Pansus LKPj Sebut RSP Boking Prematur, Dukung Proses Hukum di Kepolisian | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pansus LKPj Sebut RSP Boking Prematur, Dukung Proses Hukum di Kepolisian


GEDUNG BOLONG. Sejumlah anggota DPRD TTS dalam Tim Pansus LKPj Bupati saat meninjau gedung RSP Boking, Jumat (29/5). Tampak gedung ini bolong dan retak-retak. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Pansus LKPj Sebut RSP Boking Prematur, Dukung Proses Hukum di Kepolisian


SOE, TIMEXKUPANG.com-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) untuk pengujian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TTS mulai melakukan uji petik di lapangan terhadap fisik pembangunan yang dilaksanakan tahun anggaran 2019.

Salah satu pekerjaan fisik pembangunan yang ditinjau langsung Tim Pansus LKPj DPRD TTS tahun 2019 adalah pembangunan RSP Boking. Tim Pansus LKPj DPRD TTS yang dipimpin Marthen Tualaka ini mendatangi rumah sakit itu di Kecamatan Boking, Jumat (29/5).

Dari hasil peninjauan lapangan tersebut, tim LKPj DPRD TTS menyebutkan bahwa pemanfaatan RSP Boking prematur. Pasalnya, gedung RSP Boking diresmikan dalam kondisi rusak oleh Bupati TTS.

“Penempatan tenaga medis juga prematur lantaran tidak memenuhi standar kesehatan,” ungkap Ketua Pansus LKPj DPRD TTS, Marthen Tualaka usai memantau pembangunan RSP Boking bersama tim, di Boking, Jumat (29/5).

Marthen menjelaskan, alasan pihaknya mengatakan RSP Boking prematur karena pada saat peresmian, gedung RSP Boking rupanya sudah rusak. Rupanya, kata Marthen, Bupati TTS, Egusem Tahun merima pekerjaan dari pihak ketiga dalam keadaan rusak. “Kondisi demikian, patut dipertanyakan,” katanya.

Selain itu, lanjut Marthen, setelah pihaknya berdiskusi dengan pihak manajemen RSP Boking, diketahui bahwa sejumlah tenaga medis yang diperbantukan dari RSUD SoE, maupun sejumlah Puskesmas yang ada di TTS, tidak disertai dengan hak. Faktanya sejumlah tenaga medis, sejak diperbantukan tidak lagi mendapatkan tunjangan tambahan atau penghasilan lain, selain gaji.

“Kalau waktu resmikan bangunan RSP Boking sudah rusak. Yang menjadi pertanyaan kok bisa Bupati terima atau meresmikan bangunan yang rusak?” tanya Marthen.

Hal senada juga dikemukakan Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau yang ikut mendampingi uji petik lapangan tim Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019 itu.

Mercu mengaku akan mempertanyakan persoalan ini ke Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun, terkait alasan meresmikan RSP Boking dalam kondisi bangunannya rusak. Pasalnya, saat meresmikan sejumlah media massa merilis jika RSP Boking diresmikan dalam keadaan rusak. Mirisnya lagi, RSP Boking yang dalam keadaan rusak itu tetap dioperasikan hingga saat ini. Tenaga medis yang saat ini bertugas di RSP Boking terancam karena sebagian gedung telah roboh, bahkan retak-retak. “RSP Boking sesungguhnya belum layak dioperasikan,” tandas Mercu.

Wakil Ketua Pansus, Uksam Selan menambahkan, karena saat ini pembangunan RSP Boking telah diusut oleh pihak Polres TTS, terkait dugaan penyelewengan anggaran RSP Boking senilai Rp 17 miliar lebih, maka pihaknya akan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Polres TTS. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Uksam mengatakan, sesuai informasi yang terilis menyebutkan PKN RSP Boking telah diterbitkan oleh BPKP NTT senilai Rp 14 miliar lebih, sehingga pihaknya mendukung penuh agar dapat memberikan kepastian hukum. “Kami akan dukung penuh proses hukum yang sedang diproses oleh Polres TTS,” tegas Uksam.

Pantauan koran ini, tim Pansus LKPj Bupati TTS melakukan uji petik dimulai dari lahan pertanian sawah di Bena, pembangunan Pasar Toineke, fasilitas Pariwisata Oetune, dan bangunan RSP Boking. Tim Pansus LKPj akan kembali melakukan uji petik lapangan pada pekan depan. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top