KPK Tersangkakan Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bapenda, Kaban PKAD, dan Kadis PU Kutai Timur | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

KPK Tersangkakan Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bapenda, Kaban PKAD, dan Kadis PU Kutai Timur


UMUMKAN TERSANGKA. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolangi saat mengumumkan penetapan tersangka Bupati Kutai Timur, Ismunandar beserta istri dan sejumlah pihak lain, di kantor KPK Jakarta, Jumat (3/7). (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

PERISTIWA/CRIME

KPK Tersangkakan Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bapenda, Kaban PKAD, dan Kadis PU Kutai Timur


Terkait Kasus Dugaan Penyuapan Proyek

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).

KPK menduga, Ismunandar dan Encek Unguria menerima suap bersama tiga tersangka lain yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Suriansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Aswandini.

Suap itu diduga diduga diberikan oleh dua tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Pemberian suap bertujuan untuk mendapat proyek di Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020.

“Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” jelas Nawawi.

Penetapan ini dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Penindakan KPK di tiga lokasi berbeda, yakni di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

Dalam giat tersebut, KPK berhasil mengamankan total 16 orang termasuk para tersangka. Serta menyita uang tunai Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf A atau B atau PASAL 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top