Manggarai Rawan Konflik Pilkada, Bawaslu Rakor Bersama Stakeholder | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Manggarai Rawan Konflik Pilkada, Bawaslu Rakor Bersama Stakeholder


RAKOR. Suasana rapat koordinasi Bawaslu bersama Stakeholders membahas indeks kerawanan Pemilu di aula Efata Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Matim, Selasa (3/3). (FOTO: Fansi Runggat/TIMEX)

POLITIK

Manggarai Rawan Konflik Pilkada, Bawaslu Rakor Bersama Stakeholder


RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam persentase Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada serentak 2020 ini menempatkan Kabupaten Manggarai dalam level lima IKP dengan kategori rawan tinggi konflik.

Menindaklanjuti hal itu, Bawaslu Manggarai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Stakeholder atau pemangkut kepentingan setempat untuk membahas bagaimana menekan persentase IKP tersebut.

Rakor yang berlangsung di aula Efata Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Matim, Selasa (3/3) itu, dibuka langsung Ketua Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia. Hadir pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Kodim 1612/Manggarai, Gakkumdu, dan pimpinan partai politik.

Perwakilan dari bakal calon bupati dan wakil bupati pun diundang hadir termasuk JPIC Keuskupan Ruteng, tokoh agama, mahasiswa, OKP dan tokoh masyarakat.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Humas dan Hubungan antar lembaga (Hubal) Bawaslu Manggarai, Herybertus Harun tampil memaparkan data tentang persentase IKP dihadapan para pemangku kepentingan yang hadir.

Sementara Kordiv HP3S Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah menyampaikan materi tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Sementara Ketua sekaligus Kordiv OSDM Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia memaparkan materi tentang kesiapan Bawaslu Manggarai dalam Pilkada Manggarai 2020.

Ketua Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia menjelaskan, kegiatan itu merupakan langkah awal melakukan pemetaan terhadap kerawanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020. Tentu dengan acuan pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga Pilkada 2020 nanti, kerawanan yang ada dapat dicegah atau diantisipasi.

“Dari IKP yang dirilis, Kabupaten Manggarai salah satu dari dua Kabupaten di Provinsi NTT yang masuk dalam IKP dengan tingkat rawan konflik tinggi. Sehingga kami perlu membuat rapat koordinasi bersama stakeholder,” ungkap Marselina.

Tentu dalam rakor itu, katanya, Bawaslu Manggarai mengajak stakeholder sama-sama melihat potensi-potensi pelangggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, khususnya di Manggarai.

Marselina berharap, seluruh stakeholder yang hadir dapat terlibat secara aktif dan melahirkan ide-ide serta sumbangan positif dalam rangka pencegahan demi mewujudkan Pemilu yang aman dan damai di Manggarai.

BACA JUGA: Masuk Level 5 IKP Pilkada 2020, Manggarai Kategori Rawan Tinggi Konflik

“Dalam rapat ini kita bisa sama-sama melihat dan membahasnya, potensi-potensi pelanggaran apa saja yang terjadi dan berdampak pada rawan konflik. Tujuan semuanya, Pilkada berjalan dengan baik dan meminimalisir pelanggaran sehingga angka persentase IKP bisa ditekan,” kata Marselina.

Kordiv HP3S Bawaslu Manggarai, Fortunatus kepada media ini disela-sela rapat itu mengatakan, suksesnya Pilkada tidak saja tergantung pada penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Tapi semuanya tergantung masyarakat, pemerintah, bakal calon, partai politik, aparat keamanan, dan penyelenggara. Kerawanan juga tidak berarti penyelenggaran tidak bekerja.

“Kerawanan itu justru karena penyelenggaranya bekerja. Tentu dari IKP yang ada, tanda supaya kita semua sama-sama ciptakan Pilkada damai. Kalau kita semua bekerja mengawasi Pilkada, saya yakin Pilkada kali ini sangat damai. Kuncinya harus transpran setiap tahapan. Prinsip Bawaslu, siapa pun yang melanggar akan ditindak,” tegas Fortunatus.

Sementara Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu, Herybertus Harun mengatakan, yang menjadi tantangan bersama adalah bagaimana mengawasi politik uang yang dikemas dalam bentuk taruhan atau judi Pilkada. Karena pada umumnya praktik politik uang itu dilakukan pada ruangan gelap. Sehingga disini Bawaslu sendiri mengalami kesulitan.

“Politik uang yang dikemas dalam judi Pilakada, tentu menjadi tantangan bersama. Jujur kesulitan kita di Bawaslu soal politik uang, tidak ada yang berani lapor. Tentu harus terpenuhi syarat, seperti bukti foto atau video. Bawaslu mau tekankan, semua elemen harus bergerak mendukung tolak politik uang,” kata Herybertus.

Ketua JPIC Keuskupan Ruteng, Romo Marten Djenarut, Pr, saat sesi diskusi mengatakan, sebagai seorang imam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, pihaknya mengajak semua untuk berkomitmen memerangi politik uang. Menghadapi Pilkada 2020, dirinya akan mengajak imam lain untuk mengampanyekan tolak politik uang melalui seruan di mimbar gereja.

“Penindakan berkaitan dengan praktik politik uang dalam pilkada ada di Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Saya hadir disini sebagai seorang imam yang mengedepankan nilai Kejujuran. Saya berkomitmen akan kampanyekan tolak politik uang di mimbar gereja. Imam lain juga saya akan ajak,” kata Romo Marten. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top