Komisi Hukum DPR Minta Menkumham Perketat Pengawasan Lalulintas Orang Asing dan TKA | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Komisi Hukum DPR Minta Menkumham Perketat Pengawasan Lalulintas Orang Asing dan TKA


RAKER VIRTUAL. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir (kiri) saat memimpin raker Komisi III DPR RI dengan Menkumham yang dilangsungkan secara virtual, Rabu (1/4). Tampak Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery (kedua kiri). (FOTO: Istimewa)

POLITIK

Komisi Hukum DPR Minta Menkumham Perketat Pengawasan Lalulintas Orang Asing dan TKA


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Setelah melakukan rapat kerja (Raker) jarak jauh (Virtual) secara teleconference dengan Kapolri dan jajarannya pada Selasa (31/3), hari ini, Rabu (1/4), Komisi III DPR RI kembali melakukan Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua yang membidangi hukum dan keamanan, Dr. Adies Kadir, SH melalui video conference itu membahas tentang upaya Menkumham dan jajarannya dalam upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang lagi mewabah di Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery usai raker kepada TIMEXKUPANG.com melalui keterangan tertulis menjelaskan bahwa, Raker itu menghasilkan setidaknya tiga kesimpulan.

Pertama, Komisi III DPR RI meminta Menkumham RI untuk tetap memperketat pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di berbagai jalur dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap lalu lintas orang asing atau tenaga kerja asing untuk mencegah penyebaran Covid-19 sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jadi kita minta Menkumhham untuk betul-betul ketat terhadap lalulintas orang asing atau tenaga kerja asing (TKA) agar tidak menambah lagi penyebaran virus korona di Indonesia,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Kedua, lanjut Herman Hery, Komisi III DPR RI meminta Menkumham RI untuk menerapkan protokol kesehatan (Physical Distancing) dalam situasi Darurat Kesehatan di setiap lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (LP/Rutan) termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan. “Khususnya terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit Covid-19,” jelas legislator asal NTT ini. “Demikian pula untuk terus meningkatkan pemantauan terhadap kesehatan seluruh narapidana/tahanan dan petugas pemasyarakatan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait potensi penyebaran Covid-19,” tambah sosok yang akrab disapa HH ini.

Ketiga, kata HH, Komisi III DPR RI meminta Menkumham untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki Sistem Peradilan Pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

Semua Napi Belum Terpapar Covid-19

Menkumham, Yasonna H. Laoly dalam penjelasannya mengatakan, sampai saat ini belum ada narapidana yang terpapar virus Korona atau Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan juga Rumah tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia.

“Jadi sampai sekarang belum ada yang terpapar? virus Korona,” ujar Yasonna dalam video conference bersama Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (1/3).

Yasonna mengklaim, pihaknya telah melakukan protokol secara ketat baik itu di Lapas dan juga Rutan. Seperti yang baru dilakukan penyemprotan disinfektan di Lapas dan Rutan.

“Maka pertama yang kami lakukan adalah disinfektansi terhadap semua Lapas, Rutan di Indonesia,” katanya.

Bahkan, Yasonna juga memberlakukan protokol lainnya, dimana setiap pintu masuk masyarakat dan petugas diukur suhu tubuhnya. Termasuk protokol lain untuk mencegah virus tersebut masuk ke Lapas dan Rutan.

“Yang masuk harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19, yaitu pintu masuk harus melalui di-spray seluruh tubuh. Wajib memakai masker, sarung tangan dan wajib untuk mencuci tangan,” katanya.

Selain itu, narapidana juga setiap hari rutin untuk menjaga kesehatannya. Termasuk menjaga imunitas tubuh dengan berjemur saat pagi hari. Sehingga protokol ketat telah dilakukan Kemenkumham. “Kami juga rutin mengeluarkan warga binaan untuk berjemur secara bertahap,” ungkapnya. (aln/jpg)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top