Kena Sanksi Pemotongan Gaji, 30 Anggota DPRD TTU Masih Terima 3 Jenis Tunjangan Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kena Sanksi Pemotongan Gaji, 30 Anggota DPRD TTU Masih Terima 3 Jenis Tunjangan Ini


ILUSTRASI. Anggota DPRD TTU saat bersidang dengan Pemerintah Daerah. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

POLITIK

Kena Sanksi Pemotongan Gaji, 30 Anggota DPRD TTU Masih Terima 3 Jenis Tunjangan Ini


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang mendapatkan sanksi pemotongan gaji dari Pemerintah Pusat melalui surat Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat masih mendapatkan sebagian haknya dari Pemerintah Daerah.

Sanksi yang dijatuhkan kepada 30 anggota DPRD TTU hanya untuk pemotongan gaji pokok sedangkan tunjangan kesejahteraan, biaya pemondokan dan biaya transportasi masih berhak diterima dengan nominal hingga belasan juta rupiah.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis kepada Timor Express, Jumat (3/7) menjelaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan, setiap anggota DPRD memiliki hak keuangan diantaranya, tunjangan pengabdian, tunjangan penghasilan, dan tunjangan kesejahteraan.

Dikatakan, dari sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Pusat kepada 30 anggota DPRD TTU tersebut tidak serta merta memotong seluruh hak keuangan. Namun masih terdapat tiga jenis tunjangan, yakni tunjangan kesejahteraan, tunjangan transportasi senilai Rp 12 juta per orang, ditambah tunjangan perumahan senilai Rp 4 juta lebih.

BACA JUGA: Pusat Sanksi Bupati dan 30 Anggota DPRD TTU, Ini Pemicunya

“Yang kita lakukan hanya tunjangan penghasilan. Itu yang tidak diberikan. Sementara tunjangan kesejahteraan tetap diberikan. Tunjangan pengabdian nanti setelah selesai masa jabatan baru diberikan. Jadi kalau kita hitung-hitung, mereka bisa menerima sekitar Rp 17 juta lebih. Dan itu masih merupakan hak mereka, karena itu kebijakan,” kata Fransiskus Tilis.

Fransiskus menegaskan, jika pemerintah berpedoman pada aturan yang sesungguhnya, maka anggota DPRD TTU tidak menerima seluruh hak keuangan, karena dalam aturan tidak dijelaskan hak keuangan yang mana dari tiga tunjangan yang ada.

Untuk itu, jelas Fransiskus, Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan hak dari 30 anggota DPRD TTU sesuai perintah Undang-Undang.

“Di dalam UU Nomor 23 maupun peraturan keuangan lainnya juga tidak dijelaskan. Jadi yang namanya hak keuangan ada pada tiga komponen itu sehingga wajib hukumnya kita harus berikan sebagian hak dari 30 anggota DPRD TTU itu,” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top