RSUD Kefamenanu jadi RS Second Line, Siap Tangani PDP Covid-19 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

RSUD Kefamenanu jadi RS Second Line, Siap Tangani PDP Covid-19


Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

RSUD Kefamenanu jadi RS Second Line, Siap Tangani PDP Covid-19


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu resmi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Second Line rujukan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penetapan ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor: 20/KEP/HK/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Penetapan tersebut sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten TTU dan sekitarnya. Pertimbangan menetapkan RSUD Kefamenanu sebagai RS Second Line karena secara geografis, TTU terletak di daerah Perbatasan RI-RDTL dan memiliki pintu keluar masuk yang cukup banyak.

Selain RSUD Kefamenanu, dalam Pergub NTT itu juga ditetapkan 10 RS lainnya di NTT sebagai RS Second Line, yakni RSUD S.K Lerik Kupang, RS Bhayangkara TK III Kupang, RS TK III Wirasakti Kupang, RS Siloam Kupang, RSUD SoE, RSUPP Betun, RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, RSUD Bajawa, RSUD Ben Mboi Ruteng, dan RS Siloam Labuan Bajo.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes kepada Timor Express, Rabu (25/3) menuturkan, penetapan status tersebut sebagai langkah pencegahan dari Pemerintah untuk mengantisipasi eskalasi kasus Covid-19 di seluruh Kabupaten yang ada di NTT.

Hal tersebut dilakukan agar RSUD Kefamenanu dapat menangani kasus Covid-19 dengan kategori Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya.

“Gubernur sudah tetapkan RSUD Kefamenanu sebagai salah satu dari 11 RS yang ada di NTT sebagai RS Second Line rujukan kasus virus korona,” tutur Raymundus.

Raymundus menambahkan, pasca menerima salinan keputusan Gubernur NTT itu, pihaknya telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan juga Direktur RSUD Kefamenanu untuk menyiapkan ruangan khusus penanganan pasien Covid-19.

Terkait kesiapan anggaran, lanjut Raymundus, pihaknya telah memerintahkan Ketua TAPD dan Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU untuk menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan yang akan diajukan pihak RSUD Kefamenanu.

“Kita akan siapkan beberapa ruangan di RSUD Kefamenanu untuk didesain selayaknya ruang isolasi sehingga apabila ada penderita Covid-19 bisa ditampung dan dirawat di RSUD Kefamenanu,” tambah Raymundus.

Menyingsung soal Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis yang masih sangat kurang, Raymundus mengaku, pihaknya sementara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengenai bantuan APD kepada RSUD Kefamenanu.

Menurut Raymundus, saat ini para tenaga medis hanya menggunakan APD seadanya sesuai persediaan yang ada di RSUD Kefamenanu. APD yang digunakan itu pun masih sangat jauh dari standar pelayanan kesehatan yang baik dan benar.

“Kalau untuk APD Dinas Kesehatan sudah bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk meminta dukungan karena APD yang digunakan saat ini oleh para tenaga medis itu berupa jas hujan dan ini sangat tidak memenuhi standar,” jelasnya.

Direktur RSUD Kefamenanu, dr. Agustina Tanusaputra ketika dikonfirmasi Timor Express, Rabu (25/3) menuturkan, pihaknya telah melaporkan penetapan status RSUD Kefamenanu sebagai RS Seccond line rujukan kasus Covid-19 ke Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

Dari hasil laporan itu, kata Agustina, Bupati TTU telah memerintahkan pihaknya untuk menyiapkan segala kebutuhan terutama kesiapan ruang isolasi dan juga APD bagi para medis yang nantinya digunakan menangani pasien kasus Covid-19.

“Prinsipnya RSUD Kefamenanu siap untuk menangani pasien kasus covid-19. Kita akan siapkan segala perlengkapan terutama ruang isolasi dan APD bagi para medis,” pungkasnya.

Harap Bantuan Pemprov

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis kepada Timor Express, Selasa (24/3) menuturkan, saat ini, APD bagi para medis, juga masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang dijual di apotik dan pusat perbelanjaan sudah sangat langka. Bahkan, Pemkab TTU mengaku sudah tidak memiliki stok APD lagi.

Dikatakan, sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di TTU pun hingga kini belum memiliki APD yang memenuhi standar untuk menangani pasien Covid-19. Tenaga medis yang berada di sejumlah fasilitas kesehatan itu hanya memiliki APD yang jauh di bawah standar.

“Kita belum memiliki APD untuk para tenaga medis yang akan menangani pasien Covid-19. Kita hanya siapkan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang sudah ada di setiap fasilitas kesehatan,” tutur Tilis.

Fransiskus Tilis menambahkan, Pemkab TTU tidak memiliki anggaran untuk pengadaan APD bagi para tenaga medis yang ada di sejumlah fasilitas Kesehatan di TTU.

Untuk itu, lanjut Fransiskus, Pemkab TTU telah bersurat ke Pemprov NTT untuk membantu mengadakan APD bagi sejumlah fasilitas kesehatan wilayah itu. Terutama Fasilitas kesehatan yang berada di sepanjang garis perbatasan dan pusat keramaian seperti RSUD Kefamenanu.

Terkait anggaran untuk pencegahan Covid-19, Fransiskus mengaku, daerah akan menyiasati untuk menggunakan dana tak terduga sebagai operasional bagi tim untuk bekerja. Namun apabila anggaran tersebut tidak mencukupi maka pemerintah daerah akan menggunakan DAK Reguler Khusus Kesehatan.

Setelah DAK reguler tersebut digunakan, nantinya baru disesuaikan pada sidang perubahan, sebab sudah ada dasar yang menjadi payung hukumnya dari kebijakan tersebut yakni surat Menteri Kesehatan RI.

Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten TTU, dr. Nining Darmawidjaya menuturkan, IDI telah membagikan protap pelayanan dan penanganan medis terhadap pasien yang diduga terindikasi Covid-19 kepada seluruh dokter di Indonesia.

Dikatakan, berdasarkan protap yang dibagikan itu, RSUD Kefamenanu masih sangat jauh dari harapan karena belum dilengkapi APD bagi para medis baik itu dokter maupun perawat dalam menangani pasien Covid-19 itu.

“Dari IDI sudah ada protapnya hanya di Indonesia, Pemerintah belum siapkan APD untuk para medis sehingga para dokter harus berhati-hati dalam menangani pasien terindikasi Covid-19,” jelasnya.

Menurut Nining, APD yang sementara digunakan oleh para medis di setiap fasilitas kesehatan di TTU sangat jauh dari harapan dan belum memenuhi standar kelayakan penanganan pasien covid-19.

Nining berharap, Pemkab TTU secepatnya menyelesaikan persoalan ini terutama mempersiapkan APD bagi para medis sehingga virus mematikan itu tidak mewabah sembarangan tanpa pengawasan yang baik dan benar dari tim medis. (mg26)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top