Bantuan Stimulan Masyarakat Tertahan di Dinsos dan Dispora TTS | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bantuan Stimulan Masyarakat Tertahan di Dinsos dan Dispora TTS


TERSIMPAN RAPI. Tim Pansus LKPj saat meninjau langsung barang-barang bantuan yang masih tersimpan di gudang Dinas Sosial TTS, Selasa (23/6). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Bantuan Stimulan Masyarakat Tertahan di Dinsos dan Dispora TTS


SOE, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah barang bantuan stimulan untuk masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang diadakan tahun 2017 dan 2019, ternyata masih tersimpan rapi di Dinas Sosial (Dinsos) TTS, dan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora). Barang bantuan stimulan itu, diketahui saat DPRD TTS yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati TTS melakukan sidak ke dua dinas itu, Selasa (23/6).

Barang stimulan di dua dinas yang dibelanjakan dari APBD II TTS senilai ratusan juta itu berupa, alat bengkel, alat cetak batako, dan sejumlah alat olah raga. Khusus untuk alat perbengkelan di Dispora TTS, diadakan sejak 2017, namun hingga saat ini tak kunjung didistribusikan. Sementara alat perbengkelan dan alat bangunan di Dinas Sosial, diadakan tahun 2019 lalu, namun belum juga didistribusikan ke kelompok penerima bantuan.

Kepala Dispora TTS, Yopie Magang kepada Tim Pansus LKPj Bupati TTS mengaku pihaknya belum mendistribusikan alat bantuan stimulan itu ke kelompok penerima bantuan karena barang-barang itu diadakan tahun 2017 lalu. Ketika ia dilantik sebagai Kepala Dispora, ia mencoba melihat kembali prosedur pengadaan barang ternyata diketahui tidak lengkap, sehingga ia meminta bagian yang mengadakan barang-barang tersebut, guna melengakapi dokumen pengadaan barang.

Pasalnya, jika ia memaksakan diri untuk mendistribusikan barang-barang tersebut, maka suatu ketika ada audit oleh BPK dan terjadi temuan ia sebagai Kepala Dinas akan dimintai pertanggungjawaban.
Atas pertimbangan itu, kata Yopie, maka barang-barang bantuan stimulan yang direncanakan akan diberikan ke masyarakat pengusaha perbengkelan itu, belum didistribusikan.

“Barang-barang ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang punya usaha perbengkelan di TTS. Pengadaan barang memang dilaksanakan berdasarkan proposal dari kelompok masyarakat, tapi dokumen pengadaan sampai kelompok penerima bantuan belum lengkap. Ini barang hibah, sehingga kami tentu harus melengkapi administrasi hibah barang dari pemerintah kepada masyarakat. Nah ini yang belum ada, dan kami berencana untuk masih berkoordinasi dengan Pak Bupati, untuk meminta petunjuk,” ucap Yopie.

Sementara Dinas Sosial TTS, Nikson Nomleni mengatakan, jika barang bantuan stimulan yang dibelanjakan oleh dinasnya itu, awalnya direncanakan untuk diberikan kepada kelompok taruna yang memasukan proposal ke Dinsos. Namun setelah barang bantuan stimulan itu diadakan dan tim turun melakukan verifikasi terhadap kelompok penerima, ternyata beberapa kelompok tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan bantuan. Maka dari itu, pihaknya belum menyerahkan bantuan tersebut.

“Waktu tim turun ke lapangan untuk verifikasi, ternyata ada kelompok karang taruna yang mengajukan proposal tidak memiliki usaha, sementara bantuan ini adalah bantuan stimulan. Artinya diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki usaha,” jelas Nikson.

Ketua Pansus LKPj Bupati TTS, Marthen Tualaka memgaku heran dengan barang bantuan yang dibelanjakan baik pada tahun 2017 maupun tahun 2019. Karena jika barang-barang bantuan itu, direncanakan pendistribusiannya dengan baik maka tentu tidak ada penumpukan barang seperti yang terjadi di dua dinas itu.

“Kalau pengadaan barang berdasarkan proposal kelompok usaha, kenapa dinas bisa tertipu seperti ini. Ini terjadi karena dinas tidak teliti dalam memverifikasi proposal yang diajukan masyarakat. Kalau seperti ini, kita buang-buang uang yang tidak ada manfaatnya sama sekali,” sesal Marthen.

Marthen meminta dua kepala dinas itu untuk kembali memperhatikan hasil audit yang telah dilakukan. Jika dalam LHP, barang-barang bantuan itu tidak tercatat dalam dokumen LHP, maka pimpinan dua dinas itu harus segera memindak lanjuti kekurangan dokumen yang ada untuk dapat mendistribusikan kepada kelompok yang telah memasukan proposal. “Nanti kami undang Inspektorat dan juga konsultasi ke BPK soal barang-barang bantuan ini,” tegas Marthen.

Wakil Ketia Pansus, Uksam Selan mengatakan fakta yang ditemukan di dua dinas itu mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola program pembangunan yang direncanakan. Jika demikian, maka TTS hendak dibangun dengan uang yang sangat banyak sekalipun persoalan yang menjadi pergumulan masyarakat Kab TTS selama ini seperti persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur akan sulit diatasi.

“Kalau model seperti ini, kita mau bangun ini TTS dengan uang berapa banyak sekalipun akan susah, selagi pemerintah tidak merubah pola pembangunan model seperti ini,” tutur Uksam.

Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru yang ikut mendampingi Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019 menuturkan, barang bantuan yang belum diserahkan dengan alasan kurang dokumen atau kelompok penerima tidak memuhi syarat dan sebagainya, semestinya tidak boleh terjadi. Ini kalau pemerintah teliti sejak awal dan direncanakan secara baik. Kalau seandainya perencanaan baik, dan diteliti maka saat ini, tentu akan terjadi peningkatan ekonomi di masyarakat, dimana dampaknya pada sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

“Saya bayangkan kalau ini barang-barang bantuan ini sudah sampai di tangan masyarakat, maka pasti sekarang sudah ada peningkatan ekonomi di masyarakat. Jadi saya harap kekurangan dokumen yang dikatakan, coba carikan solusinya supaya barang-barang ini didistribusikan. Kalau dibiarkan, lama-lama akan rusak dan pada akhirnya jadi barang rongsokan,” pungkas Yusuf. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top