Bupati TTS Pertanyakan Agenda Pansus LKPj, Ketua DPRD: Kenapa Pak Bupati Terganggu? | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati TTS Pertanyakan Agenda Pansus LKPj, Ketua DPRD: Kenapa Pak Bupati Terganggu?


Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun. (FOTO: Yopi Tapenu/TIMEX)

POLITIK

Bupati TTS Pertanyakan Agenda Pansus LKPj, Ketua DPRD: Kenapa Pak Bupati Terganggu?


SOE, TIMEXKUPANG.com-Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terkenal dengan alam yang sejuk bahkan dingin. Namun suhu politik di sana terus saja memanas. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu antara Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun dan anggota DPRD TTS, Uksam Selan terlibat ‘perang’ kata-kata di media. Bahkan berujung pada lapor melapor di kepolisian.

Beruntung saat itu, Kapolres TTS, AKBP Aryasandi tampil sebagai penengah juga ‘juru damai’ bagi kedua belah pihak yang berakhir dengan saling memaafkan dan foto bersama di salah restoran di Kota Dingin SoE.

Kini, bibit panas itu kembali muncul. Pemicunya diduga akibat proses pengawasan terhadap sejumlah program pembangunan di wilayah TTS yang mendapat banyak catatan buruk. Terutama terkait dengan agenda Panitia Khusus (Pansus) yang secara marathon turun ke desa-desa melakukan uji petik atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TTS tahun anggaran 2019.

Para legislator yang tergabung dalam Tim Pansus ini ingin menguji LKPj Bupati TTS tahun 2019 yang disampaikan dalam paripurna dewan belum lama ini tersebut apakah hasilnya sesuai dengan laporan di atas kertas dan fakta lapangan ataukah berbeda. Ternyata fakta lapangan membuktikan bahwa, tidak semua yang dilaporkan bupati di Paripurna Dewan itu sesuai dengan yang ditemukan Pansus.

Buntutnya, Bupati Egusem mempertanyakan regulasi yang mengatur agenda Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019. Pasalnya, Bupati Egusem menilai Pansus LKPj telah bekerja di luar regulasi, yakni 30 hari. Karena itu, Bupati Egusem menyatakan Pemkab TTS tengah mengkaji regulasi terkait agenda Pansus. Jika diketahui kerja Pansus di luar regulasi, maka Pemkab akan memproses secara hukum karena pekerjaan Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019 tentu berkonsekuensi terhadap anggaran.

“Naik-turun kegiatan Pansus tentu berkonsekuensi anggaran. Jadi kalau kerja di luar regulasi, tentu harus mempertanggungjawabkan anggaran yang dipakai. Ada polisi dan ada jaksa. Jadi kalau kerja pansus di luar regulasi, tentu berkonsekuensi hukum,” kata Egusem.

Menyikapi ini, Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau, mengatakan, kerja Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019 sudah sesuai regulasi. Bahkan Pansus tidak pernah menyerang Bupati TTS secara pribadi.

Menurut Mercu, Pansus LKPj Bupati TTS melaksanakan tugas sesuai fungsi dengan tujuan membenahi pelaksanaan pembangunan di TTS. Jika dalam upaya pembangunan terdapat kekurangan maka diperbaiki sehingga TTS semakin baik ke depan.

Namun jika pernyataan Bupati TTS seakan menyerang DPRD secara lembaga, maka tindakan itu dianggap keliru. Pemerintah dan DPRD adalah mitra sejajar yang perlu berkolaborasi memajukan pembangunan di daerah.

“Selama kerja Pansus saya rasa ini masih normatif sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau Pak Bupati merasa terganggu dengan kerja Pansus, maka perlu kita pertanyakan, kenapa Pak Bupati terganggu?” tanya Marcu.

Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru yang selalu mendampingi Tim Pansus dalam setiap kunjungan uji petik di lapangan mengatakan, Bupati TTS tidak perlu alergi dengan kritikan DPRD. Tugas DPRD, kata Yusuf adalah untuk mengawasi pelaksanakan pembangunan di daerah.

Karena itu, lanjut Yusuf, DPRD TTS bisa saja melaksanakan kegiatan Pansus LKPj selama enam bulan. Bahkan, lanjut Yusuf, DPRD akan kembali membentuk Pansus Dana Desa selepas kegiatan Pansus LKPj Bupati. Pasalnya, sesuai hasil pengawasan dan pengamatan DPRD TTS, pengelolaan dana desa terhadap program pembangunan desa di TTS, hasilnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

BACA JUGA: LKPj Bupati dan Fakta Lapangan Beda, Proyek Air Rp 1,5 M Mubazir

Padahal, kata Yusuf, dana desa nilainya sangat besar, namun nyaris tidak ada perubahan yang setimpal dengan besaran dana desa yang diterima.

“Tujuan pansus adalah mengontrol yang tidak baik. Nah kalau kita kontrol yang tidak baik, lalu dipersoalkan Pak Bupati, berarti Pak Bupati seakan mau katakan ke kita bahwa, pembangunan yang tidak baik jangan dikomentari. Wah kalau begini kapan kita TTS mau maju, kalau kita alergi terhadap kritikan?” tandas Yusuf.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPj, Marthen Tualaka menantang Bupati TTS untuk memproses hukum pansus, karena pihaknya sudah bersedia menghadapi proses hukum jika diadukan Bupati Egusem.

Marthen mengatakan, jika Bupati TTS sangat ketakutan terhadap kegiatan Pansus, justru publik akan bertanya-tanya kenapa Bupati TTS ketakutan? “Ada apa sehingga Bupati TTS takut?” tanya Marthen.

Soal regulasi yang dipersoalkan Bupati TTS, ia merasa justru Bupati TTS sangat keliru dan tidak meng-update peraturan terbaru yang berlaku.

Jika Bupati TTS mempersoalkan waktu kerja pansus di luar regulasi, karena sudah lebih dari 30 hari, maka pihaknya akan memperpanjang agenda pansus hingga enam bulan. “Pak Bupati mau lapor di mana saja silakan lapor sudah,” tantang Marthen.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus LKPj, Uksam Selan menyayangkan pernyataan Bupati TTS bahwa kerja pansus di luar regulasi yang berlaku.

“Rupanya Pak Bupati belum membaca seluruh regulasi yang mengatur terkait pansus hingga tuntas, tapi sudah berkomentar sehingga pernyataan Bupati TTS tidak berdasarkan regulasi yang berlaku,” kata Uksam.

Uksam menyebutkan, regulasi Pansus dapat diketahui pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2019. Dalam pasal 20 mengatur tentang tahapan pembahasan LKPj paling lama 30 hari setelah LKPj diterima.

Namun jangan lupa bahwa teknis waktu agenda Pansus diatur dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD TTS. Turunannya dari PP Nomor 17 tahun 2019 adalah Permendagri Nomor 18 tahun 2020 pasal 19 yang mengatur tentang Pansus DPRD paling lama 30 hari setelah terima. Regulasi itu dirincikan atau diperjelas lagi dengan tata tertib (tatib) DPRD Nomor 1 tahun 2019, pada pasal 65 pon 4 huruf b. Disebutkan bahwa bahwa Pansus bekerja paling lama 6 bulan, sedangkan pansus pembentukan perda bekerja 1 tahun.

“Saya harap Pak Bupati baca regulasi secara berjenjang dengan baik, teliti, cermat, dan mencermati dengan baik, sehingga pernyataan Bupati yang adalah simbol daerah ke publik merujuk pada regulasi yang berlaku sehingga tidak terkesan asal bunyi,” tandas Uksam. (yop/aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top