KPU TTU Nonaktifkan Sementara PPK, Bawaslu Tunggu Petujuk Pusat | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KPU TTU Nonaktifkan Sementara PPK, Bawaslu Tunggu Petujuk Pusat


NONAKTIFKAN KEGIATAN PPK. Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka (kiri) saat melantik 120 anggota PPK bertempat di aula Gedung Dharma Wanita Kefamenanu, Sabtu (29/2/2020). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

KPU TTU Nonaktifkan Sementara PPK, Bawaslu Tunggu Petujuk Pusat


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menonaktfikan sementara kegiatan Panitia Penyelenggara di Tingkat Kecamatan (PPK) sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Keputusan KPU TTU itu merujuk pada Keputusan KPU RI yang telah memutuskan untuk menunda tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di sejumlah daerah di Indonesia demi mencegah mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka kepada Timor Express, di Kefamenanu, Jumat (27/3) mengatakan, KPU RI mengeluarkan surat edaran terkait penundaan pelaksanaan empat tahapan Pilkada 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan terbitnya surat edaran tersebut, lanjutnya, maka pelaksanaan sejumlah tahapan Pilkada berdampak pada kegiatan PPK sehingga KPU mengambil kebijakan menonaktifan penyelenggara tingkat kecamatan sampai batas waktu yang tidak ditentukan pula.

“Tugas PPK adalah melaksanakan tahapan Pemilu 2020, namun karena ada tahapan Pilkada yang ditunda sehingga KPU mengambil sikap untuk menonaktifkan PPK untuk sementara waktu,” tutur Polce, sapaan akrab Paulinus Lape Feka.

Polce menambahkan, penetapan keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020 berlaku mulai 23 maret 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan sambil menunggu arahan lebih lanjut baik dari KPU Provinsi maupun KPU pusat.

Polce menyebutkan, tahapan Pilkada yang mengalami penundaan pelaksanaan diantaranya, pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan coklit serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

BACA JUGA: KPU Tunda Tiga Tahapan di Pilkada Serentak 2020

Menurut Polce, Surat Edaran KPU No. 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 guna melakukan Pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

“KPU sudah menjadwalkan pelaksanaan pelantikan anggota PPS se-Kabupaten TTU dalam waktu 1 atau 2 hari mendatang, namun karena ada surat edaran dari KPU Pusat maka dengan sendirinya ditunda,” tambah Polce.

Untuk verifikasi faktual bagi bakal calon perseorangan, lanjut Polce, pihaknya akan menunggu keputusan resmi dari KPU RI. Pasalnya, penundaan tahapan Pilkada itu juga berdampak pada penundaan penyerahan dokumen dari KPU kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

Selain itu, tambah Polce, akibat dari tertundanya penyerahan dokumen-dokumen tersebut berpengaruh kepada tertundanya beberapa tahapan pelaksanaan verifikasi seperti rekapitulasi data dukungan bakal paslon perseorangan di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan dan rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten TTU.

“Imbas lebih jauh adalah pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal paslon Perseorangan, penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU, pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan akan ikut bergeser,” jelasnya

Sementara, Koordinator Devisi PHL, Bawaslu TTU, Nato Sarmento kepada Timor Express, Jumat (27/3) mengatakan, pihaknya telah menerima salinan surat edaran dari KPU RI terkait penundaan tiga tahapan Pilkada 2020. Namun Bawaslu sendiri tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila tahapan berlanjut.

Dikatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 sangat mempengaruhin proses pelaksanaan Pilkada TTU. Sesuai target pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2020 pun dipastikan ikut bergeser.

Terkait pemberhentian tahapan yang berdampak pada kerja pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, jelas Nato, sampai saat ini juga Bawaslu RI belum mengeluarkan keputusan dari Bawaslu RI terkait penonaktifan terhadap Panwascam dan PKD. “Namun apabila ada keputusan resmi maka pihaknya akan menindaklanjuti,” pungkasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top