UD Sion Punya Izin Resmi dan Bantah Monopoli Pekerjaan Program Berarti | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

UD Sion Punya Izin Resmi dan Bantah Monopoli Pekerjaan Program Berarti


Pelaksana Tugas Kepala Dinas PRKPP TTU, Anton Kapitan. (FOTO: Istimewa)

KABAR FLOBAMORATA

UD Sion Punya Izin Resmi dan Bantah Monopoli Pekerjaan Program Berarti


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Direktur Usaha Dagang (UD) Sion Kefamenanu, Jimmy Yap membantah pernyataan salah satu pengusaha penyedia barang di TTU, Dody Widodo yang mengatakan usahanya tak berizin. Karena itu tidak tepat dilibatkan sebagai salah satu penyedia barang atau sebagai suplier bahan bangunan untuk beberapa desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti).

“Saya punya izin usaha lengkap, Akta Pendirian UD, SIUP, SITU dan NPWP jelas sehingga tidak benar kalau saya usaha dagang tanpa izin resmi yang jelas,” ungkap Jimmy Yap ketika dikonfirmasi Timor Express, Kamis (28/5).

Menurut Jimmy, izin usaha ini resmi dan masih aktif sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan program Berarti sebagai pihak penyedia bahan bangunan.

“Sebagai pengusaha dagang, saya tentu harus bekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak timbul persoalan baru di kemudian hari,” katanya.

Selain membantah anggapan yang menyatakan usahanya tak berizin, Jimmy juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah memonopoli pekerjaan menyuplai bahan bangunan untuk desa-desa sasaran program Berarti yang dicetuskan Bupati Raymundus Sau Fernandes dan Wakil Bupati Aloysius Kobes ini.

Menurut Jimmy, dari 25 desa yang menjadi sasaran program Berarti itu, pihaknya hanya mengikat kontrak dengan kelompok masyarakat penerima swadaya (KMPS) di lima desa, sedangkan 20 desa lainnya mengikat kontrak dengan toko bangunan lainnya.

“Itu tidak benar kalau bilang saya monopoli pekerjaan. Dari 25 desa sasaran dari program Berarti itu saya hanya menjadi suplier bahan bangunan untuk 5 desa saja, sedangkan 20 desa lainnya itu ikat kontrak dengan pihak lain,” jelas Jimmy Yap.

BACA JUGA: Rekanan di TTU Duga Program Berarti Syarat KKN, Ini Respon Plt Kadis PRKPP

Jimmy menyebutkan, lima desa yang mengikat kontrak dengan UD Sion sebagai pihak penyedia bahan bangunan itu, yakni Desa Tun’noe, Desa Atmen, Desa Ban’nae, Desa Lapeom, dan Desa Maurisu Utara. “Total sasaran penerima manfaat itu sebanyak 200 lebih,” katanya.

Dijelaskan, penunjukan UD Sion sebagai suplier bahan bangunan di lima desa tersebut sudah melalui survei harga. Karena itu KMPS di lima desa itu memilih UD Sion sebagai penyedia bahan bangunan karena harga dibawah dari sejumlah toko bangunan di Kota Kefamenanu.

“Saya ditunjuk sebagai suplier berdasarkan hasil survei harga dan ditunjuk oleh KMPS bukan kepala dinas sehingga tidak benar kalau ada yang bilang saya terlibat sebagai suplier karena adanya intervensi dari Dinas dan PPK,” paparnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas PRKPP TTU, Anton Kapitan ketika dikonfirmasi Timor Express, Kamis (28/5) membantah adanya intervensi dari dinas dalam pemilihan suplier atau pihak penyedia barang dalam pelaksanaan program Berarti di Tahun Anggaran 2020 ini.

Terkait penunjukan UD Sion sebagai pihak penyedia barang, kata Anton, proses pemilihan pihak ketiga tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pihak ketiga yang ditunjuk itu pun atas permintaan dari KPM yang didahulukan dengan survei.

“Tidak ada intervensi, kita lakukan verifikasi kewajaran harga. Kalau ada toko yang harganya lebih rendah, berarti kita harus menggunakan harga terendah supaya kita tidak terlalu membebani swadaya masyarakat. Kalau kita memilih toko yang harganya tinggi, akan membebani swadaya masyarakat,” katanya.

Anton menambahkan, pelaksanaan program berarti tahun ini berjalan di 25 desa. Saat ini telah mengikat kontrak dengan pihak ketiga sebagai penyedia bahan bangunan untuk program ini adalah sebanyak 65 desa. Yang siap berjalan adalah 25 desa. Dari jumlah ini, total rumah yang akan dibedah sebanyak 1.176 unit. Total pagu anggarannya sebesar Rp 29.400.000. Sedangkan 40 desa yang dipending akan diakomodir melalui perubahan anggaran.

“Sebelumnya program Berarti ini ada di 65 desa, namun karena Covid-19, ada 40 desa yang dipending. Hanya 25 desa saja yang berjalan dengan total 1.176 unit rumah yang akan dikerjakan,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top