22 Kelurahan di TTU Berubah jadi Desa, Mirisnya Dana Desa Tak Dapat, Dana Kelurahan Pun Nihil | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

22 Kelurahan di TTU Berubah jadi Desa, Mirisnya Dana Desa Tak Dapat, Dana Kelurahan Pun Nihil


Pelaksana Tugas Kadis PMD TTU, Egidius Sanam. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

22 Kelurahan di TTU Berubah jadi Desa, Mirisnya Dana Desa Tak Dapat, Dana Kelurahan Pun Nihil


DPRD Minta Pemkab TTU Kerja Maksimal

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dinilai tidak serius mengurusi peralihan status 22 kelurahan di kabupaten itu menjadi desa. Buntutnya, sejak 2013 silam hingga kini, 22 desa tersebut belum mendapatkan kepastian status yang diakui Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan kode desa.

Akibat dari belum diakuinya 22 desa eks kelurahan tersebut, pemerintah tak mengalokasikan dana desa. Sudah begitu, dana kelurahan pun tak diperoleh.

Ketua Komisi II DPRD TTU, Agustinus Siki kepada TIMEXKUPANG.com, Jumat (13/3) mengatakan, Pemkab TTU dinilai tidak serius mengurus perubahan status 22 kelurahan menjadi desa di wilayah itu.

Untuk itu, tegas Agustinus, pihaknya mendesak Pemkab TTU bekerja maksimal menyelsaikan persoalan itu sehingga masyarakat di 22 desa juga dapat menikmati haknya seperti desa lainnya di TTU.

“Pemerintah Daerah harus kerja maksimal untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau madalah ini terus dibiarkan maka yang rugi itu masyarakat karena tidak mendapatkan haknya secara optimal seperti desa lainnya,” katanya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU, Egidius Sanam ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (13/3) menyampaikan, pihaknya sudah berupaya memperjuangkan nasib 22 kelurahan yang diturunkan statusnya dari kelurahan menjadi menjadi desa.

Dikatakan, salah satu upaya yang sudah dilakukan pihak Dinas PMD TTU yakni pengambilan titik koordinat dari 22 desa yang sudah dialihkan dari kelurahan dan dilakukan pemutakhiran data penduduk pada 22 desa eks Kelurahan itu.

“Kita sementara upayakan untuk memberikan laporan kepada Mendagri sehingga memberikan kode desa kepada 22 eks kelurahan yang sudah berubah status menjadi desa,” tutur Egidius.

Dijelaskan, secara teknis pihaknya segera membuat Peraturan Bupati (Perbub) karena batas wilayah tersebut berpedoman kepada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Menurutnya, pengurusan terhadap status 22 desa tersebut masih menggunakan aturan yang lama. Namun karena keterlambatan dalam pengurusan sehingga terbitlah aturan terbaru. Untuk itu, pihaknya juga sementata menyiapkan beberapa dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yuridis maupun dokumen historis.

“Jadi kita harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru sehingga sesuai dengan ketentuan satu data maka titik batas itu harus dalam bentuk titik koordinat. kita sudah siapkan semua dan diharapkan paling lambat akhir April ini semua sudah harus diantar ke kementerian, karena mulai April ini sudah mulai membahas APBN Perubahan, supaya kalau bisa 22 desa itu bisa dialokasikan dana desannya. Itu upaya kita,” pungkasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top