Terburu-Buru, Dinsos TTS Blokir Rekening Penerima BST, Warga Mengadu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Terburu-Buru, Dinsos TTS Blokir Rekening Penerima BST, Warga Mengadu


KLARIFIKASI. Sekretaris Dinsos TTS, Andre Penturi bersama anggota DPRD TTS, Maksi Lian saat turun melakukan klarifikasi terhadap pemblokiran rekening KPM BST di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Rabu (1/7). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Terburu-Buru, Dinsos TTS Blokir Rekening Penerima BST, Warga Mengadu


SOE, TIMEXKUPANG.com-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten TTS mengaku terburu-buru dalam memblokir sejumlah rekening keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST). Akibatnya sejumlah KPM yang pada tahap pertama menerima BST, tak bisa lagi mencairkan BST tahap dua karena telah terblokir. Pemblokiran itu lantaran pihak Dinsos TTS meyakini –sesuai datanya– sejumlah KPM telah menerima bantuan dari sumber lainnya.

Akibatnya, sejumlah KPM di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu mengadukan hal tersebut ke anggota DPRD TTS, Maksi Lian. Atas pengaduan itu, pihak Dinsos TTS bersama Maksi Lian pada Rabu (1/7) melakukan klarifikasi langsung kepada warga di di Desa Kuanfatu.

Saat klarifikasi, ternyata ada empat nama KPM yang menerima BST pada tahap satu lalu diblokir rekeningnya sehingga tak bisa menerima dana BST tahap dua. Keempat kepala keluarga itu, yakni Baku G. Nuban, Mefri Boimau, Yuliana Babys, dan Simson Nope.

Setelah proses klarifikasi, ternyata keempat KPM itu tidak menerima bantuan dari sumber lain. Hanya BST. Dengan demikian, Dinsos TTS menyatakan akan kembali memproses untuk mengaktifkan kembali rekening empat KPM itu.

“Sesuai data kami, nama-nama yang kami blokir terima bantuan lain. Tapi setelah diadukan dan kami cek kembali di data, ternyata betul beberapa diantara mereka yang diadukan tidak tetima bantuan lain seperti yang ada di data kami, sehingga kami buka blokir untuk dana cairkan. Ini akibat kami terburu-buru, karena waktu sangat mepet untuk kami verifikasi data yang bersumber dari pemerintah pusat, supaya cairkan dana BST,” ungkap Sekretaris Dinsos TTS, Andre Penturi saat klarifikasi di Kantor Desa Kuan Fatu, Rabu (1/7).

Ketika ditanya soal upaya Dinsos untuk mengantisipasi pemblokiran nomor rekening KPM BST di TTS yang ternyata salah sasaran itu, menurut Andre, penerima BST di TTS cukup banyak sehingga tidak dipungkiri jika terjadi kasus yang sama. Terjadi juga di desa lain hanya saja belum diadukan.

Maka dari itu, kata Andre, jika terdapat KPM BST yang rekeningnya diblokir karena diduga menerima bantuan lain, namun yang bersangkutan merasa tidak menerima bantuan dari sumber lain, dapat disampaikan ke aparat desa setempat atau bisa juga langsung disampaikan ke Dinsos TTS untuk diklarifikasi lebih lanjut.

Jika saat klarifikasi ternyata benar KPM yang diblokir rekeningnya tidak menerima bantuan dari sumber lain, maka akan diperjuangkan untuk membuka kembali blokir agar dana dapat dicairkan oleh KPM.
Namun jika tidak bisa dicairkan lagi, maka akan dapat dicarikan solusi lain seperti didata untuk dapat meberima dana BLT APBD II, yang telah dialokasikan anggaran oleh Pemda TTS senilai Rp 13 miliar lebih.

“Yang belum dapat bantuan jangan berkecil hati, karena nanti didata untuk dapat bantuan dari BLT TTS. Jadi kepada para kades, tolong data dengan baik masyarakat yang belum dapat bantuan baik itu PKH, BST dan juga bantuan sembako, supaya bisa diakomodir melalui BLT Kabupaten TTS,” pesan Andre.

Anggota DPRD TTS, Maksi Lian pada kesempatan itu mengatakan, dengan waktu yang sangat mepet, tentu peluang untuk keliru sangat besar. Meski demikian, ia meminta kepada Dinsos TTS agar lebih cermat lagi dalam melakukan pemblokiran rekning KPM.

Pasalnya jika Dinsos memblokir rekening KPM yang ternyata tidak menerima bantuan sama sekali dari sumber lain, maka yang rugi adalah KPM.

Wilayah TTS, kata Maksi, sangat luas, sehingga jika KPM yang ada dipelosok yang nomor rekeningnya diblokir dan karena jarak ke kota untuk mengadukan persoalan itu sangat jauh, maka tidak menutup kemungkinan jika KPM tersebut akan memilih untuk tidak mengadukan hal tersebut.

“Kalau begitu, maka yang rugi adalah masyarakat. Jadi saya harap Dinsos lebih teliti lagi agar tidak lagi terjadi salah blokir seperti yang terjadi di Kuanfatu,” tegas Maksi.

Kepala Desa Kuanfatu, Advensi Kase mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena data KPM BST diberikan dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya hanya mengikuti data yang diserahkan oleh kantor pos.

Advensi meminta agar jika terdapat persoalan yang dialami masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintahan desa untuk ditindaklanjuti secara berjenjang. “Kami akan teliti data masyarakat yang belum dapat bantuan pada wabah Covid-19 ini, sehingga semua masyarakat bisa merasakan bantuan yang disediakan pemerintah supaya jangan ada kecemburuan sosial,” pungkas Advensi. (yop)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top