Menkumham Bebaskan 13.430 Napi dan Anak, Begini Respon Komisi III DPR | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Menkumham Bebaskan 13.430 Napi dan Anak, Begini Respon Komisi III DPR


Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery bersama rekan anggota Komisi III, Arteria Dahlan (kanan) saat raker dengan Menteri Hukum dan HAM terkait penanganan Covid-19 dilingkungan Kemenkumham RI, Rabu (1/4). (FOTO: Istimewa)

POLITIK

Menkumham Bebaskan 13.430 Napi dan Anak, Begini Respon Komisi III DPR


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 13.430 narapidana dan anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pada Rabu (1/4) hari ini. Langkah ini sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang overcrowding.

“Mulai tadi pagi sampai sore ini tercatat sudah 13.430 seluruh Indonesia. Yang keluar dengan asimilasi 9.091, yang keluar dengan program integrasi sejumlah 4.339,” kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho melalui video conference di Jakarta, Rabu (1/4).

Nugroho menyampaikan, pihaknya berencana bakal mengeluarkan warga binaan sebanyak 30.000 melalui program asimilasi dan integrasi. Hal ini sebagaimana Keputusan Menteri Kumham (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, lanjut Nugroho, sudah memberikan peringatan keras terhadap jajarannya agar tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dalam hal pengeluaran dan pembebasan warga binaan. Menurutnya, pihaknya juga bakal mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang terbukti memanfaatkan situasi dengan mengambil pungli. “Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada penjarahan,” tegasnya.

Lebih jauh, Nugroho berujar pihaknya akan memberikan penjelasan terkait bahaya Covid-19 terhadap warga binaan yang akan bebas. Menurutnya, pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

“Bagaimana caranya supaya di dalam Lapas/ Rutan sudah sehat, jangan sampai ketika pulang malahan terjangkit,” pungkasnya.

Keputusan Menkumham Diskriminatif

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham, Yasonna Laoly, anggota Komisi Hukum DPR RI, Nazir Jamil mengatakan bahwa peraturan Menkumham yang diterbitkan Yasonna mengenai pembebasan Napi dan Anak masih diskriminatif. Pasalnya, keputusan itu tidak berlaku bagi Napi koruptor dan lainnya. Sementara pembebasan ini terkait dengan ancaman Covid-19 yang tidak mengenal batasan.

“Permenkumham itu harus adil untuk semua napi karena rentan dengan virus korona. Permenkumham ini harus juga menyasar napi Tipikor,” tegas politisi asal Aceh ini.

Mulyadi, anggota komisi hukum lainnya mengingatkan Yasonna agar ketika membebaskan para Napi dan Anak kembali ke keluarganya supaya dipastikan benar kesehatannya. “Kalau dapat napi yang dilepas harus menjalani rapit test karena dia akan kembali ke keluarganya. Bagaimana kalau dia kembali dengan membawa penyakit,” ungkap Mulyadi.

Menyikapi ini, Yasonna Laoly mengatakan bahwa, para napi yang dibebaskan tidak langsung dilepas begitu saja tapi diperiksa dulu kesehatannya. “Kalau ada yang terindikasi tidak dilepas tapi dimasukan ke RS Penganyoman atau ruang-ruang isolasi yang disiapkan atau rumah sakit pemerintah rujukan Covid-19,” katanya.

Sedangkan mengenai Permenkumham yang dinilai diskriminatif, Menkumham mengaku tidak bisa menabrak peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pembebasan napi koruptor, napi teroris, dan napi narkoba.

Menurut Yasonna, pihaknya sangat berhati-hati karena ada PP-nya. Namun ini akan menjadi perhatian untuk disampaikan ke Presiden sehingga keputusan membebaskan para napi dan anak juga bisa mengakomodir napi khusus koruptor, teroris dan yang tersangkut kasus narkoba.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery mengapresiasi adanya prinsip kehati-hatian yang dilakukan Menkumham Yasonna Laoly dalam mengambil keputusan. Termasuk langkah-langkah yang diambil Menkumham dan jajarannya terkait penanganan Covid-19 ini.

“Benar unsur kehati-hatian harus diperhatikan. Betul saya setuju dengan itu. Namun bagi saya itu saja belum cukup, perlu ada langkah-langkah, terobosan-terobosan yang lebih berani dan konkrit. Kenapa begitu, karena ini menyangkut nyawa manusia, nyawa anak bangsa. Kita tidak ingin anak-anak bangsa yang ada di LP/Rutan yang sudah over kapasitas itu mati konyol hanya karena kita lambat membuat terobosan,” ungkap Herman Hery.

Politisi yang akrab disapa HH itu menegaskan hal itu karena baginya saat ini negara dalam keadaan darurat Covid-19. Karena itu, lanjutnya, rakyat membutuhkan keputusan dan kebijakan-kebijakan konkrit yang harus dibuat oleh pemerintah juga wakil rakyat.

Sebagaimana diketahui, dalam raker itu, Komisi III DPR RI meminta Menkumham RI untuk menerapkan protokol kesehatan (Physical Distancing) dalam situasi Darurat Kesehatan di setiap LP/Rutan termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan. Khususnya terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit Covid-19. Demikian pula untuk terus meningkatkan pemantauan terhadap kesehatan seluruh narapidana/tahanan dan petugas pemasyarakatan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait potensi penyebaran Covid-19. (jpg/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top