Gubernur NTT Setujui RUU tentang Bali, VBL: Tapi Jangan Lupa Sejarah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Gubernur NTT Setujui RUU tentang Bali, VBL: Tapi Jangan Lupa Sejarah


Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (kiri) menghadiri dan menyetujui RUU Provinsi Bali saat acara Rakor di rumah jabatan Gubernur Bali, Senin (3/3). (FOTO: Facebook Jelamu Ardu Marius)

POLITIK

Gubernur NTT Setujui RUU tentang Bali, VBL: Tapi Jangan Lupa Sejarah


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menghadiri dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali yang diajukan dan dipresentasikan Gubernur Bali, I Wayan Koster. “Silakan teruskan perjuangan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta,” tandas Gubernur VBL di rumah jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Senin (3/3).

Menurut Gubernur VBL, ide mengusulkan RUU tentang Provinsi Bali tidak boleh melupakan sejarah pembentukan ketiga provinsi, yakni Bali, NTB dan NTT.

“Saya menyetujui dengan catatan RUU tersebut tetap harus memperhatikan sejarah pembentukan ketiga provinsi ini di masa lalu. Tentu untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pembangunan yang ada di Bali dibutuhkan Undang-Undang tentang itu. Kami tentu mendukung,” tandas mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui dalam presentasinya Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan Provinsi Bali sesuai dengan dinamika pembangunannya ingin memiliki Undang-Undang khusus tentang Provinsi Bali tanpa lagi harus terikat pada Undang-Undang lama yang secara bersamaan mengatur tentang Bali, NTT dan NTB.

I Wayan Koster mengatakan hal itu di depan peserta Rapat Konsultasi Kordinasi sekaligus ramah tamah bersama Gubernur Bali, NTB, NTT, dan DPR RI, DPD RI, Dapil Bali, NTB dan NTT di Denpasar Bali.

Pendapat tak jauh beda juga dikemukakan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Sama seperti NTT, Gubernur Zulkieflimansyah juga mendukung RUU tersebut. “Saya dukung namun harus tetap terintegrasi dengan NTT dan NTB, mengingat Bali adalah pusat pariwisata Indonesia sedangkan NTB dan NTT merupakan bagian penting dari keseluruhan dinamika pariwisata tersebut,” kata Zulkieflimansyah.

Gubernur Bali, I Wayan Koster menambahkan bahwa RUU tersebut telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mendagri, Menkumham dan sejumlah pihak terkait. “Kami tidak bermaksud agar Bali memiliki UU Otonomi Khusus. Kami hanya mau agar UU tentang Provinsi Bali ini benar-benar mengakomodasi keseluruhan dinamika pembangunan yang ada,” ucap Wayan Koster, memberi alasan.

Menurut Wayan Koster, ada tiga permasalahan besar yang dihadapi Provinsi Bali berkaitan dengan pembangunan Bali, yaitu alam Bali, krama (manusia) Bali dan kebudayaan Bali.

“Saat ini di Bali semakin berkurang lahan pertanian akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (perhotelan, restoran) dan properti, yang mengakibatkan tergerusnya subak sebagai budaya pertanian Bali, dan menurunnya produksi pangan, hilangnya investasi untuk irigasi, dan sarana prasarana pertanian serta rusaknya lingkungan,” jelasnya seperti dikutip dalam pesan whatsApp (WA) Kelapa Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si yang diterima TIMEXKUPANG.com Rabu (4/3) siang.

Selain itu sebut Gubernur Koster, terjadi perubahan secara mendasar cara berpirikir, sikap dan perilaku dalam kehidupan individu dan kolektif yang cenderung pragmatis, dan konsumtif serta menurunnya moralitas nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal dan melemahnya kohesi sosial dalam masyarakat.

“Adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal terus mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai dan pranata budaya,” ungkap Gubernur Koster seperti dikutip Marius.

Koster menambahkan, dalam Pasal 6: Provinsi Bali terdiri atas sembilan kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. (*/yl/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top