diwujudkan melalui proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana hibah untuk melancarkan berbagai tahapan Pilkada oleh dua lembaga tersebut.

“Pemerintah berharap demi suksesnya Pilkada 2020 ini, semua pihak yang terkait dengan Pilkada ini agar melaksanakan peran dan fungsinya sesuai aturan, sehinga Pilkada ini terlaksana dengan keinginan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang,” tegas Donatus seraya berharap semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan Pilkada Malaka 2020.

Mengenai keamanan, Donatus mengaku tidak ragu karena Malaka sekarang sudah memiliki Polres tersendiri. “Tentu kemanan akan lebih baik, apalagi bermitra juga dengan TNI, saya yakin semuanya akan aman,” katanya.

Khusus KPU dan Bawaslu Malaka, Donatus berharap kedua lembaga ini tetap fokus dan jangan lengah apalagi ceroboh dalam menjalankan fungsinya. Perlu menjaga agar tidak terjadi kecurangan pada saat pencoblosan dan suara hilang saat perhitungan dan sebagainya.

Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak. (FOTO: Pisto Bere/TIMEX)

Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak, saat ditemui Timor Express, Jumat (14/2) mengimbau kepada seluruh masyarakat Malaka yang memiliki hak pilih agar nantinya dapat melaksanakan haknya secara bertanggungjawab demi terwujudnya Pilkada Malaka yang damai.

Makarius berharap dalam pesta demokrasi ini semua masyarakat di Malaka berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada ini.

Koordinator Devisi Pengawasan, Bawaslu Malaka, Petrus Kanisius Nahak. (FOTO: Pisto Bere/TIMEX)

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Malaka Petrus Nahak Manek, melalui Devisi Pengawasan, Petrus Kanisius Nahak saat konfirmasi Jumat (14/2).

Petrus berharap agar seluruh masyarakat Malaka terlibat aktif dalam proses tahapan pemutakhiran data hingga memastikan namanya benar-benar terdaftar sebagai pemilih.

Tahapan kampanye, kata Petrus, merupakan tahapan yang rawan sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi larangan-larangan terhadap pihak-pihak yang dilarang dalam hal ini ASN, TNI dan Polri.

Petrus melanjutkan, masyarakat atau para bakal calon/calon dilarang bermain politik uang (money politic). “Sudah jelas dalam UU Nomor 10 sangsinya kepada baik yang menerimanya maupun yang memberi, jadi diharapkan masyarakat dan yang punya hak pilih menggunakan hak pilih tanpa ada tekanan tanpa ada iming-iming sehingga kita menggelorakan semagat menolak politik uang, ini,” tegasnya.

Petrus menambahkan, tahapan kampaye akan dimulai dari 11 Juli – 19 September 2020, kemudian tanggal 20 – 22 september 2020 tiga hari itu merupakan masa tenang, masa dimana masyarakat bisa merefleksi dan merenungkan untuk kemudian menggunakan hak pilih sesuai dengan asas pemilu yaitu: langsung, umum, bebas dan rahasia. (mg30)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top