Pusat Sanksi Bupati dan 30 Anggota DPRD TTU, Ini Pemicunya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pusat Sanksi Bupati dan 30 Anggota DPRD TTU, Ini Pemicunya


Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes (kiri) dan Ketua DPRD, Hendrik Bana. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Pusat Sanksi Bupati dan 30 Anggota DPRD TTU, Ini Pemicunya


Enam Bulan Tak Gajian, Terhitung Juli – Desember 2020

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes dan 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTU dijatuhi sanksi tak akan menerima gaji selama enam bulan.

Sanksi tersebut dipicu oleh pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Induk tahun 2020 yang berlarut-larut hingga akhirnya harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Perkada). Penegasan penjatuhan sanksi tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melalui surat tertanggal 19 Juni 2020.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes Kepada Timor Express, Senin (29/6) membenarkan adanya sanksi dari Pemerintah Pusat kepada Bupati dan 30 anggota DPRD TTU untuk tidak menerima gaji selama enam bulan ke depan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2020.

Menurutnya, sanksi tersebut hanya dijatuhkan bagi dirinya selaku Bupati dan 30 anggota DPRD. Sementara Wakil Bupati TTU, Aloysius Kobes dipastikan tidak akan menerima sanksi tersebut.

“Wakil Bupati memang tidak (Dijatuhi sanksi, Red) karena otorisator anggarannya ada di bupati. Jadi hanya bupati dan 30 anggota DPRD,” beber Raymundus.

Bupati TTU dua periode itu menambahkan, dirinya sama sekali tidak keberatan untuk menerima sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Pusat melalui Gubernur tersebut. Sehingga ia memastikan akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bupati seperti biasanya. “Tidak keberatan (Terima sanksi, Red), dan saya akan kerja seperti biasa,” jelasnya.

Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederik Bana juga membenarkan perihal surat Gubernur NTT terkait penjatuhan sanksi tersebut dan ia telah menyampaikan sanksi itu ke seluruh anggota.

Menurut Hendrik, pihaknya telah menggelar rapat bersama seluruh anggota DPRD TTU guna menyikapi surat dari Gubernur NTT itu. Berdasarkan hasil rapat bersama pada Jumat (26/6) pekan lalu, unsur pimpinan bersama anggota DPRD memutuskan untuk melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Pasalnya, kata politisi Partai Nasdem, semua tahapan berkaitan dengan pembahasan RAPBD Induk tahun 2020 sudah selesai dijalankan. Bahkan APBD induk tahun 2020 sudah ditetapkan pada tanggal 29 November 2019.

Namun kemudian oleh pihak eksekutif pada tanggal 30 November 2019, lanjut Hendrik Bana, meminta kepada DPRD untuk mengamandemen keputusan penetapan APBD tahun 2020 tersebut.

“Sidang 3 itu kami lewati sesuai tahapan, penetapan anggaran tahun 2020 itu tertanggal 29 November 2019. Akan tetapi pada tanggal 30 November itu pemerintah daerah meminta kepada DPRD untuk mengamandemen palu kesepakatan (penetapan APBD induk tahun 2020),” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top