Jonas Salean Reses di Paradiso, Perjuangkan Lanjutan Pembangunan Tanggul | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jonas Salean Reses di Paradiso, Perjuangkan Lanjutan Pembangunan Tanggul


RESES. Anggota DPRD NTT Dapil Kota Kupang Jonas Salean, SH, M.Si ketika bertemu warga di Paradiso, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Rabu (18/3). (FOTO: Yoppy Lati/TIMEX)

POLITIK

Jonas Salean Reses di Paradiso, Perjuangkan Lanjutan Pembangunan Tanggul


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar istirahat masa sidang untuk melakukan reses. Waktu luang ini digunakan para wakil rakyat untuk mengunjungi masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil).

Anggota DPRD NTT asal Dapil Kota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si melakukan reses guna menemui para pemilihnya di Paradiso, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Rabu (18/3) petang. Dalam Pileg 2019 lalu, Jonas Salean mendapat suara sekitar 900an di wilayah tersebut.

Dalam pengantarnya, Jonas Salean menyampaikan bahwa reses kali ini harusnya bisa menghadirkan 50 – 100 warga namun karena mewabahnya virus Korona maka dilakukan pertemuan terbatas yang hanya dihadiri sekitar 20 orang. Pertemuan digelar di RT 8 dan RT 9 wilayah Kelurahan Oesapa Barat.

Jonas menguraikan, dalam masa resesnya kali ini, ia bersama lima anggota DPRD NTT Dapil Kota Kupang, kembali ke Dapil untuk menyampaikan program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2020 di Kota Kupang yang dananya bersumber dari APBD NTT.

Selain itu, juga untuk menjaring aspirasi masyarakat Kota Kupang untuk diperjuangkan dalam anggaran perubahan 2020 maupun dalam anggaran murni APBD 2021 mendatang.

Walikota Kupang periode 2012 – 2017 ini mengakui bahwa pembangunan tanggul yang tersisa sepanjang 250 meter di Pantai Paradiso terhenti sejak dirinya tidak lagi menjadi wali kota. Tanggul tersebut dibiayai dari APBN. Ketika masih menjabat wali kota, Balai Sungai dan Balai Jalan telah menjanjikan untuk melanjutkan. Oleh karenanya, ia akan meminta Balai Jalan untuk menyelesaikan yang tersisa.

“Kalau tanggulnya tidak diselesaikan, kasihan warga yang ada di pesisir sini pada musim angin barat dan jika ada ancaman abrasi,” ungkapnya. “Semoga dapat dianggarkan lagi pada tahun 2021 mendatang. Ini jadi prioritas saya,” sambungnya.

BACA JUGA: Jonas Salean: Silakan Bangun Taman Beton tapi Jangan Lupa Air Bersih

Dalam sesi dialog, warga yang hadir mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di SMK 6 Kota Kupang yang tanpa pembagian kategori dengan besaran Rp 125 ribu per bulan. Bagi warga yang menyekolahkan anak di SMK itu, biaya tersebut dinilai memberatkan apalagi mereka hanya sebagai nelayan.

“SMK ini kan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kami minta bapak perjuangkan agar berdasarkan kategori seperti di SMA. Apalagi ada dana BOS,” demikian masukan Ketua RW setempat.

Keluhan lain dari warga adalah pelayanan air bersih dari PDAM Kota Kupang yang sejak dua tahun terakhir tidak lagi lancar dan airnya berwarna cokelat dan berbau. Warga sudah pernah mengadukan hal itu ke PDAM namun jawabannya bahwa air tersebut berasal dari Bendungan Tilong.

Warga di dua RT juga mengeluhkan soal mahalnya biaya kesehatan setelah pengobatan gratis berbasis KTP dialihkan ke BPJS. “Untuk biaya makan dan sekolah anak saja kami susah apalagi mau bayar BPJS lagi,” ungkap Ketua RT 9.

Terkait keluhan warga setempat, Jonas Salean mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) harusnya sudah mencakup untuk mengakses semua layanan seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi secara gratis di Kota Kupang. Namun kenyataannya sekarang, banyak warga yang seharusnya masuk PKH dicoret dan diganti dengan orang lain dengan alasan tertentu.

Terkait dengan keluhan keruhnya air PDAM Kota Kupang, pihaknya akan mengundang BLUD SPAM milik Pemprov NTT untuk mendapatkan penjelasan karena PDAM membeli air dari BLUD SPAM. Demikian pula dengan tingginya biaya pendidikan di SMK 6 pihaknya akan menyampaikan hal itu ke anggota Fraksi Partai Golkar yang ada di Komisi V guna mempertanyakan hal itu.

Di bagian lainnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT ini berjanji akan memberikan bantuan perahu 3GT hasil Pokir DPRD kepada nelayan di daerah itu. Diakuinya jika tahun ini anggota DPRD NTT mendapatkan bantuan perahu untuk diberikan kepada kelompok nelayan di Dapil masing-masing.

“Jatah perahu saya kasih untuk nelayan di Paradiso. Tapi harus bentuk kelompok dulu yang jumlahnya 5 – 10 orang,” janji anggota Badan Anggaran DPRD NTT ini. (yl)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top