Ketua KPU NTT Kunjungi Malaka, Begini Penjelasannya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ketua KPU NTT Kunjungi Malaka, Begini Penjelasannya


Ketua KPU NTT, Thomas Dohu diwawancarai wartawan saat mengunjungi KPU Malaka, Jumat (19/6). (FOTO: Pisto Bere/TIMEX)

POLITIK

Ketua KPU NTT Kunjungi Malaka, Begini Penjelasannya


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu, melakukan Kunjungan kerja ke KPU Malaka, Jumat (19/6). Kunjungan ini untuk memantau sekaligus memastikan kesiapan KPU setempat dalam dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada langsung dengan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Kita sudah siap melakukan Pilkada serentak dengan protokol Covid-19. Untuk memastikan bahwa kami KPU secara kelembagaan telah mengeluarkan surat edaran untuk membentuk gugus tugas Covid-19. Jadi masing-masing kelembagaan, baik provinsi dan kabupaten harus sudah melakukan rutinitas sesuai dengan protokol Covid-19,” ungkap Thomas Dohu usai pertemuan dengan jajaran KPU Malaka, di Betun, kemarin.

Thomas Dohu mengungkapkan, kunjungan ini untuk memastikan bahwa daerah sudah siap melaksanakan pemilihan. Thomas mengaku dirinya sudah mendapatkan laporan dari Ketua KPU Malaka bahwa pengaktifan penyelenggara ad hoc, baik itu PPK, PPS, dan Sekretariat sudah aktif kembali sehingga tahapan Pilkada sudah berjalan normal sesuai dengan Peraturan KPU yang dikeluarkan.

Menurut Thomas, tahapan yang sedang dilakukan ini adalah proses pemuktahiran data pemilih calon bupati perorangan, namun karena di Malaka tidak ada calon bupati perorangan sehingga KPU Malaka fokus pada pemuktahiran data pemilih paling lambat 15 Juli. Selama melakukan berbagai tahapan itu, para petugas harus mengenakan alat pelindung diri (APD).

“Saya dengar bawah mereka tidak cukup anggarannya untuk pengadaan APD tapi sudah disampaikan kepada Pemda Malaka, kemudian Pemda mengusulkan itu ke APBN, dan kita menunggu sekarang karena keuangan itu sudah masuk kedalam revisi DIPA. Jika sudah masuk maka bisa diproses untuk pengadaan. Kami juga mewanti-wanti untuk melaksanakan betul pengadaan APD,” tegas Thomas.

Thomas menambahkan, pengadaan APD diusahakan memprioritaskan produk hasil dari usaha kecil menengah (UKM) masing-masing daerah sehingga uang itu tetap beredar di daerah agar perekonomian bisa berkembang.
Seperti yang dikatakan Mendagri, Tito Karnavian bahwa setelah ditetapkan melanjutkan tahapan Pilkada, maka sudah ada banyak pekerja yang dihasilkan baik itu PPK, PPS juga PPDP, serta pekerja lainya melalui Pilkada ini. Untuk itu persiapan APD terlebih dahulu sebelum tahapan berlangsung. Terkait pengadaan APD ini memang tidak ada dalam DIPA NPHD yang disepakati oleh Pemda, namun Pemda telah mengusulkan ke pusat.

Ketika ditanya terkait kesiapan penyelangara dalam melaksanakan tahapan kampanye di masa pandemi Covid-19 ini, Thomas menjelaskan bahwa dalam beberapa kegiatan pertemuan, baik itu pertemuan rutin, rakor dan lainnya, pihaknya tidak melakukan secara tatap muka namun dengan pertemuan secara virtual atau dalam jaringan (daring).

“Pada prinsipnya jika anggarannya ada, dan didukung dengan jaringan komunikasi yang baik, silakan lakukan pertemuan dengan metode virtual. Misalnya Bimtek dan lain sebagainnya jika jaringan mendukung silakan terapkan,” katanya.

Terkait pelaksanaan kampanye, kata Thomas, di draf peraturan KPU tentang Pilkada dimasa Covid-19 itu sudah ditegaskan bahwa kampanye rapat umum tidak dilaksanakan. Hanya kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye (APK), kampaye media, dan debat publik.

“Kita lebih fokus pada pertemuan tatap muka dengan batasan, mengoptimalkan penggunaan alat peraga lalu kampaye media. Untuk debat publik tetap ada tetapi dibatasi tanpa pengunjung, jadi nanti lewat media kemudian disebarluaskan ke publik. Untuk aturan ini masih dalam uji publik oleh KPU Pusat,” ungkap Thomas.

Thomas juga mengatakan, KPU NTT telah meminta kepada penyelenggara Pilkada serentak di sembilan kabupaten di NTT untuk melakukan optimalisasi anggaran, mencermati anggaran yang ada untuk menyusun RKB Covid-19.

Hal ini penting diperhatikan, karena menurut Thomas, atau kebijakan pengurangan jumlah pemilih di TPS dari 800 pemilih menjadi 500 pemilih per TPS sehingga berkonsekuensi terhadap penambahan TPS baru. “Jadi NTT yang tadinya hanya ada 3.449 TPS, bertambah lagi 450 TPS menjadi 3.996 dengan perhitungan setiap TPS 550 pemilih. Khusus untuk Malaka ada penambahan 70 TPS.

Thomas mengaku, dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak di NTT, empat kabupaten tidak ada penambahan anggaran, yaitu Sumba Barat, Sabu Raijua, TTU, dan Belu. Sementara lima kabupaten lainnya antara optimalisasi dan kebutuhan baru, terjadi penambahan anggaran karena anggaran sebelumnya tidak cukup. Lima kabupaten itu, yakni Malaka, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. “Sehingga ini perlu duduk bersama Pemda untuk menyusun kembali lalu mengajukan anggaran tambahannya,” kata Thomas.

Thomas berharap agar dalam proses Pilkada serentak ini, semua pihak yang terkait dengan hajatan ini menaati aturan yang ada karena proses ini merupakan sebuah kompotisi dalam memilih pemimpin sehingga yang dikedepankan adalah ide/gagasan dan visi-misi, bukan mengedepankan perjuangan untuk menangkan pemimpin kelompok atau golongan. “Unjung dari kompotisi ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat bukan kemenangan kelompok, tetapi memilih pemimpin yang dilegitimasi dalam proses ini, kita harapkan semua berjalan aman lancar dan damai,” pungkasnya. (mg30)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top