DPRD TTS Merasa Ditipu Pemerintah Gara-gara Mutasi Dokter | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD TTS Merasa Ditipu Pemerintah Gara-gara Mutasi Dokter


DIALOG. Tim Pansus LKPj Bupati TTS saat berdialog dengan Kepala Puskesmas Fatukopa, Rance Soinbala dan Camat, Artaban Nenabu di Puskesmas Fatukopa, Senin (22/6). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

DPRD TTS Merasa Ditipu Pemerintah Gara-gara Mutasi Dokter


Lulus CPNS Penempatan Puskesmas Fatukopa, dr. Leni Tahun Tak Pernah Lapor Diri

SOE, TIMEXKUPANG.com-DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TTS tahun 2019 merasa ditipu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Bagaimana tidak, tahun 2019 lalu, Pemkab TTS memutasi sejumlah dokter yang baru saja lulus CPNS. Salah satu dokter yang turut di mutasi adalah anak Egusem Pieter Tahun, Bupati TTS, yakni dr. Leni Tahun dari Puskesmas Fatukopa ke RSUD SoE.

Saat itu, Pemkab TTS beralasan memutasi dr. Leni ke RSUD SoE karena pasien di Puskesmas Fatukopa tidak sebanding dengan target yang ditetapkan. Padahal saat tim Pansus melakukan uji petik di lapangan pada Senin (22/6), Kepala Puskesmas Fatukopa, Rance Soinbala menjelaskan bahwa setiap bulan di Puskesmas itu melayani rata-rata 600 – 700 pasien.

“Ternyata kami ditipu Pemda TTS, karena saat kami pertanyakan mutasi sejumlah dokter dari formasi CPNS, Pemda TTS bilang pasien di Puskesmas yang ditempati dokter yang dimutasi tidak banyak sehingga dokter ditarik. Kami juga baru tahu, ternyata dr. Leni Tahun tidak lapor diri di Puskesmas Fatukopa, dan langsung dipindahkan ke RSUD SoE. Ini penipuan secara terstruktur, sistimatis, dan masif oleh Pemda TTS terhadap kami (DPRD TTS, red),” ungkap Ketua Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019, Marthen Tualaka, Senin (22/6).

Marthen mengatakan, akibat dugaan penipuan yang dilakukan Pemkab TTS itu, masyarakat Fatukopa dikorbankan karena formasi dokter yang seyogyanya untuk melayani masyarakat setempat, telah diisi namun pada akhirnya dipindahkan ke RSUD SoE. Tentunya ke depan formasi dokter di Puskesmas Fatukopa tidak akan dibuka lagi oleh BKN.

Akibat ketiadaan dokter di Puskesmas Fatukopa, bidan dan perawat di sana mengambil alih tugas dokter. Baik itu meresepkan obat maupun tindakan medis lainnya. Hal itu sangat berpotensi terjadi malapraktik.

“Jadi kami tegaskan kepada Pemda TTS untuk segera kembalikan dr. Leni Tahun ke Puskesmas Fatukopa, karena alasan Pemda TTS untuk memutasi dr. Leni Tahun ke RSUD SoE itu adalah penipuan, karena ternyata dr. Leni Tahun sejak dinyatakan lulus CPNS tidak pernah lapor diri di Puskesmas Fatukopa,” tegas Marthen.

Kejadian serupa juga ditemui di Puskesmas Amanuban Timur. Di Puskesmas itu pun tidak ada dokter. Penempatan dokter di sana berakhir pada 2018 lalu, dan itu hanya untuk memenuhi syarat akreditasi. Setelah Puskesmas itu terakreditasi, dokter ditarik kembali sehingga pelayanan kesehatan di sana seluruhnya diambil alih oleh perawat dan bidan. Kondisi itu, tentu juga berpotensi terjadi malapraktik.

“Ini kan konyol, pemerintah tempatkan dokter hanya untuk memenuhi syarat akreditasi, setelah itu ditarik pulang. Kalau sistem manajemen pemerintah seperti ini, jangan pernah bermimpi TTS keluar dari persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Karena ujung tombak untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan, salah satu faktor penting adalah kesehatan,” tandas Marthen.

Wakil Ketua Pansus, Uksam Selan menuturkan dengan fakta yang terjadi saat ini, khusus dibidang kesehatan sudah seharusnya Pemka TTS menyediakan anggaran lebih untuk merekrut dokter PTT guna memenuhi kekurangan dokter yang terjadi di sejumlah Puskesmas di wilayah itu.
Selain itu, lanjut Uksam, Pemkab TTS harus mengelola sistem pemerintahan secara adil dan profesional. Karena pola manajemen dalam penempatan dokter yang terjadi saat ini sangat tidak adil dan tindakan itu tentu akan semakin memperburuk kondisi kesehatan masyarakat TTS. Pada akhirnya akan berdampak pada semua sisi kehidupan madsyarakat.

“Kalau manajemen pemerintahan kita pakai sistem tebang pilih seperti ini, tentu hanya akan memperburuk keadaan masyarakat TTS. Jadi mari kita kelola daerah ini dengan ketulusan hati, demi menyejahterakan masyarakat TTS ke depan,” ucap Uksam.

Untuk diketahui, uji petik di Kecamatan Amanuban Timur dan Fatukopa didampingi langsung Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau dan Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top