Jumlah Penerima Bansos di Malaka 21.688 KK, Begini Penjelasan Kadis Sosial | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jumlah Penerima Bansos di Malaka 21.688 KK, Begini Penjelasan Kadis Sosial


Kadis Sosial Malaka, Folgen Fahik. (FOTO: Pisto Bere/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Jumlah Penerima Bansos di Malaka 21.688 KK, Begini Penjelasan Kadis Sosial


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Folgen Fahik mengungkapkan, data keluarga miskin penerima bantuan sosial (bansos) di wilayah itu yang dikirim ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sebanyak 21.688 kepala keluarga (KK).

Menurut Folgen, dari jumlah ini, kuota warga miskin di Malaka yang terdata di Kemensos sebanyak 17.011 KK, sedangkan kuota Provinsi yang terdata sebanyak 4.578 KK. “Jadi jumlah keseluruhan keluarga miskin di Malaka yang diusulkan untuk mendapat bantuan penanganan Covid-19 sebanyak 21.688 KK,” ungkap Folgen saat ditemui Timor Express di ruang kerjanya, Jumat (12/6).

Folgen menjelaskan, khusus 17.011 KK yang tercatat di Kemensos itu datanya diambil dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) yang berjumlah 12.011 KK. Ini merupakan data bawaan tahun 2013 yang ada di Kemensos, serta data tambahan yang diusulkan Pemerintah Daerah sebanyak 5.000 KK, sehingga secara keseluruhan jumlahnya menjadi 17.011 KK.

Dari data ini, lanjut Folgen, saat proses penyaluran bantuan, ternyata ada nama yang orangnya sudah meninggal sehingga dana bantuannya tidak disalurkan. “Agar kuota di Malaka tidak berkurang karena ada yang sudah meninggal, kita laporkan kembali, dan kita sertakan juga dengan data baru sebagai pengganti,” kata alumnus FKIP Undana Kupang ini.

Terkait proses penyaluran bantuan, Folgen menyebutkan sementara berjalan, walaupun ada beberapa desa yang bermasalah namun bisa diselesaikan dengan baik. “Hambatan yang terjadi dalam penyaluran hanya miskomunikasi. Semua kan sudah ada aturannya, misalnya ini bantuan dari Kemensos, ya aturan kementerian itu yang dipakai, bukan memakai aturan yang lain,” tegas Folgen.

Folgen mengajak semua aparat desa dan masyarakat penerima agar tetap taat dan patuh kepada aturan pemerintah terkait bantuan-bantuan ini. “Kami di Dinas Sosial Kabupaten bertindak sebagai pengawas. Jika uangnya sudah ada, tentu akan dibagikan. Tugas kami menerima data dari desa dan kirim ke kementerian lalu diverifikasi validasi sampai selesai,” jelas Folgen.

Folgen menambahkan, jika ditemukan ada kekeliruan di lapangan, maka hari itupun harus diselesaikan, tidak boleh menunda. Sudah terbukti di beberapa desa, ada yang tidak jelas penerimanya, uangnya tidak diserahkan, namun diamankan Dinas Sosial lalu dikembalikan ke himpunan bank (himbara) pemerintah yang melakukan pembagian.

“Kami Dinas Sosial tidak pengang uang BST satu sen pun. Itu di himbara yang melakukan pembayaran seperti Kantor Pos, Bank BNI, dan Bank BRI,” tegas Folgen.

Folgen tetap berharap agar para kepala desa menjalankan apa yang sudah digariskan dalam aturan, bahwa yang boleh menerima bantuan sosial tunai (BST) adalah mereka yang benar-benar terdampak Covid-19, yakni warga dengan penghasilan rendah. Sedangkan PNS, aparat desa, pensiunan, TNI/Polri, pegawai honor, tidak boleh menerima. “Mari patuh dengan aturan itu, sehingga semua bisa merasakan, walaupun tidak diakomodir semua tapi sebagian masyarakat bisa merasakan,” pungkas Folgen. (mg30)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top