Beri Keterangan Pers, Forkopimda Jaga Jarak, Gubernur Sampaikan 3 Instruksi Presiden | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Beri Keterangan Pers, Forkopimda Jaga Jarak, Gubernur Sampaikan 3 Instruksi Presiden


KETERANGAN PERS. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberi keterangan kepada pers di gedung Sasando Kantor Gubernur, Jalan Raya El Tari 52 Kipang, Selasa (31/3). Tampak Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin, Danrem 161/Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Syaiful Rahman, Kabinda NTT, Brigjen TNI Adrianus S. A. Nugroho, Sekda NTT, Ben Polo Maing, Staf Khusus Gubernur Bidang Politik, Imanuel Blegur. (FOTO: Humas Setda NTT)

KABAR FLOBAMORATA

Beri Keterangan Pers, Forkopimda Jaga Jarak, Gubernur Sampaikan 3 Instruksi Presiden


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) kembali menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan menutup bandar udara (bandara).

“Bandara tidak boleh tutup karena itu kewenangan pemerintah pusat. Kita perlu obat-obatan, perlu APD (Alat Pelindung Diri) dan itu tidak boleh (Tutup bandara, Red). Karena itu fasilitas yang kita butuhkan untuk kita menangani segala hal. Kecuali kamu punya pesawat sendiri,” tandas Gubernur VBL kepada pers di pelataran gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jl. El Tari, Selasa (31/3).

Saat menyampaikan keterangan pers itu, hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diantaranya Ketua DPRD NTT. Ir. Emelia J. Nomleni, Wagub NTT, Josef A. Nae Soi, Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin, Danrem 161/Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Syaiful Rahman, Kabinda NTT, Brigjen TNI Adrianus S. A. Nugroho, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Ben Polo Maing, Staf Khusus Gubernur Bidang Politik, Dr. Imanuel Blegur dan sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Sebagaimana terlihat, saat menyampaikan keterangan pers, Gubernur dan Forkopimda berdiri dengan menjaga jarak terkait dengan aturan physical distancing.

“Tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menutup bandara. Untuk karantina daerah belum bisa juga karena itu kewenangan Pemerintah Pusat,” tandas Gubernur VBL.
Gubernur juga menyinggung terkait penerapan darurat sipil, semua itu juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Pemerintah Daerah ikut keputusan Pemerintah Pusat karena ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi yang darurat sipil itu negara dan kita mengikuti karena ini satu kesatuan politik dan satu kesatuan hukum,” jelas Gubernur dalam keterangan tertulis Humas Setda NTT, Selasa (31/3).

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan tiga instruksi Presiden Jokowi untuk para kepala daerah. Pertama, pencegahan antara lain dengan physical distanting dan social distanting.

“Kedua, kita menyiapkan seluruh fasilitas untuk apabila terjadi lockdown maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Uangnya, ruang isolasinya dan seluruh rumah sakit kita siapkan dengan baik,” tambah Gubernur VBL.

Hal yang ketiga, sebut Gubernur VBL, yakni mempersiapkan dampak sosial dan ekonomi agar seluruh pekerja harian seperti buruh-buruh yang oleh karena Covid-19 ini mereka tidak bisa kerja.

“Kita akan bantu dengan bantuan sosial (Bansos). Pemerintah Provinsi menyiapkan Rp 270 miiliar itu untuk membantu masyarakat seperti itu. Setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang, saya telah perintahkan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD-nya sebesar Rp 13 miliar sampai 6 bulan kedepan untuk kita mampu mengatasi ini,” ujar Gubernur.

Gubernur VBL juga berharap agar para pekerja pers ikut membantu memberitakan penanganan Covid-19 di NTT dengan bijak. “Para wartawan itu ikut membantu. Jangan ODP Covid-19, kamu itu bikin orang takut. Kalian punya tanggung jawab juga. ODP itu tidak ada apa-apa. Jangan tambah ODP Covid-19. Kalau daerah lain pakai tidak apa. Tapi di NTT tolong jangan. Cukup tulis ODP saja, jangan tambah ODP Covid-19. Itu nanti bikin orang stres padahal orangnya ada baik-baik. ODP itu mungkin orang baru datang dari Jakarta jadi Satgas minta dia isolasi mandiri dan dicatat sebagai ODP. Dan itu biasa tapi kalau kalian tambah ODP Covid-19 orang jadi stres. Kalau stres nanti imun tubuhnya menurun. Kalau kami omong satu lalu kamu bilang dua, kami pusing setengah mati,” tandas Gubernur.

Hal senada disampaikan Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin. Selaku Ketua 2 Satuan Gugus Tugas Korona, Hamidin mengajak semua masyarakat menyikapi bahaya Covid-19 yang terus berkembang dengan cepat.

Hamidin mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama bertanggungjawab memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan wajib mematuhi beberapa hal yang ditetapkan pemerintah. Diantaranya:

1. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan rajin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan atau menggunakan cairan anti septik;
2. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan hindari strees dan panik;
3. Menerapkan etika batuk. Menutup mulut, hidung saat bersin atau batuk dengan menggunakan tissue, lengan bagian dalam;
4. Menghindari tempat keramaian atau kerumunan orang banyak;
5. Menjaga jarak (Social Distanting) dengan tidak bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain dengan jarak minimal 2-3 meter;
6. Sebisa mungkin melaksanakan pekerjaan dari rumah;
7. Memindahkan setiap aktifitas belajar dari sekolah ke rumah dan memastikan proses belajar dari rumah tetap efektif;
8. Menunda perjalanan dalam atau ke luar negeri, berwisata, pulang kampung dan sebagainya yang memudahkan penularan;
9. Menunda semua aktifitas berupa pertemuan atau sejenisnya yang melibatkan banyak orang;
10. Memantau setiap orang yang baru tiba di wilayah masing-masing untuk segera melapor diri di fasilitas kesehatan terdekat dan pemerintah setempat;
11. Tidak menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat;
12. Tetap tenang dan tekun berdoa;
13. Segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat celcius, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas. (*/yl)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top