Bupati Kutai Timur dan Pihak Lain Disadap KPK Sejak Februari 2020 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Kutai Timur dan Pihak Lain Disadap KPK Sejak Februari 2020


Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolangi saat mengumumkan penetapan tersangka Bupati Kutai Timur, Ismunandar beserta istri dan sejumlah pihak lain, di kantor KPK Jakarta, Jumat (3/7). (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

PERISTIWA/CRIME

Bupati Kutai Timur dan Pihak Lain Disadap KPK Sejak Februari 2020


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Komjen Pol Firli Bahuri mengakui, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar beserta istrinya, Ketua DPRD Encek Unguria murni kinerja era kepemimpinannya. Sebab penyadapan tersebut dilakukan usai revisi UU KPK.

“Penyadapan pertama yang kami lakukan pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itu dalam catatan saya,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini mengaku, pihaknya memulai penyadapan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kutai Timur. Penyadapan tersebut berlangsung sejak Februari 2020.

“Jadi sekitar bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” beber Nawawi.

Nawawi menegaskan, pihaknya terus bekerja di tengah pandemi Covid-19. Terlebih kini kepercayaan publik terhadap KPK mulai tergerus pasca revisi UU KPK.

“Di tengah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap KPK, kami ingin katakan bahwa kami terus bekerja,” tegas Nawawi.

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).

KPK menduga, Ismunandar dan Encek Unguria menerima suap bersama tiga tersangka lain yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini.

Suap itu diduga diduga diberikan oleh dua tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Pemberian suap bertujuan untuk mendapat proyek di Kutai Timur pada tahun anggaran 2019-2020. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top