APD Belum Ada, Tahapan Vertual Calon Perseorangan 4 Kabupaten Tertunda | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

APD Belum Ada, Tahapan Vertual Calon Perseorangan 4 Kabupaten Tertunda


Kordiv Pengawasan, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna. (FOTO: Istimewa)

POLITIK

APD Belum Ada, Tahapan Vertual Calon Perseorangan 4 Kabupaten Tertunda


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Setelah tertunda akibat pandemi Covid-19, sejumlah tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 kembali dilanjutkan. Hanya untuk melanjutkan tahapan ini, KPU dan Bawaslu diharuskan menerapkan secara ketat protokol kesehatan Covid-19. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara Pilkada ini.

Terkait hal ini, terdapat empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak ini terpaksa menunda tahapan verifikasi faktual (Vertual) dukungan calon perseorangan bagi bakal calon perseorangan. Penundaan ini lantaran belum tersedianya APD bagi petugas dalam memproses tahapan tersebut.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Jemris Fointuna, di Kupang, Kamis (25/6) menyebutkan, empat kabupaten yang menunda tahapan Vertual adalah TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Belu.

“Seharusnya verifikasi faktual ini sudah dilaksanakan sejak Rabu (24/6), namun mengalami penundaan karena tidak tersedianya APD secara lengkap,” ungkap Jemris.

Berdasarkan laporan dari empat kabupaten itu, kata Jemris, untuk Kabupaten Sabu Raijua dan Belu baru melaksanakan proses vertualnya mulai Jumat (26/6). Sedangkan vertual di Kabupaten Ngada dan TTU baru akan dilaksanakan setelah seluruh APD lengkap.

BACA JUGA: Awasi Tahapan Pilkada 2020, Bawaslu NTT: Perhatikan 3 Hal Ini

Bawaslu NTT, demikian Jemris, berharap agar proses pengadaan APD di Kabupaten Ngada dan TTU bisa dipercepat sehingga pelaksanaan vertual segera dilakukan dengan tetap mematuhi protokol Covid-19.

Diberitakan sebelumnya, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020, Bawaslu di sembilan kabupaten diminta melakukan pengawasan lanjutan tahapan pemilihan, baik di dalam maupun di luar ruangan, agar tetap mengikuti standar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Dalam penjelasannya, Jemris meminta Bawaslu di sembilan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember nanti agar memperhatikan tiga hal penting.

Pertama, berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing kabupaten dalam rangka pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan pemilihan.

Kedua, bagi kabupaten yang terdapat calon perseorangan, supaya berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan untuk menyampaikan kepada para pendukungnya agar mematuhi standar protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada saat pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan sejak 24 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 atau selama 14 hari proses verifikasi. “Agar para pendukung calon perseorangan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” kata Jemris.

Ketiga, demikian Jemris, dalam melakukan pengawasan agar wajib memperhatikan standar protokol penanganan Covid-19, antara lain: menjaga kebersihan tangan. “Pengawas Pemilihan wajib membersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer,” tandas Jemris. Pengawas Pemilihan wajib menggunakan masker saat melakukan aktivitas pengawasan baik di dalam maupun di luar ruangan. (aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top