Kejari TTU “Warning” Pemkab, Kelola Dana Covid-19 secara Transparan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kejari TTU “Warning” Pemkab, Kelola Dana Covid-19 secara Transparan


TERIMA PETISI. Kajari TTU, Bambang Sunardi (kedua kanan), saat menerima petisi dukungan penuntasan kasus dugaan penyimpangan pengangkatan PTT pada Dinas PKO TTU tahun 2018 dan 2019 dari Ketua Garda TTU, Paulus Modok di ruang kerja Kajari, Rabu (3/6). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kejari TTU “Warning” Pemkab, Kelola Dana Covid-19 secara Transparan


Dana Penanganan Dampak Ekonomi dan JPS Belum Realisasi

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Pasalnya anggaran untuk penanganan Dampak Ekonomi dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakt yang terdampak pandemi covid-19 di wilayah itu belum terealisir hingga kini.

Peringatan Kejari TTU tersebut dilakukan agar Pemkab tidak salah dalam mengelola keuangan negara terutama tidak dipolitisasi. Apalagi, Kabupaten TTU termasuk daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun ini.

Sesuai data yang dihimpun Timor Express dari Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU, Pemerintah telah mengalokasikan anggaraan senilai Rp 36.590.387.593 untuk penanganan Covid-19. Rinciannya, untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 26,4 miliar, penanganan Dampak Ekonomi Rp 7 miliar, dan untuk JPS sebesar Rp 2 miliar

Kepala Kejari TTU, Bambang Sunardi kepada Timor Express di ruang kerjanya belum lama ini menegaskan, pihaknya perlu mengingatkan pemerintah sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara termasuk alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 di TTU.

Dikatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan warning akan menghukum mati jika ada oknum yang berani korupsi dana penanggulangan Covid-19. Untuk itu, sebagai lembaga penegak hukum di tingkat kabupaten, pihaknya mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan praktik lancung dalam mengelola anggaran tersebut.

“Kami sudah ingatkan. Bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini. Ancaman hukumannya adalah pidana mati,” tegas Bambang.

Bambang menambahkan, pihaknya telah melakukan pertemuan terbatas bersama beberapa Kepala Dinas yang terlibat dalam penanganan dampak dari pandemi covid-19 di TTU. Dalam Rapat tersebut pihaknya menyarankan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Baik itu penanganan kesehatan, Dampak Ekonomi maupun JPS.

Menurut Bambang, anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tersebut harus dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran sehingga tidak berurusan dengan hukuman dikemudian hari.

“Supaya ancaman hukuman mati itu tidak terjadi di Kabupaten TTU, maka kelolalah anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan baik dan benar sesuai manfaat,” pesan Bambang.

Terpisah, anggota DPRD TTU, Yohanes Salem menyoroti anggaran dana JPS senilai Rp 2 miliar rupiah yang hingga kini belum disalurkan ke masyarakat.

Menurut Yohanes, dalam ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi Covid-19, bantuan dari pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 akan menjadi kunci dari fungsi hadirnya negara.

Sebab itu, kata Yohanes Salem, pihaknya sangat menyayangkan lambatnya penyaluran dana JPS senilai Rp 2 miliar bagi warga dan alokasi anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk dampak ekonomi yang belum tersentuh bantuan apapun. Baik itu dari PKH, BPNT, BLT, BST ataupun bansos lainnya yang bersumber dari APBN.

“Kebijakan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah selesai dilakukan dan mestinya saat ini sudah harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten TTU.

Yohanes Salem menambahkan, tahun ini Kabupaten TTU termasuk daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Sehingga jika hingga akhir bulan Juni dana tersebut belum disalurkan kepada masyarakat, maka kita dapat melihatnya dari sudut pandang berbeda. Terutama, dana tersebut jangan sampai akan dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu.

“Politisasi dalam berbagai bentuk terkait bansos bagi kalangan terdampak Covid-19 jelas tidak etis sekaligus menunjukkan rendahnya sensitivitas sebagian pengelola pemerintah,” tegasnya.

Yohanes Salem menegaskan, bantuan sosial bukanlah bentuk kemurahatian personal kepala daerah. Melainkan itu merupakan hak kalangan rentan yang membutuhkan jaminan perlindungan dari negara. Sehingga pihaknya berjanji akan terus mengawasi agar jangan sampai dana bantuan sosial tersebut dipolitisasi.

Terkait alasan keterlambatan pendataan, jelas Yohanes, menjadi potret buram pengelolaan data base oleh pemerintah. Selain itu juga menunjukkan lemahnya fungsi koordinasi antarsektor sehingga Pemkab TTU hingga saat ini belum menyalurkan dana JPS dan dampak ekonomi.

“Sebagai wakil rakyat kami akan memonitor agar jangan ada politisasi bansos seperti yang sudah terjadi dengan berbagai modus seperti bansos yang didistribusikan dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah atau bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau modus bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama pribadi,” pungkasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top