DPD REI NTT Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait PP Tapera | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPD REI NTT Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait PP Tapera


Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby. (FOTO: Dok. TIMEX)

BISNIS

DPD REI NTT Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait PP Tapera


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Pitoby mengapresiasi keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menurut Boby, ini adalah program yang sangat bagus. Karena pemerintah sangat memperhatikan masyarakat. “Terutama mereka yang berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah,” ungkap Bobby saat dikonfirmasi Rabu (3/6).

Bobby dimintai tanggapan terkait terbitnya PP Nomor 25/2020 tentang Tapera, dimana dalam aturan itu mengatur pemotongan gaji pegawai, baik PNS, TNI/Polri, BUMN, BUMD, BUMDes juga pegawai swasta, termasuk calon PNS, prajurit siswa TNI, dan pekerja jenis lain yang menerima upah. Gaji atau upah yang dipotong itu akan dijadikan sebagai iuran Tapera. Itu menjadi sarana bagi para pekerja untuk memiliki rumah tinggal sendiri dan sifatnya wajib bagi seluruh pekerja. Tapera adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi para peserta.

Bobby menyebutkan, langkah pemerintah merupakan bagian dari upaya menuntaskan kemiskinan, yang mana salah satu faktor krusial dalam kemiskinan itu adalah soal kepemilikan rumah.

Bobby menjelaskan, dari 16 indikator kemiskinan, tujuh diantaranya berhubungan dengan perumahan. Karena itu, lanjutnya, dengan PP ini, memudahkan MBR untuk dapat memiliki rumah layak huni. Dengan demikian, sambungnya, salah satu persoalan kemiskinan bisa diatasi. “Tingkat kesejahteraan bisa meningkat dan angka kemiskinan bisa turun,” kata sosok yang juga salah satu pengusaha pengembang di NTT ini.

Bobby menyebutkan, yang perlu diketahui bahwa program ini bukanlah hal baru bagi para ASN, TNI, dan Polri. Program ini menggantikan program Bapertarum yang dulunya ada untuk ASN dan tabungan pensiun dan kejahteraan prajurit untuk TNI/Polri. Program ini baru untuk kalangan swasta karena tidak mempunyai program seperti Bapertarum sebelumnya.

BACA JUGA: Potongan Gaji Pegawai Bertambah, Kini untuk Tabungan Rumah

“Sebagai developer, tentu saya sangat mendukung program ini, dan jika kita melihat secara garis besar, untuk kesejahteraan karyawan, program ini sangat baik. Baik untuk karyawan maupun perusahaannya. Sebab kalau karyawan sejahtera, dapat meningkatkan produktifitasnya kepada perusahaan tersebut,” urai Bobby.

“Program ini juga mengajarkan kepada pekerja kita bahwa menabung dan memprioritaskan hal-hal utama adalah penting seperti kepemilikan rumah, daripada kendaraan seperti mobil atau motor karna property mengalami apresiasi yang besar dari tahun ke tahun. Sedangkan kendaraan mengalami inflasi dari tahun ke tahun,” pungkas Bobby.
Sebagaimana diberitakan sebelum, dalam PP ini, mengatur bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pegawainya yang memenuhi syarat upah minimum. Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji. Perinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji bulanan pekerja, dan 0,5 persen ditanggung perusahaan.

PP tersebut merupakan tindak lanjut dari UU 4/2016 tentang Tapera. Benefitnya, peserta bisa diusulkan menjadi peserta prioritas untuk mendapatkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga terjangkau. Untuk mendapatkan pembiayaan itu, ada syaratnya. Yakni menjadi peserta selama minimal 12 bulan; termasuk masyarakat berpenghasilan rendah; belum memiliki rumah; atau pekerja akan menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan, pembangunan, ataupun perbaikan rumah pertama.

Pelaksanaan Tapera dilakukan bertahap mulai 2021. Tahap pertama pada 2021, kewajiban simpanan Tapera akan berlaku untuk pegawai negeri, TNI, dan Polri. (aln)

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top