Mahasiswa Tolak Tambang Temui Bupati Agas, Ini Hasil Dialognya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Mahasiswa Tolak Tambang Temui Bupati Agas, Ini Hasil Dialognya


TERIMA MAHASISWA. Bupati Matim, Agas Andreas didampingi Sekda Boni Hasudungan saat berdialog dengan para mahasiswa di ruang rapat bupati, kantor Bupati Matim, Kamis (2/7). Kelompok mahasiswa ini menggelar aksi menolak tambang dan pabrik semen di Matim. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Mahasiswa Tolak Tambang Temui Bupati Agas, Ini Hasil Dialognya


Soal Kawasan Karst, Bupati Matim Tak Mau Berandai-andai

BORONG, TIMEXKUPANG.com-Puluhan mahasiswa dari organisasi GMNI dan PMKRI Cabang Ruteng, Kabupaten Manggarai, bertemu Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas, Kamis (2/7). Kehadiran unsur mahasiswa dari dua organisasi itu untuk membicarakan rencana pembangunan pabrik semen dan tambang di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.

Kegiatan itu berlangsung di ruang rapat bupati, kantor bupati Matim di Lehong, Desa Gurung Liwut, kecamatan Borong. Sebelum bertemu Bupati Agas, para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kota Borong dan berakhir di halaman kantor Bupati Matim. Aksi itu terkait penolakan kehadiran pabrik semen di Luwuk dan tambang batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda.

Dengan kawalan ketat aparat keamanan dari Polres Matim dan Satuan Pol PP Matim, para mahasiswa itu menggelar aksinya dengan tertib. Saat bertemu Bupati Agas, tampak hadir pula Sekda Boni Hasudungan, sejumlah asisten bupati, sejumlah kabag dan kasat dari Polres Matim, sejumlah pimpinan OPD Matim, dan sejumlah ASN.

Ketua GMNI Cabang Ruteng, Riki Joman, dalam kesempatan itu menyatakan, kehadiran tambang yang akan menggali batu gamping di Lengko Lolok, itu merusak tatanan alam yang menjadi sandaran hidup masyarakat lokal. Sehingga tidak dibenarkan ketika kesejahteraan menjadi dalil utama masuknya tambang batu gamping disana.

Jika ingin sejahterakan masyarakat, lanjut Riki, mestinya edukasi masyakat lokal tentang cara bertani, berkebun dan beternak. Kalau tanah masyarakat dijual dan dirusaki, mereka mau kerja apa nanti. Itu lahan pertanian yang turun-temurun sudah hidupi mereka. “Tapi kok pemerintah izinkan investor untuk tambang disana,” kata Riki.

Potensi lainnya, lanjut Rikin, selain pertanian bisa untuk pariwisata dan peternakan. “Bagi kami, jangan sosialisasikan angin surga ke masyarakat. Tapi yang sangat penting itu, sampaikan dampak negatif bagi masyarakat terkait tambang dan pabrik semen itu,” tegas Riki.

Hal yang perlu diketahui juga, sambung Riki, bahwa lahan di Lengko Lolok yang disiapkan untuk tambang batu gamping dan pabrik semen di Luwuk, merupakan pusat karst Flores. Jika ini dipaksakan, maka Matim ini terancam kekeringan. Apabila rencana pembangunan batu gamping di Lengko Lolok tidak dibatalkan, maka dampaknya adalah selain merusak alam juga merugikan masyarakar setempat.

Dalam pernyataan sikap, mahasiswa mendesak Pemda Matim agar mencabut izin pembangunan semen di desa Satar Punda. Mahasiswa juga mengecam tindakan Bupati Matim yang mengintimidasi masyarakat Desa Satar Punda. Serta mendesak DPRD Matim, agar menyatakan sikap secara kelembagaan terkait kehadiran pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Satar Punda.

Mahasiswa menilai, rencana pabrik semen di Luwuk, tidak urgen. Karena secara nasional Indonesia mengalami oversupplay semen. Rencana pendirian bangunan pabrik semen tidak mempertimbangkan asas manfaat. Keharusan mendirikan pabrik semen dan tambang di Satar Punda oleh pemerintah melalui perusahaan patut mendapat kecurigaan.

Sementara Bupati Agas, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas segala hal yang disampaikan oleh mahasiswa. Bupati Agas tegaskan, soal izin yang dikeluarkan saat ini bukan izin produksi, tapi izin lokasi. Dimana diberikan kepada perusahaan untuk aktifitas dalam hal memperoleh tanah yang diperlukan.

BACA JUGA: Meski Ada Penolakan, Gubernur NTT: Pabrik Semen Tetap Lanjut

BACA JUGA: Investor Pabrik Semen Bayar DP Tahap II Ganti Rugi Lahan Warga Matim

BACA JUGA: Pabrik Semen di Matim Masih Pro Kontra, Kades Satar Punda: Pemdes tidak Intervensi

BACA JUGA: Bertemu Masyarakat Desa Satar Punda, Bupati Matim Sampaikan Kabar Ini

“Aturannya, siapa saja investor yang mau investasi di Matim, pemerintah memberi izin lokasi. Tidak hanya untuk tambang, tapi juga investasi apa saja. Jadi disini, untuk memperoleh lahan, perusahaan tersebut wajib mempunyai izin lokasi. Jadi disana itu bukan izin tambang atau IUP. Ini harus perlu dipahami bersama,” tegas Bupati Agas.

Setelah memperoleh izin lokasi, lanjut Agas, investor atau perusahaan baru melakukan negosiasi dengan masyarakat. Seperti apa negosasinya, itu bukan kewenangan bupati. Fakta sekarang ada tanah yang dikasi oleh masyarakat. Ada pun kesepakatan yang dibuat antarwarga dan perusahaan. Soal harga tanah dan relokasi.

“Soal harga, warga sendiri yang melakukan kesepakatan dengan perusahaan. Termasuk kesepakatan soal relokasi, dan lainya. Kami juga tidak pernah ancam mereka. Bagaimana mau ancam, kan mereka yang punya tanah. Sekarang saja sudah tahap pengukuran tanah,” ungkap Bupati Agas.

Tahap selanjutnya, kata Agas, adalah proses analisi dampak lingkungan (Amdal). Tentu dalam tahap Amdal, semua pihak terlibat. Namun sebelum itu, ada pertimbangan dari BPN dan bidang tata ruang. Dimana diteliti, disana itu cocoknya untuk apa. Bicara soal disana itu kawasan Karst, kata Bupati Agas, dirinya tidak mau berandai-andai.

“Untuk bisa memastikan disana itu kawasan karst, nanti ini yang kita sama-sama lihat. Tentu para ahli bidang itu yang bisa mengatakan itu disana karst. Saya belum bisa mengandai-andai. Kalau memang disana benar kawasan karst, kita tolak,” bilang Bupati Agas.

Tapi lanjut dia, dirinya telah mencaritahu di google, dimana di Flores belum ditetapkan sebagai kawasan level empat, yakni karst. Tapi untuk Flores, masuk dalam level satu, yakni batu gamping. Dimana sesuai Permen 17 tahun 2012, level 4 itu kawasan yang dilindungi. Tapi kata Bupati Agas, ini yang ahli geologi nanti bicara.

“Tapi ini yang saya baca di google. Tetap nanti kita pertanyakan ke ahlinya. Kalau masuk di level 4, ya…kita tolak. Soal apakah pabrik oversuplay, itu urusan pabrik atau perusahaan. Optimlakan Semen Kupang, itu penting. Tapi itu juga urusan perusahaan,” ujar Bupati Agas.

Soal budaya, akibat dengan pindah kampung, menurut Bupati Agas, bukan berarti hilang nilai budayanya. Karena nanti ada ritusnya. Tapi menurut Agas, disini semua orang boleh beda pendapat. Untuk kampung Luwuk tidak direlokasi, tapi hanya Lengko Lolok. Itu semua juga hasil kesepakatan masyarakat. Untuk saat ini, semua warga di sana hidup baik-baik atau harmonis.

“Kalau ada yang bilang, antarwarga disana tidak harmonis, itu salah besar. Mereka disana hidup baik-baik. Saya juga tidak mau gara-gara tambang, mereka konflik. Saya juga mau tegaskan, yang keluarkan izin tambang gamping nanti bukan Pemerintah kabupaten Matim. Tentu Pemerintah bekerja semua diatas aturan,” tegas Bupati Agas.

Informasinya, sesuai rencana, pendirian bangunan pabrik semen dan batu gamping digarap oleh dua perusahaan, yakni PT Singa Merah dan PT Istindo Mitra Manggarai. Informasi lainnya menyebutkan, lahan gamping yang dibutuhkan sekira 500an hektar. Warga yang pro dengan kehadiran pabrik semen di Desa Satar Punda, telah menerima uang muka atau DP dalam dua tahap sebesar Rp 20 juta. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top