Warga SoE Terpapar Korona Tinggal Bersama Anak, DPRD TTS: Itu Pembunuhan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Warga SoE Terpapar Korona Tinggal Bersama Anak, DPRD TTS: Itu Pembunuhan


Anggota DPRD TTS, Uksam Selan. (FOTO: Yopi Tapenu/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Warga SoE Terpapar Korona Tinggal Bersama Anak, DPRD TTS: Itu Pembunuhan


SOE, TIMEXKUPANG.com-Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selan (TTS), mempertanyakan pola penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah itu. Pasalnya masyarakat merasa aneh, kok ada warga setempat yang sudah dinyatakan positif terpapar Covid-19, tapi Pemkab TTS bukannya mengambil untuk isolasi di rumah sakit, malah membiarkan warga positif Covid-19 di TTS melakukan isolasi secara mandiri. Mirisnya, warga ppositif Covid-19 di Kota SoE itu dibiarkan tinggal bersama anak yang baru berusia tiga tahun.

Masyarakat TTS menilai hal ini seolah-olah Pemerintah membiarkan virus berkembang di TTS. “Saya heran dengan penjelasan Pak Bupati TTS (Egusem Pieter Tahun, Red) saat Paripurna LKPj. Pak Bupati bilang sekarang satu warga TTS yang terkena korona, isolasi diri secara mandiri dan tinggal dengan salah satu anaknya berusai tiga tahun. Ini sebenarnya pemerintah mau serius cegah virus atau mau biarkan virus kas mati orang. Masa sudah jelas-jelas orang kena korona, masih dibiarkan tinggal dengan anak tiga tahun?,” ungkap Benyamin Magang, salah satu tokoh masyarakat TTS kepada Timor Express di SoE.

Menurut Benyamin, pola pencegahan Covid-19 di TTS dengan membiarkan penderita positif isolasi diri bersama anak kecil, jika diketahui Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka Pemkab TTS bisa saja disalahkan.

“Membiarkan anak tinggal bersama orang tua yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang mengisolasi diri secara mendiri, merupakan upaya pembunuhan terhadap anak,” tegasnya.

Benyamin melanjutkan, sepengetahuannya, Pemkab TTS telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp 33,5 miliar untuk mencegah penyebaran Covid-19.

BACA JUGA: Anak Positif Covid-19, Bupati Minta Pemilik Tutup Toko, DPRD: Pemkab TTS Kurang Tegas

“Jadi kalau Pemda TTS beralasan bahwa penderita Covid-19 tidak diisolasi oleh Pemda TTS, karena penderita Covid-19 itu menjaga salah satu anaknya, tidak dapat diterima secara akal sehat. Kenapa uang banyak-banyak yang dialokasikan itu tidak dipakai untuk isolasi orang yang sudah posetif Covid-19. Ini kan sama saja mau sebarkan virus, karena pemerintah biarkan orang yang sudah posetif bersentuhan dengan orang lain,” sesal Benyamin.

Benyamin Magang. (FOTO: Yopi Tapenu)

Anggota DPRD TTS, Uksam Selan mengatakan, banyak masyarakat TTS yang mengirim pesan singkat kepadanya. Mereka mempertanyakan pernyataan Bupati TTS pada sidang paripurna LKPj, terkait pola pencegahan Covid-19 di TTS yang membiarkan salah satu penderita covid-19 tinggal bersama salah satu anaknya.

Menurut Uksam, masyarakat sangat khawatir, jika pola pencegahan Covid-19 seperti yang dilakukan Pemkab TTS saat ini, virus ini akan semakin merajalela di TTS.

“Saya dapat banyak sekali WA maupun SMS dari masyarakat yang menyesalkan pola pencegahan Covid-19 di TTS saat ini. Jadi saya minta supaya Pemda TTS harus benar-benar terapkan protokoler pencegahan Covid-19. Kalau pencegahan seperti saat ini, dan ke depan semakin banyak masyarakat TTS yang terjangkit Covid-19, maka Pemda TTS-lah yang harus paling bertanggungjawab. Dalam paripurna LKPj, DPRD juga telah minta Pemda TTS untuk lakukan isolasi terhadap penderita Covid-19,” kata Uksam.

Uksam juga mengaku khawatir, jangan sampai anak yang masih berusia tiga tahun itu ikut terpapar Covid-19 karena masih tinggal dengan ayahnya yang sudah terkonfirmasi positif itu.

Jika ini diketahui Komnas HAM, kata Uksam, hal tersebut bisa menjadi ancaman untuk Pemda TTS karena tindakan itu bisa dinilai sebagai pembiaran pembunuhan terhadap nyawa orang lain, apalagi masih berstatus sebagai anak dibawah lima tahun.

“Bagaimana anak itu tidak terjangkit Covid-19, kalau bapaknya yang sudah terkonfirmasi positif korona tinggal sama-sama dengan anaknya. Saya khawatir kalau Komnas HAM tahu soal ini, Pemda TTS bisa ikut diminta pertanggungjawabannya kenapa membiarkan hal ini terjadi,” pungkas Uksam. (yop)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top