Diduga Sunat BLT DD, Polisi Panggil Sekretaris dan Bendahara Desa Golo Meleng | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Diduga Sunat BLT DD, Polisi Panggil Sekretaris dan Bendahara Desa Golo Meleng


Kasat Reskrim Polres Matim, Iptu Deddy SK. (FOTO: Istimewa)

PERISTIWA/CRIME

Diduga Sunat BLT DD, Polisi Panggil Sekretaris dan Bendahara Desa Golo Meleng


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Sekertaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa Golo Meleng, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), dipanggil oleh Penyidik Reskrim Polres Matim. Polisi meminta klarifikasi kepada keduanya, berkaitan dugaan sunat dana BLT Covid-19 sumber Dana Desa (DD).

“Kami sudah panggil Sekdes dan Bendahara Desa Golo Meleng ke Polres Matim di Borong. Jadi tahap awal dalam persoalan ini, sementara diklarifikasi atas dugaan pemotongan BLT DD di desa itu,” ujar Kapolres Matim, AKBP Nugroho Arie Siswanto melalui Kasat Reskrim Iptu Deddy SK kepada TIMEXKUPANG.com, di Borong, Jumat (29/5).

Menurut Deddy, upaya klarifikasi ini berawal dari pemberitaan di media TIMEXKUPANG.com dan Voxntt, serta informasi yang mereka terima dari masyarakat. Polisi kemudian menindaklanjuti dengan memanggil Sekdes dan Bendahara. Dalam klarifikasinya, Sekdes dan Bendahara sama-sama membantah adanya pemotongan BLT DD.

“Menurut dua aparat ini, tidak benar dipotong. Tapi uang Rp 100 ribu itu ikhlas pemberian dari setiap penerima. Setiap KK miskin terima sebesar Rp 1.100.000 untuk dua bulan, yakni April dan Mei. Setiap bulan, besarnya BLT DD itu Rp 600 ribu,” terang Deddy.

Namun dari klarifikasi itu, kata Deddy, pihaknya tentu tidak langsung mengambil kesimpulan. Pihaknya tetap akan telusuri lebih jauh lagi. Seperti mencari tahu pada penerima BLT dan warga lain di desa. Karena dalam aturan, satu sen pun uang BLT tersebut tidak boleh disunat. Jika terbukti melanggar, maka risiko hukumnya ada.

“Kami tetap telusuri lebih jauh lagi. Termasuk nanti kami cek ke penerima BLT DD. Mungkin juga pihak terkait lainnya. Kalau saja ada warga yang mengaku uang itu dipotong, maka itu pasti melanggar aturan. Tapi kami tetap telusuri terus,” tegas Deddy.

Camat Rana Mese, Maria Anjelina Teme, kepada TIMEXKUPANG.com saat dihubungi per telepon, Jumat (29/5) mengatakan, dirinya telah datang ke Desa Golo Meleng, Rabu (27/5). Ia mengecek langsung ke warga penerima BLT DD terkait adanya informasi yang ia terima terkait pemotongan BLT DD sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga (KK).

BACA JUGA: Warga Mengadu BLT DD ‘Disunat’ Rp 100 Ribu Per KK, Ternyata Ini Pengakuan Kades Golo Meleng

“Setelah kami terima pengaduan dari warga di kantor camat, kami panggil Sekdes Golo Meleng, untuk klarifikasi. Sekdes membantah kalau bukan dipotong, tapi dari warga sendiri yang ikhlas kasih ke desa untuk bantu kepala desa yang sakit. Makanya kami tetap datang ke desa, untuk tanya langsung ke penerima BLT,” kata Maria Teme.

Lanjut dia, saat tiba di Desa Golo Meleng, Camat Maria bersama stafnya bertemu langsung 99 KK penerima BLT DD di kantor desa setempat. Tapi karena situasi saat itu kurang bagus, Camat meminta tiga orang penerima BLT, untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan informasi pemotongan.

“Dari 99 penerima BLT, saya hanya tanya kepada tiga orang. Mereka tiga ini beritahu ke saya, kalau uang Rp 100 ribu, bukan dipotong. Tapi mereka penerima yang kasi ke aparat desa untuk bantu pengobatan Kades yang sedang sakit. Saya tidak tanya semua karena situasi saat itu sedikit tegang dan berpotensi ribut,” beber Maria Teme.

Dalam petemuan itu kata Camat Teme, Kades Wihelmus Mo, tidak bisa hadir karena kondisinya masih sakit. Tetapi ia dengan tegas mengatakan ke warga, bahwa jika ada yang merasa uang itu dipotong dan belum ikhlas, pemerintah desa diminta untuk wajib kembalikan. Maria Teme juga telah mengetahui, kalau kasus itu sedang ditangani oleh Polres Matim.

“Saya dengar polisi sedang selidiki masalah ini. Itu setelah adanya pemberitaan di media. Saya juga tidak ikut campur, karena itu bukan kewenangan seorang camat. Itu sudah menjadi urusanya polisi,” katanya.

Sementara, Wens Djebarus, warga desa Golo Meleng sekaligus penerima BLT DD, kepada media ini mengaku, kalau dirinya bersama sejumlah teman penerima BLT di desa itu, tidak mengetahui adanya pemotongan sebesar Rp 100 ribu dana BLT DD. Saat terima BLT, uang sebesar Rp 1.100.000, sudah dalam kondisi disteping atau dijepit.

“Saya tidak pernah kasih uang sebesar Rp 100 ribu dari BLT DD, ke desa untuk tujuan bantu pengobatan seorang kades yang lagi sakit. Kami juga tidak tahu kalau semestinya total uang BLT untuk dua bulan itu sebesar Rp 1.200.000. Tinggal saja silakan polisi selidiki kasus ini di warga, khususnya kepada semua penerima BLT,” kata Wens. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top