Ketua Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jajaran Polda Sultra | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ketua Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jajaran Polda Sultra


Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery. (FOTO: Istimewa)

NASIONAL

Ketua Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jajaran Polda Sultra


Soal Kekeliruan Informasi 49 TKA Asal Tiongkok

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk mengevaluasi jajaran Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu terkait kekeliruan informasi yang disampaikan ke publik mengenai kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Bandar Udara Haluoleo, provinsi itu, Minggu (15/3).

Herman mengatakan, pihaknya memantau betul terkait kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat pasca insiden kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Kendari beberapa hari lalu.

“Kekeliriuan informasi seperti ini jelas tidak dibutuhkan di tengah-tengah keseriusan pemerintah menghadapi perang melawan penyebaran virus Korona dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat,” kata politisi yang akrab disapa HH itu kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (18/3).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya beredar video kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Bandara Haluoleo, Kendari, Sultra, sempat beredar luas di masyarakat. Adapun narasi dalam video tersebut mengaitkan kedatangan para TKA itu dengan penyebaran virus Korona yang memang berawal dari Wuhan, Tiongkok.

Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam kemudian membantah narasi dalam video tersebut. Merdisyam menyebut bahwa orang-orang yang ada di dalam video tersebut merupakan TKA yang sebelumnya bekerja di perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan baru kembali dari Jakarta selepas memperpanjang visa masing-masing.

Namun, pernyataan Kapolda Sultra tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Sultra Sofyan yang menyatakan 49 TKA itu bukan TKA lama.

Sofyan menyebut bahwa yang direkam di video itu adalah TKA baru yang berangkat dari China setelah transit dari Thailand. Karena itu, harus juga diingat bahwa pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menkumham No. 7 Tahun 2020 mewajibkan seluruh TKA yang tiba di Indonesia harus menjalani karantina selama 14 hari.

“Padahal, sesuai keterangan Kepala Kantor Perwakilan Kemenkumham Sultra, ke-49 TKA asal China itu belum dikarantina,” ucap politisi PDI Perjuangan asal NTT ini.

Hal ini yang membuat Herman juga mendesak Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi jajarannya. Sebab dia menilai hal ini telah membuat kegaduhan karena adanya perberdaan informasi.

“Kapolri harus melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di Polda Sulawesi Tenggara, temasuk membangun komunikasi dengan Kemenkumham,” pungkas HH. (JawaPos.com)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top