Lakmas NTT Nilai Inspektorat dan Dinas PMD Gagal Awasi Pengelolaan DD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Lakmas NTT Nilai Inspektorat dan Dinas PMD Gagal Awasi Pengelolaan DD


PENGADUAN MASYARAKAT. Warga Naekake B saat mendatangi Kejari TTU dan diterima Kasi Intelijen, Mario Situmeang (kanan) beberapa waktu lalu. (FOTO: Istimewa)

KABAR FLOBAMORATA

Lakmas NTT Nilai Inspektorat dan Dinas PMD Gagal Awasi Pengelolaan DD


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai gagal menjalankan tugasnya dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Naikake B, Kecamatan Mutis.

Bagaimana tidak, pengelolaan DD selama lima tahun anggaran yang diduga terindikasi korupsi tidak terdeteksi sama sekali oleh dua lembaga pemerintah di TTU ini. Akibatnya masyarakat setempat harus mengadukan lemahnya pengelolaan DD ini ke aparat penegak hukum.

“Rupanya, peran Inspektorat Daerah dalam fungsi fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, dan pengusutan belum berjalan efektif. Peran pengawas internal dari Dinas PMD pun diduga tidak difungsikan secara maksimal dalam meningkatkan kapasitasnya dan tidak didukung penuh dalam melaksanakan tugasnya, serta belum independen,” ungkap Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, kepada Timor Express, di Kefamenanu, Senin (1/6).

Menurutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIP) diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat(1) dan ayat(2), Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian intern pemerintah.

Hal tersebut diatur dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinannya.

Pengendalian intern tersebut, kata Victor, merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari laporan keuangan, efiseinsi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, lanjut Viktor, peran pengawasan internal juga sebenarnya melekat langsung pada Dinas PMD, sebagai badan yang langsung ikut mengelola administrasi Dana Desa dalam fungsi dan peran sebagai advisor. Sekaligus regulator kebijakan yang memastikan telah dilakukanya seluruh tahapan dan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan Dana Desa.

BACA JUGA: Kejari TTU Temukan Hal Mengejutkan Ini Saat Monitor Progres Fisik Proyek-proyek di Desa Naekake B

“Sangat tidak mungkin akan terjadi keganjilan selama hampir 5 tahun, bila tidak ada unsur kesengajaan dan pembiaran. Bahkan, bisa jadi ada indikasi mafia dalam anggaran dana desa yang melibatkan juga aparat pada lingkup Dinas PMD TTU karena sangat tidak mungkin kepala desa akan dengan begitu leluasa melakukan penyelewengan sepanjang kurang lebih 5 tahun itu,” beber Viktor Manbait.

Viktor menyatakan mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU yang telah merespons laporan masyarakat dengan turun mengecek langsung ke lokasi. Publik berharap kasus tersebut akan diproses hingga tuntas dan tidak berhenti saja pada kepala desanya.

Pasalnya, demikian Viktor, dalam mekanisme pencairan dan pengelolaan dana desa, peran Dinas PMD sangat strategis. Bahkan ada pendamping desa, sebagai perpanjangan tangan Dinas PMD, yang sehari-hari ada di desa.

“Saya pikir kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada mayarakat yang dengan kesadaran dan keberaniannya melaporkan hal ini ke Kejari TTU. Apa yang dilakukan masyarakat Naekake B ini harus menjadi pemicu semangat bagi Inspektorat Daerah dan Dinas PMD untuk meningkatkan lagi semangat membangun daerah ini dengan maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan internnya, sehingga dana desa benar-benar digunakan dengan tepat guna dalam membangun desa,” jelasnya.

Viktor menambahkan, masyarakat yang melaporkan kasus tersebut ke Kejakasaan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum harus mendapatkan apreasiasi berupa hadiah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 17 sampai dengan pasal 23.

Apresiasi tersebut jelas akan memacu masyarakat untuk sigap dan bersemangat lebih mengawal pengelolaan dana desa dan berani melaporkan setiap bentuk penyelewengan yang terjadi sehingga pemanfaatan terhadap luncuran dana dari Pemerintah Pusat itu benar untuk masyarakat bukan untuk sekelompok orang.

“Kita berharap masyarakat harus berani mengawal pengelolaan dana desa di setiap desa masing-masing terutama melapor kepada aparat penegak hukum mana yang menjadi sumber penyelewengan,” harapnya.

Sebelumnya, tim dari Kejari TTU melakukan monitoring langsung sejumlah proyek fisik yang dibiayai melalui DD di Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, sejak tahun anggaran 2015 hingga tahun anggaran 2019, Jumat (22/5) lalu.

Dari hasil uji lapangan itu, tim yang dipimpin langsung Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari TTU, Mario Situmeang menemukan adanya sejumlah proyek fisik yang dibiayai melalui DD selama empat tahun berturut-turut itu mangkrak dan diduga fiktif. (mg26)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top