Rakerda PDIP NTT Berakhir, Hasilkan 13 Rekomendasi, Poin 13 Perlu Diketahui Guru Honorer | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Rakerda PDIP NTT Berakhir, Hasilkan 13 Rekomendasi, Poin 13 Perlu Diketahui Guru Honorer


HASIL RAKERDA. Ketua DPC PDI Perjuangan Sumba Barat Daya, dr. Kornelis Kodi Mete (Kiri) ketika membacakan hasil Rakerda I PDI Perjuangan NTT di Sotis Hotel pada penutupan Rakerda, Rabu (11/3). Tampak Ketua DPD PDIP NTT, Emelia J. Nomleni, Sekretaris DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa, dan Wakil Sekretaris, Simon Nilli. (FOTO: Istimewa)

POLITIK

Rakerda PDIP NTT Berakhir, Hasilkan 13 Rekomendasi, Poin 13 Perlu Diketahui Guru Honorer


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi ditutup Rabu (11/3) petang. Rakerda ditutup Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Ir. Emelia J. Nomleni.

Rakerda yang berlangsung sejak Selasa (10/3) lalu itu juga diisi dengan penyampaian materi tentang penguatan dan konsolidasi partai dari utusan DPP PDI Perjuangan.

Pemateri lainnya adalah dua anggota DPR RI Dapil NTT Andreas Hugo Parera dan Ansi Lema. Sedangkan Herman Heri yang juga Ketua Komisi III DPR RI telah memberikan materinya pada hari pertama Rakerda.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Emi J. Nomleni dalam sambutan penutupannya meminta para kader PDI Perjuangan NTT untuk membalas kepercayaan rakyat yang telah memilih PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pada Pemilu Legislatif 2019 lalu. “Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan terbaik rakyat,” kata Ketua DPRD NTT ini. “Kader PDI Perjuangan harus menjadi yang terdepan dalam membumikan ideologi Pancasila melalui sikap dan kerja nyata,” sambungnya.

Rakerda I DPD PDI Perjuangan NTT menghasilkan 13 rekomendasi yang dibacakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya, dr. Kornelis Kodi Mete.

Ke-13 rekomendasi tersebut antara lain, Pertama, PDI Perjuangan NTT siap menjadi Pelopor dan Obor bagi pembangunan semesta di NTT, Kedua, PDI Perjuangan NTT mendukung Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk pembentukan Haluan Negara sebagai haluan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

“PDI Perjuangan secara berjenjang memperjuangkan regulasi yang mengesahkan dan menetapkan Kota Ende, di Kabupaten Ende, NTT sebagai Kota Lahirnya Pancasila,” bunyi butir ketiga rekomendasi itu.

Poin keempat, Petugas Partai di Pemerintah (Eksekutif) perlu meningkatkan program dan pengalokasian anggaran untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka memperkuat integrasi bangsa. Kelima, Petugas Partai di legislatif, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota ditugaskan memperjuangkan kegiatan pembumian Pancasila melalui alokasi anggaran kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangaan oleh DPRD.

Rekomendasi keenam adalah Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus menjadi bagian utuh dalam proses penyelenggaraan kepartaian pada setiap tingkatan. Ketujuh, Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk memperkuat posisi politik partai, menguatkan komitmen pengimlementasian ideogi, pengakuan dan penghormatan terhadap kebhinekaan.

“Tiga Pilar Partai di daerah, perlu responsif terhadap berbagai isu-isu aktual di masyarakat, terutama isu-isu kebencanaan dan kesehatan masyarakat (HIV/AIDS, Narkoba dan wabah penyakit). Tiga Pilar Partai terus menggalakkan Gerakan Cinta Bumi dan kampanye Anti Sampah Plastik dan tata kelola persampahan di wilayah masing-masing,” demikian bunyi butir kedelapan dan kesembilan Hasil Rakerda I PDI Perjuangan NTT.

PDI Perjuangan NTT juga memberikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi NTT sebagai Provinsi Kepulauan. Dukungan itu dituangkan dalam butir kesepuluh rekomendasi Rakerda

“PDI Perjuangan NTT mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Sistem Pendidikan Nasional dan RUU lainnya yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI tahun 2020.

Kesebelas, mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Labuan Bajo, Manggarai Barat sebagai destinasi wisata super prioritas dan menjadikannya sebagai pintu masuk (entry gate) bagi pengembangan dan pembangunan pariwisata di seluruh wilayah NTT.

Sedangkan di butir keduabelas dan ketigabelas berbunyi, PDI Perjuangan menegaskan dukungan dan siap berjuang untuk kepentingan tenaga pendidik dan kependidikan honorer menyangkut gaji, sertifikasi, kesra, dan tambahan penghasilan di seluruh tingkatan kewenangan dan kemitraan, serta memperhatikan sejarah pendidikan di NTT, PDI Perjuangan patut memperjuangkan dukungan budgeting dan legislasi terhadap eksistensi dan keberlanjutan sekolah swasta dan lembaga pengelolanya. (yl/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top