Lindungi Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Gandeng 3 PTN di NTT | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Lindungi Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Gandeng 3 PTN di NTT


MoU. Kanwil Kemenkumham NTT foto bersama usai penandatanganan MoU dengan tiga PTN di NTT terkait pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di aula Kemenkumham NTT, Rabu (24/6). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Lindungi Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Gandeng 3 PTN di NTT


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar penandatangan memorandum of understanding (MoU) sebagai bentuk kerjasama dengan tiga perguruan tinggi negeri (PTN) di NTT tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI).

Tiga PTN itu yakni Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Kupang, dan Politeknik Negeri Kupang (PNK).

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone, Kepala Pusat Studi HAM, HAKI, Kependudukan dan Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undana Kupang, Simpleksius Asa, Wakil Direktur IV PNK, Pieter Daud Samadara, dan Direktur Politani Kupang, Thomas Lapenangga di Aula Kemenkumham NTT, Rabu (24/6).

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone menjelaskan, pihaknya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

Perjanjian kerjasama ini secara spesifik bertujuan untuk peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Kemenkumham NTT dan para mitra dalam mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.

Selain itu, kata Marciana, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengatakan bahwa Kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu.

“Kekayaan intelektual merupakan bagian penting dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, namun masyarakat kita belum memahami pentingnya kekayaan intelektual dan bagaimana mendapatkan perlindungan,” kata Marciana.

Oleh karena itu, Marciana meminta agar para mitra dapat menjadi corong untuk mensosialisasikan pentingnya menghargai dan melindungi kekayaan intelektual serta ikut mendorong pemerintah daerah NTT untuk aktif mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal.

BACA JUGA: Dorong Pemda Usulkan IG-HKI, Kanwil Kemenkumham NTT Siap Fasilitasi

Untuk kekayaan intelektual komunal, menurut Marciana, NTT merupakan Provinsi yang kaya akan adat istiadat dan budaya tetapi belum dilindungi. Hal ini karena kurangnya peran aktif pemerintah daerah untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal di daerah mereka masing-masing.

Padahal menurutnya, pada April 2018 lalu, pihak Kemenkumham sudah menandatangani kerjasama dengan para Bupati dalam hal perlindungan kekayaan intelektual, namun belum berjalan secara maksimal.

Kanwil NTT sendiri, menurut Marciana, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual tetapi hanya memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.

Pada kesempatan tersebut, Marciana mendorong para dosen dapat mendaftarkan hasil penelitian agar dilindungi dari pemalsuan dan penjiplakan hasil karya.

Dia menjamin bahwa pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkumham NTT cukup mudah dan sederhana serta dilayani oleh petugas yang ramah dan tanggap.

“Bisa juga dilakukan secara online sehingga memudahkan akses bagi pendaftar yang jauh dari kantor wilayah. Target kita, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dan pemerintah daerah akan semakin memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga semakin banyak yang mendaftarkan baik perorangan maupun komunal,” ungkap Marciana.

Kakanwil perempuan pertama NTT ini juga mengatakan akan mengadakan monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama ini setiap tahun sehingga dapat mengetahui proses perkembangan pendaftaran KI dan kendala yang dihadapi.

Kepala Pusat Studi HAM, HAKI, Kependudukan dan Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undana Kupang, Simpleksius Asa, mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah awal. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah dengan meningkatnya pendaftaran kekayaan intelektual.

Simpleksius mengatakan akan mendorong semakin banyak akademisi dan peneliti untuk mendaftarkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas, melibatkan stakeholder dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran kekayan intelektual.

“Kita berharap semua kekayaan yang dihasilkan dapat didaftarkan sehingga tidak ada lagi penjiplakan dan persoalan-persoalan lainnya,” sebutnya. (mg29)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top