Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah ‘Titip’ Rp 30 Triliun ke Himbara | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah ‘Titip’ Rp 30 Triliun ke Himbara


Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

BISNIS

Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah ‘Titip’ Rp 30 Triliun ke Himbara


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui penempatan dana di bank-bank pelat merah. Total dana yang ‘dititipkan’ di Himbara mencapai Rp 30 triliun. Ini dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional imbas wabah Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait penggunaan dana pemerintah yang ditempatkan di BI untuk dipindahkan ke bank-bank milik negara.

“Tujuannya khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih,” kata Sri Mulyani dalam siaran virtual di Istana, Rabu (24/6).

Sri Mulyani berharap empat bank milik negara segera menyalurkan pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan sektor riil. Sri Mulyani juga menegaskan, dana yang ‘dititipkan’ tersebut tidak boleh dipergunakan untuk transaksi valas maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun penempatan dana tersebut melalui mekanisme penempatan dana di deposito dengan suku bunga sama dengan yang diperoleh waktu dana ditempatkan di BI, yaitu 80 persen dari suku bunga acuan BI. Dengan suku bunga yang rendah, diharapkan bank-bank BUMN dapat mendorong sektor riil melalui penyaluran kredit.

Sri Mulyani menjelaskan, penempatan uang negara di bank pelat merah itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sri Mulyani menegaskan, kucuran dana tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam mendorong sektor riil.

Sehingga diharapkan bank-bank BUMN dapat mengelola dana tersebut untuk menyalurkan kredit ke dunia usaha dengan tingkat suku bunga yang rendah.

“Jadi ada larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk membeli Surat Berharga Negara dan tidak boleh untuk transaksi valas atau pembelian valas. Jadi, dana ini khusus mendorong ekonomi sektor riil,” ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan, Dirjen Perbendaharaan akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank BUMN. Penggunaan dana itu akan dipantau secara berkala tiap tiga bulan.

“Bapak Presiden minta kami berdua dan didukung BPKP untuk lihat evaluasi penggunaan dana itu mendorong sektor riil per tiga bulanan,” jelasnya.

Pihaknya berharap, aktivitas ekonomi yang turun tajam pada Mei-April dapat segera pulih. “Tujuannya seperti Bapak Presiden tekankan khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih. Jadi, ini agar bank segera dan terus akselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya pemulihan sektor riil,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top