Masuk Level 5 IKP Pilkada 2020, Manggarai Kategori Rawan Tinggi Konflik | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Masuk Level 5 IKP Pilkada 2020, Manggarai Kategori Rawan Tinggi Konflik


Kordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga, Bawaslu Manggarai, Hery Harun. (FOTO: Istimewa)

POLITIK

Masuk Level 5 IKP Pilkada 2020, Manggarai Kategori Rawan Tinggi Konflik


RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 pada 270 daerah di Indonesia, Selasa (25/2), bertempat di Hotel Redtop, Jakarta Pusat.

Khusus Provinsi NTT, terdapat sembilan kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti. Dari IKP Pilkada 2020 itu, Kabupaten Manggarai masuk dalam kategori rawan tinggi konflik.

“Kabupaten Manggarai masuk dalam kategori rawan tinggi konflik berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada serentak 2020. Persentase tingkat kerawanan mencapai 57,21 persen. Ada empat dimensi yang menjadi indikator dalam mengukur tingkat kerawanan ini,” ungkap Kordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga, Bawaslu Manggarai, Hery Harun, melalui telepon seluler, Kamis (27/2) malam.

Menurut Hery, berdasarkan paparan Bawaslu RI, terdapat tiga level IKP dalam Pilkada serentak 2020. Level 1 dan 2 masuk kategori rendah dengan skor 36,12 persen – 43,06 persen. Level 3 dan 4 kategori sedang dengan skor 43,07 persen – 56,94 persen. Serta level 5 dan 6 masuk kategori rawan tinggi, dengan skor 56,96 persen – 63,88 persen. Sedangkan diatas angka 63,88 persen masuk kategori kerawanan sangat tinggi.

“Dengan yang mencapai 57,21 persen itu, Kabupaten Manggarai ada di level 5 dan masuk urutan 45 daerah rawan tinggi konfliknya dari total 261 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini,” jelas Hery.

Hery melanjutkan, kategori tersebut mengacu pada empat dimensi yang menjadi indicator penilaian Bawaslu, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik serta sejumlah sub dimensi lainnya.

Hery merincikan, khusus untuk dimensi konteks sosial politik, Kabupaten Manggarai mendapat skor 54,12 persen. Dimensi penyelenggaran pemilu yang bebas dan adil mendapat skor 66,56 persen. Dimensi kontestasi skor 47,14 persen, sedangkan dimensi partisipasi politik mendapat skor 61,30 persen.

“Data ini menunjukkan Kabupaten Manggarai mendapat skor rawan tinggi pada dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, yakni 66,56 persen. Sedangkan dimensi kontestasi skornya 47,14 persen. Jika diakumulasi keseluruhan empat dimensi itu, kita di Manggarai masuk pada level 5 atau kategori rawan tinggi,” urai Hery.

Masih menurut Hery, khusus untuk dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, Kabupaten Manggarai berada di posisi 15 dari kabupaten lainnya. Skor tertinggi untuk dimensi ini ada di Kabupaten Manokwari, Kota Makasar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Yahukimo, Lombok Tengah, Kota Waringin Timur, Gowa, Minahasa Utara, Cianjur, Halmahera Barat, Kabupaten Bandung, Mamuju Tengah dan beberapa daerah lainya.

Hery menjelaskan, IKP ini dibuat dengan tujuan sebagai alat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dalam Pilkada 2020 ini. Selain itu, IKP juga sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini.

Hery menyebutkan, dalam proses mendapatkan data IKP ini, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu se Indonesia, baik provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

“Mekanismenya dengan menyebarkan quisioner pada sejumlah lembaga yakni KPU Kabupaten, Kepolisian, Media Massa, serta Bawaslu Kabupaten. Setelah diisi, petuga di Bawaslu kabupatenkota mengirimkan ke Bawaslu RI melalui aplikasi yang telah disiapkan. “Selain itu juga ada data-data pendukung sebagai lampiran dari form quisioner tersebut,” jelas Hery.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Manggarai, Fortunatus H. Manah, menjelaskan landasan hukum Bawaslu dalam melakukan pemetaan kerawanan adalah UU Nomor 10 tahun 2016, yakni tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

“Melihat kondisi ini, dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal, melibatkan semua pemangku kepentingan. IKP ini merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan Pilkada. Sebab, dalam setiap penyelenggaraan pemilu terdapat potensi terjadinya kerawanan yang perlu diantisipasi dengan baik,” paparnya. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top