Masuk Matim Sekarang Tak Perlu Bawa Hasil Rapid Test, Kadishub Beber Alasannya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Masuk Matim Sekarang Tak Perlu Bawa Hasil Rapid Test, Kadishub Beber Alasannya


Kadis Perhubungan Matim, Gaspar Nanggar (kedua kiri) bersama stafnya di Posko Mano, Kecamatan Poco Ranaka. (FOTO: Istimewa)

KABAR FLOBAMORATA

Masuk Matim Sekarang Tak Perlu Bawa Hasil Rapid Test, Kadishub Beber Alasannya


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melonggarkan akses masuk bagi warga dari luar yang memasuki wilayah itu. Jika sebelumnya, orang yang mau memasuki wilayah Kabupaten Matim wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test, kini syarat itu tidak lagi wajib. Meski demikian, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, setiap orang yang melintasi atau memasuki wilayah Matim tetap diperiksa dengan ketat di setiap posko pintu masuk.

“Sebelumnya, setiap pelaku perjalanan wajib tunjuk surat hasil rapid test di setiap posko pintu masuk Kabupaten Matim. Tapi sekarang, surat itu sudah tidak perlu lagi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Matim, Gaspar Nanggar, kepada TIMEXKUPANG.com di Borong, Selasa (26/5) siang.

Menurut Gaspar, Pemkab Matim memutuskan meniadakan syarat keterangan hasil rapid test bagi pelaku perjalanan karena sejumlah pertimbangan atau alasan. Pertama, biaya untuk rapid test sangat mahal. Kedua, tempat untuk melakukan rapid test bagi masyarakat umum juga sangat sulit.

“Tempat pelayanan rapid test ini sangat sulit untuk dapat. Kalau pun ada, biayanya sangat mahal. Untuk Matim saja tidak ada pelayanan rapid test. Ada alat rapid test, tapi hanya disediakan untuk pasien ODP, PDP, dan OTG. Itulah pertimbangan, kenapa sekarang tidak perlu pakai surat keterangan hasil rapid test,” jelas Gaspar Nanggar.

Dikatakan, bagi pelaku perjalanan yang saat hendak melintas atau masuk ke wilayah Matim, tetap harus penuhi sejumlah persyaratan sesuai keputusan Bupati Matim Nomor: BPBD.360/181/V/202088, yakni wajib menunjukkan surat keterangan kesehatan. “Wajib tunjuk e-KTP,” katanya.

Selain itu, lanjut Gaspar, bagi pelaku perjalanan, wajib melaksanakan dan mengikuti protokol kesehatan penanganan covid-19, seperti harus memakai masker. Sementara untuk kendaraan pengantar logistik, obat-obatan, pengangkut BBM, pengangkut material milik BUMN dan BUMD, serta ambulance, dikecualikan dari syarat tersebut.

“Yang kita kawal itu orangnya. Selama ini kalau ada kendaraan angkut logistik sembako, BBM, mobil ambulance, dan lainya, tidak dipersulit di posko. Petugas hanya cek penumpangnya. Termasuk mobil trevel, kita kontrol penumpangnya. Jadi semua aktifitas di pintu perbatasan, kami tetap patuh dengan edaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT,” tegas Gaspar.

Gaspar menyebutkan, pos pengendalian dan pembatasan atau pelarangan atas pelaku perjalanan maupun arus transportasi di Matim itu, masing-masing posko Mano, Kecamatan Poco Ranaka, posko Waelengga, Kecamatan Kota Komba, posko Gongger, di Kecamatan Lamba Leda, dan posko Golo Lijun, di Kecamatan Elar. Juga posko-posko yang ada di setiap desa dan kelurahan.

Di setiap posko, kata Gaspar, dijaga ketat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Polres Matim, TNI, Sat Pol PP, BPBD, dan PMI. “Semua yang kami lakukan itu demi mengantisipasi penyebaran Covid-19. Kami harapkan kerja sama semua pihak untuk melawan penyebaran Covid-19,” harap Gaspar. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top