DPR Khawatir Virus Corona, Bawaslu: Pilkada Serentak Tak Perlu Ditunda | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPR Khawatir Virus Corona, Bawaslu: Pilkada Serentak Tak Perlu Ditunda


Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. (FOTO: Dok. JawaPos.com)

POLITIK

DPR Khawatir Virus Corona, Bawaslu: Pilkada Serentak Tak Perlu Ditunda


KPU Instruksi Kabupaten/Kota Tunda Pengumpulan Massa

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-DPR RI khawatir wabah virus korona (Covid-19) di Indonesia bisa menggangu pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilakukan September 2020 ini. Opsi penundaan pun menjadi salah satu pilihan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, bahwa belum perlu adanya penundaan hajatan akbar di 2020 ini.

“Sampai saat ini hal-hal tersebut belum cukup untuk dilakukan penundaan,” ujar Fritz kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (17/3).

Menurut Fritz, Bawaslu akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak membuat acara yang di dalamnya ada banyak orang. Termasuk pertemuan banyak orang.

“Nah itu yang harus dipertimbangkan oleh KPU. Kami meminta KPU mengeluarkan protokol baru atau analissis terbarunya mengenai situasi terkini,” katanya.

Karena, kata Fritz, yang harus dilakukan KPU saat ini adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS). Sehingga dengan pengumpulan banyak orang itu harus bisa diperhatikan oleh KPU.

“Dengan melakukan pengumpulan banyak orang harus dipikirkan protokol baru,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai adanya wabah Virus Korona yang terjadi di Indonesia akan dapat menggangu jalannya Pilkada serentak yang akan dilakukan September 2020 ini.

“DPR RI menilai sangat mungkin virus Korona ini memiliki potensi mengganggu jalannya Pilkada Serentak 2020 ke depan,” ujar Dasco kepada wartawan, Senin (16/3).

Oleh sebab itu, DPR meminta kepada pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sehingga bisa mencari solusi di tengah mewabahnya virus yang berasal dari kelelawar tersebut.

“Misalnya apakah pelaksanaan Pilkada serentak dimudurkan atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati, dengan catatan memberlakukan mekanisme tertentu guna menghindari penyebaran virus Korona ini?,” katanya.

DPR juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan civil society yang bergerak dalam isu kepemiluan, untuk duduk bersama membuat kajian khusus dalam rangka merancang mekanisme pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Ini adalah alternatif dari Pemerintah apabila Virus Korona masih menjadi wabah nasional,” ungkapnya.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Khusus di Provinsi NTT ada Pilkada di 9 kabupaten. Rencananya, Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.

KPU Tak Kumpulkan Massa

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan?, pihaknya mengintruksikan KPU Kabupaten dan Kota untuk tidak melakukan pengumpulan massa.

“Untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020,” ujar Arief Budiman dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/3).

“Kemudian KPU juga menjadwalkan ulang mulai 1 April 2020, seperti Bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan 2020,” tambahnya.

KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik. Sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik.

“Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020,” katanya.

Saat ini tahapan rekrutmen panitia pemungutan suara (PPS) sedang berlangsung. Yaitu pengumuman PPS terpilih dan akan dilanjutkan dengan pelantikan PPS. Sehingga KPU mewajibkan hal itu agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak.

Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme loma orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah (berpencar di lima titik).

“Apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang, pagi hingga sore, untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak,” ungkapnya.

Selain itu, tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat, jaga jarak dalam berkomunikasi.

“Hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan,” katanya.

Sementara tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan. (JawaPos.com)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top