Putusan MA Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Tak Berlaku Surut, Ini Tanggal Berlakunya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Putusan MA Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Tak Berlaku Surut, Ini Tanggal Berlakunya


Gedung Mahkamah Agung di Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dari dalam gedung ini terbit putusan pembatalan Perpres kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. (FOTO: Dok. JawaPos.com)

NASIONAL

Putusan MA Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Tak Berlaku Surut, Ini Tanggal Berlakunya


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Putusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat langsung berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan itu pada Kamis, 27 Februari 2020.

Putusan judicial review (JR) terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ini pun tak berlaku surut semenjak ditetapkannya iuran kenaikan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020.

“Jadi langsung berlaku sejak tanggal putusan,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di kantornya, Selasa (10/3).

Abdullah menjelaskan, putusan ini tidak berlaku surut semenjak ditetapkannya iuran kenaikan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020. Sehingga putusan ini berlaku ke depan semenjak diputusnya kasasi di MA.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Masyarakat yang sudah membayar sejak bulan sebelumnya sudah didasarkan pada Perpres 75 Tahun 2019 dan itu masih berlaku, dan sah. Maka perubahan ini akan berlaku sejak pengucapan putusan,” tegas Abdullah.

BACA JUGA: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ini Pertimbangan Hukumnya

Sementara itu, alasan dikabulkannya gugatan JR yang dilayangkan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) karena jaminan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. MA mengharapkan pemerintah bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya, jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan kesehatan adalah hak asasi manusia,” tukas Abdullah.

Pemerintah Kaji Konsekuensi Putusan

Sementara itu, Pemerintah terus mencermati konsekuensi dari putusan MA yang membatalkan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, putusan tersebut bakal berpengaruh besar terhadap seluruh rakyat. “Keputusan batalkan 1 pasal saja itu pengaruhi seluruh sustainability (keberlanjutan) dari BPJS Kesehatan,” ujarnya di gedung Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (10/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari, ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS. Akan tetapi, dia menegaskan, kenaikan iuran BPJS itu dilakukan demi menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sri Mulyani melihat, pemohon berargumen bahwa iuran yang lebih murah dapat menjamin keberlangsungan program. Namun, kata Sri Mulyani, pendapat pemohon tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, BPJS Kesehatan mengalami defisit terlalu dalam. Sementara anggaran negara tidak bisa terus-terusan digunakan untuk menambal bolongnya keuangan BPJS.

“Gimana bisa tetap memberi pelayanan tapi memiliki sustainability atau keberlangsungan (jika iuran tidak dinaikkan)?” imbuhnya.

Lantaran putusan MA bersifat final dan mengikat, maka Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mengkaji seluruh konsekuensi dari putusan tersebut. “Tentunya keputusan yang sangat mempengaruhi keseluruhan JKN ini akan kita lihat dampaknya gimana,” jelasnya. (JawaPos.com)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top