DPRD TTU Minta Pemerintah Rincikan Penggunaan 35 Persen APBD untuk Covid-19 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD TTU Minta Pemerintah Rincikan Penggunaan 35 Persen APBD untuk Covid-19


Bupati TTU, Raymudus Sau Fernandes. (FOTO: Istimewa)

PEMERINTAHAN

DPRD TTU Minta Pemerintah Rincikan Penggunaan 35 Persen APBD untuk Covid-19


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) menyiapkan anggaran sebesar 35 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau setara Rp 80 miliar lebih untuk penanganan dan pencegahan virus korona (Covid-19).

Hal tersebut sesuai dengan penegasan dari pemerintah pusat supaya pemerintah daerah supaya dapat menyesuaikan anggaran sebesar 35 persen dari total APBD untuk diarahkan pada penanganan virus asal Wuhan, Tiongkok itu.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes kepada Timor Express, Rabu (20/5) mengatakan, Pemerintah Daerah menyiapkan alokasi anggaran sebesar 35 persen dari total APBD TTU tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19.

Hanya menurut Raymundus, alokasi anggaran sebanyak itu hingga kini belum digunakan karena Pemerintah Daerah baru dapat merasionalisasi APBD. Pasalnya selama ini Pemkab TTU dipinalti tidak mencairkan 35 persen dana perimbangan dengan alasan belum mencapai 35 persen untuk mengalihkan anggaran bagi penanganan Covid-19.

“Kita sudah alihkan anggaran sebesar 35 persen untuk penanganan Covid-19. Itu sekitar Rp 80 miliar lebih,” tutur Raymundus.

Raymundus menjelaskan, dana sebanyak itu nantinya diplotkan ke biaya tak terduga, sehingga apabila kebutuhan dari sektor-sektor yang diajukan meningkat, maka pihaknya baru akan mencairkan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan itu.

Selain itu, lanjut Raymundus, jika nantinya para pelaku perjalanan yang dikarantina meningkat dan melebihi kapasitas tempat yang sudah disiapkan pemerintah, maka Pemkab TTU akan menyewa hotel atau losmen yang ada untuk mengarantina para pelaku perjalanan tersebut.

“Kita simpan di pos tak terduga. Jadi perinciannya kita belum lakukan. Nanti berdasarkan situasinya, semua dana untuk membiayai semua itu bersumber dari pos tak terduga,” jelasnya.

Anggota DPRD TTU, Yohanes Salem. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

 

Sementara itu, anggota DPRD TTU, Yohanes Salem meminta Pemkab TTU merincikan penggunaan anggaran 35 persen dari total APBD untuk penanganan Covid-19.

Pasalnya, jika anggaran tersebut dialokasikan secara gelondongan ke pos belanja tak terduga, tanpa adanya perincian penggunaan yang jelas, maka akan berdampak pada penyalahgunaan keuangan negara.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, kebijakan pemerintah pusat yang meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan 35 persen dari postur APBD untuk penanganan Covid-19, maka ekuivalen dengan Rp 80 lebih miliar.

“Ini berarti dananya besar. Kalau kemudian dana yang besar ini hanya dititip pada pos belanja tak terduga, tanpa ada rincian, sangat berpotensi penyalahgunaan keuangan negara juga besar disana,” Kata Yohanes.

Dijelaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya akan mendorong pimpinan DPRD TTU untuk sesegera mungkin menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah guna membahas terkait perincian anggaran tersebut.

Menurut Yohanes, pemerintah daerah memang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanganan Covid-19 ini, namun hal itu harus dibarengi dengan satu sistem yang baik sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“Penanganan itu betul-betul tepat sasaran, tepat fungsi, tepat waktu, dan tepat menfaat, dan persoalannya bisa tuntas. Tetapi kemudian dana itu dibuat gelondongan, tanpa adanya rincian pemanfaatan, peruntukan yang jelas, saya sekali lagi, tidak menuduh tetapi beranggapan bahwa berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan,” tegasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top