Para Sekda se NTT Rakor Bahas Covid-19, Gubernur Usul Tambah 8 RS Rujukan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Para Sekda se NTT Rakor Bahas Covid-19, Gubernur Usul Tambah 8 RS Rujukan


RAKOR. Para Sekda se NTT dipimpin Sekda Provinsi, Ben Polo Maing melaksanakan Rakor di halaman kantor Gubernur NTT, Jl. El Tari, kemarin (20/3). Rakor ini salah satunya membahas kesiapan daerah dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19. (FOTO: Johni Siki/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Para Sekda se NTT Rakor Bahas Covid-19, Gubernur Usul Tambah 8 RS Rujukan


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengusulkan tambahan delapan Rumah Sakit Umum (RSU) rujukan untuk menangani kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Ironisnya, delapan RSU rujukan tambahan dinilai belum siap karena minimnya fasilitas pendukung, tenaga dan alat pengaman diri (APD).

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Benediktus Polo Maing saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan covid-19, bersama para Sekretaris Daerah se-NTT, di halaman Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/3) mengatakan, sesuai surat edaran Menteri Kesehatan (Menkes), telah disiagakan tiga RSU sebagaimana rekomendasi Kemenkes, yakni RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dan RSUD Komodo Labuan Bajo.

Sedangkan delapan RSU rujukan tambahan yakni RSU Rarameha Waikabubak, RSUD Sabu Raijua, RSUD Ba’a Rote Ndao, RSUD Lembata, RSUD Ende, RSUD Alor, dan RSUD Atambua.

“Kita daerah kepulauan sehingga perlu ditambah lagi RSU rujukan. Bapak Gubernur (Viktor Bungtilu Laiskodat, Red) sudah mengusulkan ke Kemenkes,” tandasnya.

Ketua Gugus Penanggulangan covid-19 NTT ini meminta kerja sama dan koordinasi yang baik agar bisa mendukung kesiapan RSU rujukan, termasuk yang bukan RSU rujukan, sehingga bisa memenuhi standar pelayanan medis.

Perlu juga dukungan kabupaten/kota seperti kebijakan anggaran untuk pengadaan alat pengamanan diri (APD), fasilitas ruang isolasi, sumber daya manusia dan insentif para medis.

Menurutnya, terkait anggaran tentunya ada dukungan dari pusat dan provinsi. Namun tak boleh menunggu. Manfaatkan dana yang tersedia sesuai aturan. Kemudian segera dibentuk gugus tugas di kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan.

“Sudah ada edaran Mendagri pengadaan bisa melalui sumber anggaran yang ada. Ini karena darurat sehingga tentu tidak melalui lelang,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr. Dominikus Minggu Mere mengatakan, NTT saat ini masih bebas Covid-19. Tetapi perlu waspada karena korona sudah menjadi masalah kedaruratan kesehatan. Untuk NTT, data terakhir selama 16 hari jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 41 orang di lima daerah.

Menurut Domi, angka ini cenderung meningkat. Oleh karena itu, butuh langkah serius. Untuk itu ia meminta kabupaten/kota segera membentuk gugus tugas untuk memudahkan koordinasi. Perlu dukungan kesiapan RSU, sehingga bila terjadi ekskalasi bisa memudahkan pelayanan karena sudah siaga.

“Ini virus cepat sekali penyebarannya. Satu orang saja bisa menular lebih dari 90 bahkan lebih dari 100 orang,” ucapnya.

Ia mengakui saat ini RSU rujukan masih minim fasilitas, tetapi apapun kondisinya tentu harus siaga. Intervensi anggaran pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Minimnya alat peraga dan fasilitas, sehingga daerah cepat merespon karena ini masuk kategori bencana.
Gubernur sudah membantu mengeluarkan anggaran tanggap darurat untuk membantu APD, tetapi kalau 22 kabupaten/kota meminta tentu anggarannya tidak cukup.

“Kita sudah usulkan untuk alat pelindung diri dan gubernur sudah bantu dan para sekda juga perlu dukung karena ini bencana sosial,” ujarnya.

Ia mengatakan, terkait dukungan tenaga medis, sebagian besar RSU rujukan tambahan ini belum memiliki dokter paru. Kecuali RSU Rarameha. Sedangkan dokter patologi klinis sudah dimiliki hampir semua RSU. Khusus untuk Sumba Barat Daya, RSUD Weda Boro perlu penambahan tenaga medis.

Ia menambahkan dalam waktu dekat Dinas Kesehatan NTT akan mengundang para dokter spesialis dan tenaga analis di semua kabupaten/kota untuk mengikuti training di RSUD Johannes.

Sementara itu, Sekda Rote Ndao, Jonas Seli mengatakan sangat mendukung RSUD Ba’a sebagai salah satu rumah sakit rujukan, namun kondisinya belum siap. Dukungan fasilitas dan tenaga pendukung dan APK sangat minim.

Ia meminta intervensi anggaran pemerintah provinsi sebab anggaran daerah terbatas. Apalagi untuk memenuhi standar pelayanan RSUD rujukan. Belum lagi kesulitan untuk membawa sampel ke Jakarta.

Ia mengatakan, terbatasnya transportasi udara karena maskapai penerbangan yang dipercaya tidak semua menjangkau NTT yang merupakan daerah kepulauan. Untuk itu, perlu intervensi dari provinsi termasuk biaya pengiriman sampel darah.

Sekda Sumba Timur, Domu Worondoy mengatakan walaupun RSUD Umbu Rarameha kondisinya masih terbatas karena minim fasilitas, tetapi pihaknya berusaha untuk menata lebih baik.

Pemkab Sumba Timur sudah melakukan rapat persiapan. Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp 1,9 miliar dan Rp 1,3 miliar untuk persiapan pelayanan di 22 kecamatan. Selain itu sudah dipersiapkan satu mobil ambulance. (mg33/sam)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top