Redesain Sistem Anggaran, Pemerintah Hindari Tumpang-tindih Belanja | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Redesain Sistem Anggaran, Pemerintah Hindari Tumpang-tindih Belanja


Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat dirapid test oleh tim medis. (FOTO: Istimewa)

NASIONAL

Redesain Sistem Anggaran, Pemerintah Hindari Tumpang-tindih Belanja


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah membuat kebijakan redesain sistem penganggaran. Itu menjadi cara untuk menyinkronkan belanja pusat dengan daerah. ”Tujuan kita meredesain sistem penganggaran adalah bagaimana bisa mengakselerasi apa yang sudah diinisiasi selama ini, yaitu membangun money really follow program,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin (23/6).

Kondisi yang selama ini kerap terjadi, kata Sri Mulyani, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran, tapi pemerintah daerah (pemda) tidak dapat merealisasikan program. Penyebabnya, tidak sejalan dengan kebutuhan daerah. ”Misalnya, DAK fisik jalan. Antara prioritas yang dibangun jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota itu perlu suatu sinkronisasi yang manfaatnya jauh lebih baik daripada kalau tidak terkoordinasi,” paparnya.

Selain itu, lanjut Ani –sapaan Sri Mulyani– ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yaitu, ketika pusat telah menyetujui anggaran, daerah belum tentu mau menerima. Sebab, itu sudah masuk dalam penganggaran di pemda sehingga terjadi tumpang-tindih.

Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan kerap menemukan anggaran daerah yang tidak sesuai penggunaannya. Misalnya program pencegahan stunting. Pemerintah menyiapkannya untuk menaikkan gizi bagi anak-anak. Namun, anggaran itu justru digunakan untuk membangun pagar Puskesmas.

Pemerintah, jelas Suharso, sebenarnya telah melakukan reformasi anggaran. Itu tecermin melalui pemangkasan berbagai program di kementerian/lembaga (K/L) yang berdiri sendiri di tiap-tiap eselon. ”Program yang sudah dipotong 428. Kini menjadi 84 dan 18 program. Ini hasil kajian kami dengan Kemenkeu,” katanya.

Kemenkeu maupun Bappenas tidak mengizinkan K/L mengajukan anggaran program yang tidak mendapat tanda tangan dari pemda atau masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Suharso memerinci, setelah restrukturisasi, saat ini hanya ada 86 K/L dengan 289 eselon I yang mencakup 102 program yang terbagi atas 84 tidak lintas dan 18 lintas K/L. Awalnya terdapat 86 K/L dengan 289 eselon I yang mencakup 428 program yang dinilai tidak efektif dan efisien. Dengan redesain anggaran, tumpang-tindih diharapkan bisa dikurangi. (dee/c9/fal/jpg)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top