1,8 Juta Orang Kena PHK, Cak Imin: Lunasi Utang Pekerja | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

1,8 Juta Orang Kena PHK, Cak Imin: Lunasi Utang Pekerja


Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa perusahaan harus paham bahwa utang kepada pekerja adalah yang pertama harus dilunasi, baru utang kepada bank. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

POLITIK

1,8 Juta Orang Kena PHK, Cak Imin: Lunasi Utang Pekerja


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Hari Buruh Internasional atau Mayday tahun ini menjadi hari kelam bagi sejumlah buruh di Indonesia. Pasalnya mereka banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun dirumahkan tanpa gaji akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta buruh tak patah arang dengan kondisi sulit seperti sekarang. Dia mengingat masa-masa ketika menjadi Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigasi (Kemenakertrans) periode 2009-2014.

Bagi buruh, 1 Mei menjadi hari sakral untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pada masanya, buruh memperjuangkan jam kerja menjadi 8 jam per hari. Dan perjuangan tersebut berhasil. Sistem kerja tersebut pun bertahan sampai sekarang.

“Saya usul ke Pak SBY tahun 2012, eh dikabulkan. Tahun 2013 diresmikan. Senang. Jadi ada kenang-kenangan buat pekerja. Ada pengakuan eksistensi dan sejarah mereka. Penting ini secara sosial politik,” kata Muhaimin kepada wartawan, Jumat (1/5).

Spirit tersebut menurut Muhaimin patut dipertahankan sekarang. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, sudah ada 1,8 juta buruh yang mengalami PHK akibat Covid-19. Oleh karena itu, dukungan pemerintah akan sangat penting bagi buruh.

“Yang perlu diprioritaskan (pemerintah) itu adalah industri berorientasi ekspor dan padat karya. Kenapa ekspor? Karena mereka menghasilkan devisa bagus untuk APBN kita. Kenapa padat karya? Ya, karena tenaga kerjanya banyak, digantungi banyak orang,” imbuhnya.

Cak Imin –sapaan akrab Muhaimin, mengatakan stimulan pemerintah untuk dunia industri harus tepat sasaran, karena dibutuhkan banyak orang. Di sisi lain, anggaran yang dimiliki negara terbatas.

“Kita harap bagi industri yang telah mendapat bantuan, ingatlah bahwa hak pekerja itu harus didahulukan. Utang kepada pekerja adalah yang pertama harus dilunasi, baru utang kepada bank,” pungkas Wakil Ketua MPR tersebut. (JawaPos.com)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top