Bupati TTU Pecat 12 ASN, Diduga Tersandung Kasus Amoral dan Indisipliner | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati TTU Pecat 12 ASN, Diduga Tersandung Kasus Amoral dan Indisipliner


Plt Sekda TTU, Fransiskus Tillis. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Bupati TTU Pecat 12 ASN, Diduga Tersandung Kasus Amoral dan Indisipliner


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes kembali melakukan pemecatan atau pemberheentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten itu. Mereka dipecat lantaran diduga tersandung kasus indisiplinner dan amoral.

Rupanya, proses penjatuhan sangsi hukuman berat yang dilakukan oleh Bupati TTU dua periode itu masih menggunakan sistem tebang pilih. Pasalnya, terdapat ASN yang tidak berkantor lebih dari 46 hari, namun belum mendapatkan sanksi apapun.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda TTU, Fransiskus Tilis kepada Timor Express melalui telepon seluler, Kamis (2/7) mengatakan, dari 12 ASN yang diberhentikan itu, terdapat 8 ASN yang tersandung kasus indisipliner. Mereka tidak masuk kantor lebih dari 46 hari kerja. Sedangkan 4 ASN lainnya itu diberhentikan karena kasus amoral.

“Ada 12 ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat bukan atas permintaan sendiri oleh Bupati TTU (Raymundus Sau Fernandes, Red) karena melanggar aturan kepegawaian,” jelas Fransiskus Tilis.

Selain 12 ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat itu, lanjut Fransiskus Tilis, terdapat seorang ASN yamg dijatuhi sanksi hukuman berat yakni turun pangkat selama tiga tahun karena tersandung kasus indisipliner.

Untuk itu, kata Fransiskus, pihaknya selalu memberikan imbauan pada setiap pertemuan terutama mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab TTU untuk memperhatikan aturan terkait kepegawaian terutama PP 53 tentang disiplin kepegawaian sehingga tidak salah dalam menjalankan tugas negara.

“Kita selalu memberikan imbauan kepaada seluruh ASN untuk patuh dan taat kepada PP 53 sehingga tidak salah dalam menjalankan tugas negara yang berdampak pada hukuman atau sanksi seperti yang dialami oleh 12 ASN ini,” jelasnya.

Menyinggung terkait dasar hukum pemecatan terhadap 4 ASN kasus amoral itu, Fransiskus menjelaskan, kasus tersebut memang tidak pernah ada proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga adanya putusan resmi oleh hakim melalui persidangan.

Namun, lanjutnya, tim yang dibentuk Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes itulah yang bekerja melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah ASN itu mulai dari klarifikasi sampai dengan dijatuhi sanksi hukuman pemecatan itu.

“Kalau untuk kasus Amoral itu tidak ada putusan pengadilan namun kita bentuk tim dan melalui pemeriksaan oleh tim, kita melakukan panggilan untuk klarifikasi sampai dengan sanksi pemecatan ini,” beber Fransiskus.

Terkait dugaan adanya tendensi politik terhadap pemecatan 12 ASN itu, Fransiskus menegaskan, semuanya berproses sesuai ketentuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim khusus dan dipastikan tidak memiliki muatan politik tertentu.

Tim yang dibentuk oleh Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes itu telah bekerja maksimal dari tahun 2019 lalu dan baru merampungkan hasil pemeriksaan sehingga baru dijatuhi sanksi pemecataan ini.

“Ini prosesnya dari tahun 2019 namun baru tahun ini diberhentikan. Sehingga tidak ada muatan politik apapun. Kalau untuk kasus amoral itu atas dasar pengaduan dari istri-istri dari para ASN yang diduga melakukan tindakan amoral itu sehingga kita proses,” pungkasnya.

Untuk diketahui, terdapat dua ASN, yakni YG dan FF yang bertugas di Kantor Camat Biboki Moenleu, dimana keduanya diduga sudah tidak berkantor sejak awal tahun 2020 hingga kini. Hanya keduanya belum mendapatkan sanksi ataupun hukuman disiplin dari Bupati TTU. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top